SELATPANJANG - Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Dedi Putra meradang terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti soal tahapan evaluasi pegawai yang hingga kini belum ada titik terang.

Dedi mengaku tidak ada informasi valid yang ia terima dari Pemkab Kepulauan Meranti terhadap nasib para honorer yang masih menanti hasil evaluasi. Belum ada upaya OPD untuk melakukan penerimaan terhadap pegawai honorer itu pasca evaluasi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

"Ada kabar dari OPD masih kebingungan mau mengumumkan hasil evaluasi dan merekrut kembali pegawai honorer, sebab instruksi hanya secara lisan dari kepala daerah," ungkap Dedi Putra, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya, hal itu menyusul soal keputusan kepala daerah yang memberikan sebagian wewenang pimpinan OPD tanpa dasar yang jelas.

"Itu tim evaluasi bubarkan saja kalau tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Harus cepat, soalnya tahapan ini sudah berlangsung cukup lama. Sampai kapan mereka pegawai honorer menanti kejelasan terhadap nasib periuk nasi mereka sendiri," kata Dedi.

Seperti diketahui, Bupati Kepulauan Meranti mengaku telah memberi wewenang kepada masih-masing OPD untuk memanggil, dan kembali memperkerjakan para pegawai honorer.
Dimana kepala OPD dianggap mengetahui persis kebutuhan honorer berdasarkan beban kerja.

Sejak awal tahapan evaluasi dilakukan, Dedi menganggap bahwa kebijakan ini memunculkan kontra di tengah masyarakat. Ia menilai kondisi itu dipicu oleh konsep penyampaian kepada masyarakat yang dilaksanakan Pemkab Meranti tidak tertata dengan rapi.

“Pola dan cara kerja terhadap tahapan tidak rapi. Informasi yang disampaikan dinilai cukup amburadul. Seperti cakap tak serupa buat," kesalnya.

Oleh karena itu, anggota fraksi partai PPP itu berharap pemerintah daerah agar segera ambil keputusan. Ia meminta jangan memperlambat waktu dalam memutuskan nasib ribuan THL yang nasibnya masih terkatung-katung.

“Mereka butuh kepastian. Segera diumumkan sehingga kepada THL yang tidak lolos bisa mencari nafkah dan mengadu nasib ke tempat lain, menjelang Lebaran Idul Fitri mendatang," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto mengaku saat ini pihaknya tengah mempersiapkan surat instruksi kepada masing-masing OPD soal penerimaan THL.

"Iya sedang dipersiapkan suratnya," kata Bambang singkat.

Ia tak menampik jika penyesuaian target rampung terhadap evaluasi pegawai honorer terlambat seperti yang terjadi saat ini. Namun mereka terpaksa melakukan pemetaan ulang dan menganalisa keperluan honorer masing-masing OPD sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru.

"Harus kembali dilakukan pemetaan karena SOTK baru. Makanya kita butuh sedikit tambahan waktu lagi untuk menyusun hal ini," ungkapnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Serius Maju Pilwako Pekanbaru, Ade Hartati Serahkan Formulir ke NasDem DPRD Pekanbaru Minta Pemerintah dan IOM Pulangkan Pengungsi Rohingya ke Kamboja Pemkab Bengkalis Terima Bantuan Alat Aksesibilitas 2024 dari Kemensos Ini Manfaat Lindung Nilai di Perdagangan Berjangka Komoditi Bagi Pelaku Usaha Pj Gubri Hadiri Musrenbangnas 2024, Presiden Jokowi Ingatkan Pengelolaan Anggaran Harus Tepat		Cuaca Ekstrem, Kadisdik Pekanbaru Imbau Siswa Kurangi Aktivitas di Luar Per Hari Ini, DPD PDIP Riau Terima Pendaftaran 17 Bacalon Kepala Daerah PGN Pasok Gas Bumi 9,49 BBTUD ke Smelter Freeport di Gresik Jika Terpilih Jadi Gubernur, Mantan Wako Pekanbaru Firdaus Bakal Bangun SDM Unggul Hadiri Halalbihalal Desa Trimulya Jaya, Ini Pesan Bupati Pelalawan