SELATPANJANG - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti (Perseroda) sedang bingung untuk menjalankan rencana koor bisnis. Karena hingga saat ini belum ada penyertaan modal dari pemerintah daerah selaku pemegang saham.

Dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ada beberapa rencana bisnis yang akan BUMD. Dimana sejumlah potensi yang dilirik itu diantaranya sektor peternakan, komoditas unggulan, perdagangan, dan jasa kepelabuhanan yang disebut Four Bussiness. 

Namun oleh Bupati nonaktif, Muhammad Adil waktu itu, total penyertaan modal ke BUMD sebesar Rp 15 miliar, dimana anggaran itu direncanakan untuk menjalankan bisnis yang telah dipilih yakni pengadaan Eskavator dan penggemukan sapi.

Sejak Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT ) KPK pada awal April 2023 lalu, penyertaan modal tersebut dievaluasi karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.

Hal tersebut dikatakan Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar. Dia mengatakan penyertaan modal ke BUMD sedang dalam tahap evaluasi.

"Terkait bisnis penggemukan sapi yang ada di BUMD, kita lihat dulu kondisi keuangan kita, saya tidak bisa mengatakan harus disertakan modal berapa, ada evaluasi dulu, dan itu mengingat kondisi keuangan daerah. Namun kita apresiasi juga mereka yang sudah bekerja, dan sapi itu sudah disediakan juga kandangnya," kata Asmar.

Saat ditanyakan apakah ada rencana evaluasi terhadap pengurus BUMD, Asmar belum bisa menjawab, namun dia mengatakan jika dirinya harus melihat terlebih dahulu kedepannya.

"Kita baru kenal begitu saja orang-orang yang duduk di sana, belum mengetahui sepenuhnya. Jika ditanyakan apakah evaluasi SDM disana, kita lihat saja kedepannya," tutur Asmar beberapa waktu lalu.

Sementara itu Direktur BUMD PT Bumi Meranti, Budiman mengatakan pihaknya tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti yang telah direncanakan.

Dikatakan bisnis penggemukan sapi dan pengadaan eskavator sudah diketahui oleh pihak DPRD, namun jika ada perubahan, tentunya harus dilakukan kembali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Terkait rencana bisnis di BUMD juga sudah dibahas di DPRD taunya cuma ada dua yakni penggemukan sapi dan pengadaan eskavator, saat ini kandang sapi berkapasitas 600 ekor sudah siap dan kontraktor nunggu untuk dibayarkan," kata Direktur BUMD Bumi Meranti, Budiman, Senin (19/6/2022) pagi saat ditemui di Kantor BUMD Jalan Dorak, Selatpanjang. 

"Kalau kita mau melaksanakan bisnis lain, harus dibahas lagi dalam RUPS dengan Pemda selaku pemegang saham, karena idealnya memang seperti itu. Kita juga punya punya DPRD sebagai fungsi pengawasan, tak mungkin pula tidak searah dengan dewan," ujarnya lagi.

Dikatakan Budiman, pihaknya juga sudah mengetahui adanya rasionalisasi anggaran sehingga berdampak pada penyertaan modal di BUMD.

"Kemarin sudah ada pembicaraan Komisaris BUMD bersama Bupati yang membicarakan ada rasionalisasi anggaran untuk BUMD yakni dari Rp 15 miliar tinggal Rp 5 miliar dimana waktu itu rencananya Rp 10 miliar untuk pengadaan eskavator dan Rp 5 miliar untuk penggemukan sapi. Ya kita ngikut saja, karena pemegang saham kan Pemda," ucapnya.

Dijelaskan Budiman, untuk bisnis penggemukan sapi, pihaknya sudah membuat kajian bersama pihak ketiga. Direncanakan sapi itu dijual untuk memenuhi kuota hewan kurban di Kepulauan Meranti.

"Untuk bisnis sapi ini, berdasarkan kajian yang kita buat dibantu kajian bisnis dan resiko yang dibuat sama pihak UNRI,ada dua sub koor bisnis yakni penggemukan Sapi Jantan dan pengembangan Sapi Betina indukan.

