SELATPANJANG - Jumlah orang tanpa pekerjaan atau pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti masih tinggi. Hampir 5.048 orang menjadi pengangguran selama tahun 2022 lalu.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah, dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti mencatat, tingkat pengangguran terbuka di kabupaten ini meningkat sekitar
seribuan atau tepatnya 988 orang dari tahun 2021 yang berjumlah 4.060 orang. Jumlah itu sebenarnya turun dari tahun 2020 yakni sebanyak 7.475 orang.

"Data ini berasal dari Badan Pusat Statistik dan kita mengacu kesana. Jumlah itu termasuk banyaknya lulusan SMA/SMK sederajat, maupun tamat kuliah yang belum tertampung pasar kerja," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah, dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, Kamis (16/3/2023) siang.

Tingginya angka pengangguran ini menjadi perhatian dinas terkait. Mereka pun mencoba untuk mencari strategi agar ada akses lapangan kerja bagi masyarakat yang belum punya pekerjaan.

Salah satu upaya yakni mengadakan pelatihan kerja agar para pencari kerja benar-benar siap untuk terjun di dunia kerja. Selain itu Pemkab Kepulauan Meranti juga memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selatpanjang.
 
"Selain mengadakan pelatihan bagi para pencari kerja, kita juga memberikan pinjaman modal kepada pelaku UMKM, dimana pinjaman itu tanpa bunga dan hanya pokoknya saja, itu merupakan bagian dari membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya," jelas Tengku Arifin.

Saat ditanyakan minat masyarakat untuk mengurus pinjaman tanpa bunga tersebut, Tengku Arifin mengatakan saat ini memang belum ramai, namun ia enggan mengatakan jika hal itu sepi peminat.

"Untuk pinjaman modal usaha tanpa bunga tersebut, saat kami tanyakan ke pihak Bank baru 2 pelaku UMKM saja yang mengurusnya, bukan sepi peminat mungkin saja ada berkas yang harus diverifikasi atau sebelumnya mereka sudah melakukan pinjaman," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra saat dikonfirmasi mengatakan banyaknya pengangguran salah satunya disebabkan oleh tenaga honorer yang dirumahkan pemerintah daerah.

"Yang pertama kita perlu mencari penyebab bahwa penyebab pengangguran itu salah satunya dapat dipastikan banyaknya tenaga honorer yang diberhentikan. Oleh karena itu kita minta pemerintah daerah mencari solusi untuk mengurangi angka pengangguran dari mereka para honorer yang dirumahkan. Salah satunya coba cari celah untuk membukakan lapangan pekerjaan di Kepulauan Meranti," kata Dedi Putra.

Terkait solusi pelatihan bagi para pencari kerja kata Dedi, pemerintah daerah juga diminta untuk memikirkan solusi penempatan bagi mereka. Untuk pinjaman modal tanpa bunga, pemerintah juga perlu memastikan sampai dimana modal itu bergulir.

"Para pencari kerja itu tidak semuanya minat untuk berbisnis. Oleh karena itu pelatihan yang dibuat harus dipikirkan juga outputnya. Setelah selesai pelatihan mau ditempatkan dimana, jangan hanya melakukan pelatihan namun setelah itu tidak tahu mau ditempatkan dimana. Untuk pinjaman modal tanpa bunga juga bagus, namun harus dipastikan juga setelah modal itu digulirkan sejauh mana pemerintah daerah bisa memastikan mereka menggunakan modal itu. Apakah menaikkan pendapatan atau mendapatkan keuntungan, karena tidak semuanya yang suka dan bisa berbisnis," ujarnya.

"Terkait pinjaman yang masih minum itu lah dilemanya. Mungkin para pelaku UMKM takut dengan kondisi saat ini, kalau banyak penjual dari pembeli kan tak masuk akal juga. Makanya perlu OPD terkait memberikan usulan kepada bupati untuk memberikan solusi dan ini butuh waktu yang tidak singkat," ujarnya lagi.

Politisi PPP itu juga minta kepada OPD terkait untuk memastikan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan adalah warga tempatan.

"Apalagi di Kepulauan Meranti ini minim lapangan kerja karena ketersediaan perusahaan juga sedikit. Untuk itu
dinas terkait juga memastikan perusahaan yang ada merekrut tenaga kerja lokal sebanyak 75 persen, perdanya sudah ada, saya ketua pansus nya dulu tahun 2012," pungkasnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Bawaslu Riau Imbau Paslon Tertibkan Alat Peraga dan Nonaktifkan Media Sosial Jelang Masa Tenang Markas Judi Online Digerebek di Aparteman Batam Beromzet Rp 350 Juta per Hari Bawaslu Riau Tegaskan Paslon Harus Bersihkan APK dan Serahkan LPPDK Sebelum Masa Tenang Pilkada 2024 Bendahara Desa Kelumpang Inhil Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Rp1,3 Miliar Pemko Pekanbaru Fokus Perbaikan Jalan Rusak, Overlay Jadi Prioritas 2025		Mitsubishi Luncurkan Xforce Varian Baru dengan ADAS Lebih Lengkap Keuangan Diklaim Membaik, TPP ASN Pemko Pekanbaru Direncanakan Naik Tahun Depan Toyota Hadirkan Formasi Kendaraan Ramah Lingkungan di GJAW 2024, Dukung Net Zero Emission 2060 Pelanggan Tirta Indra di Inhu Sudah Bisa Bayar Tagihan Air di BRK Syariah Polisi Ungkap 16 Kasus TPPO di Riau, Selamatkan 41 Korban