PEKANBARU - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kembali menghebohkan publik. Tapi kali ini, namanya menjadi sorotan setelah terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan korupsi jasa umroh, pada Kamis (6/4/2023) tadi malam.

M Adil sempat beberapa kali menjadi sorotan dengan berbagai kontroversi yang dibuatnya, dan bisa dibilang M Adil sebagai Bupati paling berani di Riau setelah sempat berseteru dengan Gubernur Riau, Syamsuar pada Oktober 2022 silam.

Selain itu, Bupati Meranti, M Adil sering absen dalam berbagai kegiatan yang dihadiri Gubernur Riau, Syamsuar. Bahkan, ia juga melarang para Camat dan Lurah ikut hadir dalam rakor bersama Gubri dan Mendagri.

Tak hanya itu, M Adil juga sempat menabuh 'genderang perang' dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan DBH Migas saat Rakornas PPBD se-Indonesia di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Kota Pekanbaru akhir tahun lalu.

M Adil pun diketahui juga pernah berencana menggugat Presiden Jokowi, yang juga berkaitan DBH Migas. Ia menilai daerah yang dipimpinnya miskin, meski menjadi salah satu daerah penghasil minyak.

Berikut deretan kontroversi Bupati 'Bagak' M Adil, dari perseteruan dengan Gubri hingga akhirnya terjaring OTT KPK yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Tolak Kunjungan Gubri ke Meranti

Gubernur Riau, Syamsuar diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Meranti pada Oktober lalu. Tapi rencana itu batal karena ditolak Adil.

"Iya batal, informasi begitu (ditolak oleh Bupati Meranti). Itu yang kurang paham kami (alasan penolakan)," terang Kepala Diskominfotik Riau, Erisman pada Kamis (13/10) lalu.

Erisman mengatakan, jika sesuai rencana Gubernur Riau akan melakukan kunjungan kerja di dua kecamatan. Kedua kecamatan tersebut adalah Merbau dan Rangsang.

"Jadi kunjungan ini rutin, Pak gubernur kan sejak kemarin menghadiri HUT Siak, HUT Pelalawan, pagi ini Bengkalis. Seharusnya kunjungan ke Meranti besok di Rangsang dan Merbau, tapi tidak jadi," katanya.

2. Larang Camat dan Lurah Hadiri Rakor Bersama Gubri dan Mendagri

Pejabat Pemkab Kepulauan Meranti membenarkan Bupati Muhamamd Adil melarang camat dan lurah hadir rapat koordinasi bareng Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Pekanbaru. Larangan itu disampaikan Adil kepada seluruh camat dan lurah sebelum acara.

"Iya arahannya seperti itu (camat dan lurah dilarang hadir oleh bupati)," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Kepulauan Meranti, Yusran kepada detikSumut, Jumat (11/11).

Yusran menyebut larangan itu sebagai aksi protes kepada Gubernur Riau Syamsuar. Di mana, ada kebijakan Syamsuar yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat Kepulauan Meranti.

Selain itu, Adil juga disebut sedang rapat Paripurna di DPRD Meranti. Paripurna itu harus diselesaikan sebelum 30 November mendatang.

"Yang jelas bupati tidak hadir karena di situ bisa dikatakan itu bentuk protes terkait anggaran. Bahkan saat itu kita baru saja Paripurna, pak bupati rapat sama OPD-OPD yang harus disiapkan tanggal 30 November ini," katanya.

3. Ancam Gabung Malaysia karena DBH Migas Tak Rata

Pembagian DBH Migas yang dirasa tidak merata membuat Bupati Meranti, M Adil kesal dengan pemerintah pusat, terlebih saat ini produksi minyak di Meranti meningkat cukup pesat.

Dengan kekesalan yang kian memuncak, bahkan Adil sampai mengancam, jika pemerintah pusat tidak ada perhatian terhadap Meranti, dia meminta untuk bergabung ke Negeri Jiran yang berbatasan langsung dengan Meranti.

"Minyak kami itu sudah 7.800 barel perhari, ini SKK Migas yang ngomong bukan saya yang ngomong sembarangan. Minyaknya banyak, kok uangnya malah jadi berkurang, apakah uangnya dibagikan ke seluruh indonesia?," tanya Adil.

"Makanya, maksud saya kalau bapak tak mau mengurus kami, pusat tak mau mengurus meranti, beri kan kami ke negeri sebelah (malaysia), kan saya ngomong. Atau bapak tak paham juga omongan saya, atau apa perlu meranti angkat senjata, tidak mungkinkan, ini menyangkut masyarakat meranti yang miskin ekstrim, kalau bapak bilang bagi rata itu salah, dibagi rata kemana," kesalnya.

4. Sebut Kemenkeu Isinya Iblis karena DBH Migas

Muhammad Adil pernah menyebut Kemenkeu berisi setan atau iblis karena pembagian DBH Migas dianggap tak sesuai.

Muhammad Adil mengaku sudah berupaya mempertanyakan DBH yang digelontorkan Kemenkeu ke Meranti dengan melayangkan tiga surat permohonan audiensi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sayangnya upaya tersebut gagal hingga saking kesalnya terlontar Kemenkeu berisi iblis.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata M Adil.

5. Berencana Gugat Jokowi karena DBH Migas

M Adil merasa daerahnya dirugikan sebab terus memproduksi minyak yang banyak, namun penghasilan daerah justru berbanding terbalik.

Dia menegaskan, dengan produk minyak melimpah dari Meranti, seharusnya daerah tersebut diurusi oleh pemerintah pusat.

"Saya mau gugat Pak Jokowi. (Kami) daerah miskin, penghasil minyak," ucapnya.

Masih dengan nada marah, Adil bahkan meminta pemerintah untuk serahkan saja Meranti ke negara seberang jika tak mau mengurusi dengan benar.

"Apa perlu meranti ‘angkat senjata’? Kan tidak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat miskin ekstreme, Pak!" tegas M Adil saat itu.(*)

BERITA LAINNYA
Perpanjangan Kontrak Tower di Pematang Kapau Diprotes Warga, Pemilik Klaim Sudah Sesuai Aturan KPU Riau: Parpol Bisa Ganti Caleg Sebelum 4 November Pegadaian Borong 5 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2023 12 Orang Bersaksi, Fitria Nengsih Punya Peran Penting Dalam Pusaran Dugaan Korupsi Muhammad Adil Diikuti Ratusan Karya, PHR Umumkan Pemenang PENA 2023, Ini Daftarnya		Kapal Bawa Bibit Sawit Karam di Sungai Indragiri, 2 Orang Hilang Lanud Roesmin Nurjadin Gelar Air Force Run 2023, Hadirkan Spot Bebas Polusi Syamsuar Pilih Nyaleg, Edy Natar Nasution Bakal Jadi Gubernur Riau APBD Perubahan Riau 2023 Disahkan Sebesar Rp10,8 Triliun Siap-siap! Warga Medan Buang Sampah ke Sungai Kena Denda Rp 10 Juta