SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 di Ballroom Afifa Sports Center Jalan Banglas, Kamis (31/3/2022).

Bupati menyatakan, fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti 2023 dengan tema peningkatan pemulihan ekonomi, kualitas pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan publik dengan dukungan good goverment.

Dikatakan tema tersebut bermakna serangkaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang dirancang adalah dalam rangka memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Pemulihan ekonomi menjadi prioritas tahun 2023 dalam rangka menjawab lemahnya kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang terdampak Covid-19, hal ini dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kepulauan Meranti.Berdasarkan data dari BPS angka kemiskinan tahun 2020 sebesar 25,28 persen," kata Adil.

Sementara itu untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkatkan melalui kapasitas peningkatan usaha dan pelaku usaha dengan memberikan stimulus berupa beban bunga pinjaman yang ditanggung pemerintah daerah.

Hal itu akan terus dilakukan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat

"Program pembinaan dan pemberdayaan juga akan dilakukan. Tahun ini akan kita ciptakan 9.500 UMKM, untuk itulah dibuat SOTK khusus yakni Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja untuk menangani hal itu. Kita juga sudah lakukan MoU ke Bank Riau Kepri, jika ada pinjaman 5-20 juta perorang maka itu akan dianggarkan Rp 200 miliar. Harapan saya ini dapat terwujud secepatnya untuk menghindari angka pengangguran," ujarnya.

Selanjutnya untuk menekan angka pengganguran, Bupati akan menyerap ribuan tenaga kerja di sektor perikanan yang nantinya akan melibatkan ribuan orang di sektor tersebut.

"Misalnya tambak udang vaname di Pulau Merbau bisa dimaksimalkan 1.000 kerambah, kalau isinya lima orang berarti melahirkan 5.000 orang pekerja ditambah lagi dengan kerambah Kakap putih, misalnya 1.000 kerambah aja diisi dua orang sudah menghasilkan 2000 orang yang kerja, berarti sudah 7000 orang.
Beda lagi dengan kerambah apung, pusat akan menganggarkan 5.000 kerambah apung, jika satu orang sudah 5000 orang kerja, jadi terukur kerjanya dan sudah ada 12.000 orang yang terserap kerja disana dan ini yang harus direncanakan dengan matang," ujarnya.

"Saat ini warga Kepulauan Meranti yang tak bisa berangkat ke Malaysia itu ada sekitar 7.000 orang yang merupakan
pengangguran baru, ini harus jelas menyelesaikannya. Begitu juga dampak dari pengurangan honorer, jika jumlahnya ada 3.200 jadi diarahkan kesana sehingga tidak ada lagi orang Meranti itu nganggur kecuali mereka malas," ujarnya lagi.

Dikatakan Bupati, selain pinjaman tanpa bunga yang difasilitasi oleh pemerintah juga akan diberikan pelatihan.

"Harapan saya nanti pelatihan harus diperbanyak kan, sehingga tidak ada lagi alasan orang Meranti tidak bisa, karena nanti jika sudah diberikan pelatihan tinggal Bank Riau membantu menyalurkan pinjaman, namun jangan asal kasi juga, tetap dikawal dan didampingi. Saya yakin APBD 2023 mengangkat ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran," kata Adil.

Mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu ingin menciptakan pengusaha dan tidak menginginkan anak-anak yang sudah menyelesaikan kuliah malah ingin jadi pegawai honorer.

"Bagi yang sudah tamat kuliah jangan masih ngonor juga yang mau dikejar, saya tidak mau itu. Saya mau menciptakan pengusaha sukses dan hebat, tak mau saya menciptakan honorer. Saya mau dari APBD 1 triliun lebih itu lahir pengusaha handal, jadi tidak tergantung pada APBD. Jangan gaji 780 ribu dikejar-kejar sampai sekarang masih tetap ngotot itu juga, tidak ada pekerjaan tergantung kita mau berusaha atau tidak," harap Adil.

Adil juga mengatakan masyarakat jangan terlalu ketergantungan dengan APBD, dia mengatakan perlu dirubah mindset seperti itu.

"Jika kita mengikut yang dulu, terlalu banyak tidur. Masa tukang sayur di pasar mikir APBD, masa sayur laku tergantung APBD. Belum lagi yang sibuk bon, malu aku jadi bupati begini.
Saya pikir yang mikir kan APBD itu Bupati, DPRD dan kepala OPD. Untuk itu mindset seperti ini harus dihilangkan, masyarakat itu harus mikirin kerja jadi pengusaha bukan jadi honorer yang bangga dengan baju dinas, tentunya kita merubah mindset masyarakat dengan duit APBD dibuatkan pelatihan," ucapnya.

"Mari kita gunakan uang APBD ini agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini kan belanja modal, berarti nanti penyerapan ke masyarakat itu tinggi, jangan barang dan jasa saja diperbanyak, nanti pegawainya kesana kesini hanya menghabiskan SPPD," pungkasnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Potensi Hujan Deras Diprediksi Melanda Riau Akhir Pekan ini Bawaslu Riau Imbau Paslon Tertibkan Alat Peraga dan Nonaktifkan Media Sosial Jelang Masa Tenang Markas Judi Online Digerebek di Aparteman Batam Beromzet Rp 350 Juta per Hari Bawaslu Riau Tegaskan Paslon Harus Bersihkan APK dan Serahkan LPPDK Sebelum Masa Tenang Pilkada 2024 Bendahara Desa Kelumpang Inhil Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Rp1,3 Miliar		Kecuali M Wardan, Ini Lokasi TPS Para Paslon Pilgubri di Kota Pekanbaru Mitsubishi Luncurkan Xforce Varian Baru dengan ADAS Lebih Lengkap Keuangan Diklaim Membaik, TPP ASN Pemko Pekanbaru Direncanakan Naik Tahun Depan Toyota Hadirkan Formasi Kendaraan Ramah Lingkungan di GJAW 2024, Dukung Net Zero Emission 2060 Pelanggan Tirta Indra di Inhu Sudah Bisa Bayar Tagihan Air di BRK Syariah