SELATPANJANG - Sejumlah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi, Senin (10/4/2023) pagi tadi.

Penggeledahan dilakukan dalam pengawalan ketat sejumlah polisi bersenjata lengkap.

Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Selain itu juga penyidik mencari sejumlah dokumen dan barang bukti petunjuk lain di ruangan Plt Kepala BPKAD, Fitria Nengsih.

Tim dari instansi anti rasuah ini dibagi menjadi dua. Tim pertama mengarah ke Sekretariat Daerah (Setda) Kepulauan Meranti. Sementara tim kedua menuju kediaman (rumah dinas, red) tersangka Fitria Nengsih yang merupakan Plt Kepala BPKAD.

Di Sekretariat, tim membuka segel dan menggeledah pertama kali di ruang kerja bupati nonaktif Muhammad Adil. Selain itu, tim juga melakukan hal yang sama di kantor Prokopim dan beberapa ruangan pejabat di Setda.

Usai dari kantor Bupati Kepulauan Meranti, tim penyidik melanjutkan penggeledahan ke LPSE. Setelah itu, tim menuju ke Kantor Dinas PUPR.

Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto membenarkan adanya penggeledahan. Kata Bambang, mereka telah memerintahkan jajaran Satpol-PP untuk pendampingan pengamanan.

"Tadi dimulai dengan pembukaan segel dan melakukan penggeledahan," kata Bambang Suprianto.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi dan suap auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau, Jumat (7/4/2023) malam. Adil langsung ditahan.

Selain Adil, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengumumkan dua tersangka lain. Mereka adalah Fitria Ningsih selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, dan M Fahmi Aressa selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Meranti.

KPK pertama kali menangkap Fitria Nengsih sebelum menangkap Bupati Meranti dan Auditor BPK. Saat ditangkap, Fitria Nengsih bersama Tarmizi. 

Dalam uraian kronologis OTT KPK yang dibacakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Jumat 7 April 2023 di Gedung Merah Putih, disebutkan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Meranti terendus dari laporan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada Penyelenggara Negara, Kamis 6 April 2023, Tim KPK langsung bergerak ke wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tim KPK mendapatkan informasi adanya perintah dari Bupati Meranti untuk mengambil uang setoran dari pada Kepala OPD melalui RP selaku ajudan Bupati.

Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Tim KPK kemudian mengamankan beberapa pihak, antara lain Futria Nengsih dan Tarmizi ke Polres Meranti.

Dari hasil permintaan keterangan keduanya, diperoleh informasi adanya penyerahan uang untuk keperluan Bupati Meranti Muhammad Adil. Rupanya tradisi ‘uang setoran’ ini telah berlangsung lama dilakukan, bahkan jumlahnya mencapai puluhan miliar.

Mendapatkan informasi itu, Tim KPK berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Meranti dan langsung melakukan pengamanan di rumah dinas Bupati dan posisi Bupati M Adil saat itu ada di dalam rumah dinas.

Bermula dari nyanyian Fitria Nengsih dan Tarmizi, malam itu juga sejumlah orang diamankan, diantaranya para pejabat Eselon II dan III serta sejumlah staf dan ajudan bupati.

Dalam waktu yang tak jauh berbeda, Tim KPK mengamankan M Fahmi Aressa di Pekanbaru, Riau. Dia adalah auditor BPK Perwakilan Riau.

Dalam penangkapan itu, Tim KPK mendapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp1 Miliar. Uang itu diberikan Bupati Meranti Muhammad Adil untuk pengondisian pemeriksaan keuangan Pemkab Meranti, agar mendapatkan opini predikat WTP.

Pada malam itu, total barang bukti permulaan berupa uang tunai yang diamankan mencapai Rp1,7 miliar. Para pihak yang diamankan total sebanyak 28 orang. 

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
12 Orang Bersaksi, Fitria Nengsih Punya Peran Penting Dalam Pusaran Dugaan Korupsi Muhammad Adil Diikuti Ratusan Karya, PHR Umumkan Pemenang PENA 2023, Ini Daftarnya Penggunaan Kawasan Hutan, Pemkab Bengkalis Dukung PHR Operasional Tower Diperpanjang, Lurah Pematang Kapau Sebut Pemilik Tak Libatkan Warga Warga Tolak Perpanjangan Operasional Tower Bersama di Kelurahan Pematang Kapau		APBD Perubahan Riau 2023 Disahkan Sebesar Rp10,8 Triliun Siap-siap! Warga Medan Buang Sampah ke Sungai Kena Denda Rp 10 Juta Begini Cara Mudah dan Praktis Aktifkan Lagi Nomor XL/Axis Ikut Rapat Musrenbang Desa Ketam Putih, Ini Pesan Wabup Bengkalis Lantik 347 ASN Jadi Jabatan Fungsional, Ini Pesan Khusus Pj Wako Pekanbaru