SELATPANJANG - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluh tidak dicairkannya alokasi Anggaran Dana Desa (ADD).

Tidak dicairkannya anggaran tersebut, berimbas pada tersendatnya penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat serta operasional kegiatan kerja pemerintah desa di kabupaten termuda di Riau itu.

Sejumlah kepala desa pun mengancam akan menutup kantor desa. Ancaman ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah karena belum menyalurkan ADD tersebut.

Kekecewaan para kepala desa itu sangat mendasar, selain belum dicairkannya Siltap selama 3 bukan di tahun 2023, para kades dan perangkat juga tidak menerima Siltap selama 2 bulan di tahun 2022 lalu. Terlebih lagi untuk menghadapi persiapan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Alih-alih berharap dibayarkan penuh, para kepala desa kembali dibuat kecewa, pasalnya Pemkab hanya bersedia membayarkan Siltap selama 1 bulan dan operasional selama 3 bulan.

Hal itu diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti, Drs. Sukirno. Dia menyebutkan bahwa untuk pencairan ADD saat ini masih dalam proses.

"Sebetulnya bukan gaji yang tidak dibayarkan, namun masih dalam tahap proses. Dan gaji itu akan dibayarkan satu bulan gaji dan tiga bulan biaya operasional kantor," ujar Sukirno didampingi staffnya, Gunawan.

Untuk terkait polemik tersebut, dia berharap agar pihak kades dapat mengerti dengan kondisi keuangan yang saat ini dialami kabupaten bungsu di Riau.

"Kita harap kades dapat mengerti dengan kondisi keuangan di Meranti saat ini. Kita juga sudah berikan pemahaman kepada kades-kades agar jangan sampai dilakukan penutupan kantor," harapnya.

Dirinya juga mengakui pembayaran gaji 1 bulan dan 3 bulan operasional untuk tahap awal itu sudah disepakati oleh kades di Kepulauan Meranti.

"Ini sudah kita rapatkan, agar ini semuanya jelas dan tidak ada tuding menuding dan salah menyalahkan agar bijak dalam menyikapinya," ujarnya.

Ternyata kondisi tersebut dikesalkan oleh salah seorang kepala desa. Dia menyayangkan sikap Pemkab yang tidak berjuang untuk kesejahteraan para aparatur desa.

"Masa cuma dibayarkan 1 bulan saja, sementara kami menunggu tiga bulan belum dibayarkan pada tahun ini dan dua bulan di akhir tahun 2022. Apalagi kebutuhan saat ini sangat mendesak. Kami juga ujung tombak pemerintahan paling bawah, seharusnya kami juga prioritas," ungkapnya.

Saat Muhammad Adil dinonaktifkan sebagai Bupati Kepulauan Meranti pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, kerisauan sejumlah kepala semakin memuncak. Mereka takut anggaran tidak dicairkan, apalagi ada isu keuangan daerah sedang dibekukan. Hal itu juga menjadi keluhan bagi ASN dan honorer di sejumlah OPD.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar menjamin akan membayarkan semuanya termasuk gaji honorer dan insentif ASN.

"Saya berharap kepada seluruh ASN, kepala desa dan pegawaihonorer agar tetap fokus menjalankan roda pemerintahan seperti biasanya dengan pelayanan prima terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan Gubernur Provinsi Riau," kata Asmar

Terkait isu yang beredar terkait anggaran keuangan pemerintahan daerah yang dibekukan selama 20 hari mendatang, Asmar membantah hal tersebut.

"Terkait anggaran dibekukan itu tidak ada. Tetap dicairkan. Jadi kalau ada yang memberikan informasi seperti itu, dipastikan tidak benar," kata Asmar.

"Selanjutnya, persoalan keluh kesah kepala OPD, ASN, honorer dan kepala desa terkait gaji yang belum dibayarkan jangan dipikirkan lagi, karena pemerintah daerah akan membayar gaji serta THR dan juga insentif. Selain itu untuk Siltap kepala desa dan staf akan dibayarkan tiga bulan, kalau tidak ada halangan hari selasa akan di selesaikan," ujarnya lagi.

Saat ditanyakan ketersediaan anggaran, Asmar mengatakan jika kondisi itu memungkinkan, karena dirinya sudah bertemu langsung dengan gubernur Riau.

"Untuk anggaran kita pastikan cukup, karena saya sudah menghadap langsung ke Pak Gubernur dan realisasi anggaranya bersumber dari DBH Provinsi Riau," pungkasnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Syamsuar Berharap Ulang Kesuksesan Bersama PKS untuk Pilgubri 2024 Rugikan Negara Rp593 Juta, Kejati Riau Tahan Direktur BUMDes di Kuansing Pemprov Riau Segera Kirimkan Bantuan untuk Korban Bencana Banjir Sumbar Syamsuar Perdana Kembalikan Formulir Bacalon Gubri ke PAN Longsor Kembali Terjadi di Jalan Lintas Padang-Solok, Ada Truk Nyaris Tertimbun		Masa Lalu Syamsuar dan PAN Disinggung, Sahidin: Yang Lalu Biarlah Berlalu Hadir di Mall Pekanbaru, GC Korean BBQ & Hotpot-Cols Froyo Sudah Bersertifikat Halal Inovasi Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan, BI dan TPID Luncurkan ANDALAS Pj Bupati Inhil Tegaskan Seluruh OPD Gunakan BRK Syariah untuk Layanan Jasa Perbankan Stabilkan Harga Sembako, Pemprov Riau Intensifkan Program Pengendalian Inflasi