"Untuk menghadapi Idul Adha rencananya untuk penggemukan, sapi itu akan dibeli pada bulan Januari lalu, namun karena belum ada penyertaan modal, kita jadi ketinggalan momen. Begitu juga dengan pengembangan, analisis bisnisnya itu tidak lama berputar yakni per enam bulan saja," ungkapnya.

Selanjutnya, rencana bisnis BUMD yang sudah melakukan penjajakan dan meneken nota kesepahaman bersama PT Pelindo terkait menjalankan beberapa usaha kerjasama di Pelabuhan Terminal Tanjung Harapan juga terancam dibatalkan.

Dimana BUMD PT Bumi Meranti berencana akan menggarap bisnis parkir dan boarding pass di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang. Adapun pola kerjasama yang akan diterapkan adalah peningkatan pelayanan dan penambahan fasilitas

Dengan adanya penambahan fasilitas itu, boarding pass direncanakan akan naik jadi Rp 10 ribu dari tarif awal Rp 5 ribu sedangkan tarif parkir akan dihitung perjam dari tarif awal Rp 1.000 per unit untuk sepeda motor. 

Terhadap investasi berupa fasilitas yang akan dibangun tetap menerapkan pola kerjasama saling menguntungkan atau perjanjian Build Operate Transfer (BOT). 

Hanya saja, saat ini pihak BUMD PT Bumi Meranti belum bisa melakukan pembangunan penambahan fasilitas karena terkendala aturan dan masalah anggaran.

"Menyangkut masalah rencana bisnis di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang sebenarnya bisa kita jalankan, namun dilemanya ada peraturan tertentu di pelabuhan. Selain itu harus ada pembangunan dan penambahan fasilitas dengan menerapkan anggaran sharing budget, namun terkait hal itu tidak bisa juga dibangun permanen karena akan ada audit BPKP, untuk membangun semi permanen juga kita belum bisa karena tidak ada anggaran sepeser pun," ujarnya.

Begitu juga dengan boarding pass. Kata Budi, selain anggarannya belum ada, saat ini banyak masyarakat yang protes terkait kebijakan tersebut, sehingga pihaknya pun merasa dilema.

"Begitu juga dengan rencana bisnis untuk boarding pass, yang awalnya kita perlu rekomendasi DPRD juga tidak bisa karena atas nama rakyat, kenaikan ini terbilang berat. Masyarakat protes harusnya dengan adanya kenaikan itu seiring dengan peningkatan fasilitas, sementara itu kita terbentur masalah anggaran, BUMD belum ada penyertaan modal, PT Pelindo juga belum turun anggarannya, jadi serba salah kita," ungkapnya.

Budiman juga tidak menampik jika tidak ada penyertaan modal, maka pihaknya agak kebingungan menjalankan rencana bisnis yang telah ditentukan.

"Saat ini sudah ada dua Perda yakni tentang pembentukan BUMD dan penyertaan modal ke BUMD, selain itu juga sudah ada Perbup yang mengatur tentang rencana bisnis," pungkasnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Kasus Car Wash Jadi Arena Gelper, DPRD Pekanbaru: Tindak Tegas Siapapun yang Terlibat Ketua KONI Rohil Pimpin Rakor dengan Pengurus dan Korcam, Ini Pembahasannya TPP Pegawai Pemko Pekanbaru Naik Tahun Depan Harga Tepung Sagu Basah di Riau Capai Rp2.950 per Kg Antrean 23 Tahun, Wujudkan Cita-cita Haji Muda dengan Daftar Porsi di BRK Syariah		Peredaran 79 Kg Sabu Digagalkan, Polda Riau Ungkap 171 Kasus dalam Sebulan DPRD Kepulauan Meranti Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2025 Sebesar Rp 1,3 Triliun PT SLS Terima Penghargaan di HUT PGRI & PGN ke-79 ASN Setda Kepulauan Meranti Unjuk Rasa di Rumah Dinas Bupati Tuntut Pembayaran TPP yang Tertunda 209 Pengaman TPS di Inhu Cek Kolesterol Hingga Asam Urat