SELATPANJANG - Seluruh kendaraan aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan dikumpulkan di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang.

Dikumpulkannya kendaraan dinas ini dilaksanakan dalam rangka penertiban. Sebab, selama ini banyak kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Seluruh kendaraan dinas yang berada di seluruh OPD dikumpulkan dan sedang dilakukan pendataan oleh Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal itu sesuai dengan instruksi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH dan H Asmar.

Dari pantauan wartawan di lapangan, sejumlah OPD yang belum mengantar diantaranya, Dinas Sosial, Disparpora, Sekretariat DPRD, Disdikbud, DLHK, Dinas Ketahanan PanganTPP dan BPBD. Sementara OPD lainnya sudah ada yang mulai mengantar.

Plt Kepala Bidang Aset, Susanti SH mengatakan masih banyak OPD yang belum menyerahkan kendaraan dinas.
Namun pihaknya tetap akan menunggu, Karena pendataan aset tersebut mulai dilakukan Senin (8/3/2021) sampai dengan Jum'at (12/3/2021) mendatang.

"Pendataan ini dilakukan untuk menertibkan dan merapikan,. apakah kendaraan yang ada di OPD sama dengan data yang kita punya," kata Susanti.

Susanti mengatakan total kendaraan dinas di dua kecamatan terdekat yakni Tebingtinggi dan Tebingtinggi Barat Dia merincikan jumlah kendaraan yang akan didata dan dikumpulkan yakni sebanyak 758 sepeda motor roda dua, sebanyak 34 kendaraan roda tiga, 173 kendaraan roda empat dan sebanyak 19 unit roda enam dengan total sebanyak 984 unit, sementara secara keseluruhan berjumlah 1.075 unit.

Pihaknya juga akan menunggu sampai batas waktu yang telah ditentukan.
Dalam upaya mengumpulkan dan pendataan aset kendaraan ini bekerjasama dengan Satpol PP.

Sejauh ini, pihaknya sudah menyurati seluruh OPD untuk segera menyerahkan dan mengumpulkan kendaraan dinas tersebut. Setelah dikumpulkan nantinya, Susanti mengatakan akan dilakukan pengecekan fisik kondisi seluruh kendaraan dinas tersebut. 

"Jika tak mengantar juga sampai dengan hari jum'at, maka akan ditarik paksa. Setelah terkumpul semua nanti akan dilakukan pengecekan fisik kendaraan oleh bupati dan wakil bupati. Kita akan sesuaikan pencatatan dengan kondisi kendaraan. Setelah didata dan dilakukan pengecekan, seluruh kendaraan dinas ini akan kembali diserahkan kepada OPD untuk mendukung operasional mereka," jelasnya.

Dijelaskan Susanti, tidak semua kendaraan dinas yang dikumpulkan, untuk diluar dua kecamatan tersebut, pihaknya akan mendatangi dan mengecek langsung di lapangan.

"Jumlah 1.075 itu tidak termasuk kendaraan laut, dan untuk diluar dua kecamatan tersebut, kita akan lakukan pendataan langsung dengan turun ke lapangan, kita yang akan jemput bola untuk mendata dan melakukan pengecekan fisik," pungkasnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
DLHK Pekanbaru Ultimatum PT EPP: Kena SP2 Jika Kinerja Tak Membaik Razia Dadakan di Acara Bhayangkari Inhu, Kurang Lengkap Dapat Teguran Mitsubishi Pameran di Mal SKA Pekanbaru, Tawarkan Cashback Hingga Rp 40 Juta Cegah Wabah PMK di Riau, Dinas PKH Genjot Vaksinasi Ternak Warga Polsek Simpang Kanan Intensifkan Sambang Warga untuk Jaga Kamtibmas Pasca Pilkada 2024		Realisasi Investasi Riau 2024 Tembus Rp88,3 T, Tertinggi di Sumatera Pemprov Riau Siap Jalankan Program Cek Kesehatan Gratis di 241 Puskesmas IKA USU Riau Gelar Sarasehan, Apresiasi 3 Alumni Jadi Kepala Daerah Harga Emas Antam di Pekanbaru Naik Lagi, Simak Rinciannya 4 Daerah Rawan di Riau ini Jadi Jalur Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia