SELATPANJANG - Dampak kebijakan yang merumahkan ribuan tenaga honorer dengan dalih melakukan evaluasi membuat Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH kembali didemo.

Unjuk rasa yang dilakukan Senin (10/1/2022) merupakan aksi yang kedua kalinya sejak kebijakan itu diberlakukan. Massa aksi yang tergabung kedalam Aliansi Masyarakat Peduli Meranti (AMPM) itu menuntut Bupati untuk tidak merumahkan tenaga honorer.

Selain itu massa juga meminta Bupati tidak pilih kasih dalam menyalurkan beasiswa dalam hal ini Bupati hanya memprioritaskan jenjang pendidikan S1, sementara Diploma 3 diabaikan. Tuntutan lainnya yakni mengevalusi kebijakan One Way di Selatpanjang karena berdampak dan dinilai merugikan pedagang kecil.

Sebelumnya massa aksi yang mengatasnamakan Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti telah berunjuk rasa di Kantor Bupati, Senin (3/1/2022) lalu. Sementara untuk keesokan harinya, Selasa (11/1/2022) dikabarkan juga akan kembali digelar aksi yang sama.

Adapun massa yang tergabung ke dalam AMPM ini memulai aksinya dengan berorasi di Kantor DPRD. Sebelumnya massa bergerak dengan konvoi sepeda motor dari Taman Cik Puan Selatpanjang dan dikawal ketat pihak kepolisian.

Setibanya di Kantor DPRD, massa aksi meminta kepada para wakil rakyat itu menemui mereka. Namun dari 30 anggota DPRD yang ada, hanya ada ketua DPRD, Ardiansyah yang keluar.

Dalam pidatonya, Ardiansyah sangat mengapresiasi kedatangan massa yang melakukan aksi tersebut. Menurutnya aksi tersebut bagian dari negara demokrasi yang memperbolehkan setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pria yang akrab disapa Jack ini mengatakan bahwa terkait kebijakan Bupati untuk merumahkan pegawai honorer ini sudah dibahas dan ditolak oleh DPRD, namun Bupati tidak bergeming dengan kebijakan yang dibuatnya itu.

"Saya tidak mungkin menghadirkan 30 anggota DPRD itu disini. Namun kehadiran saya disini sebagai Ketua DPRD sama dengan mewakili mereka semuanya. Terkait kebijakan Bupati merumahkan pegawai honorer ini sudah menjadi pembicaraan kami di DPRD dan sudah pula dibahas dan disampaikan dalam rapat paripurna. Seluruh fraksi di DPRD mayoritas menolak penghentian ini, begitu juga dengan penurunan gaji, kami juga menolak dan sudah memanggil OPD terkait," kata Jack.

Pemberhentian honorer pada saat ini, ungkap Ardiansyah, sangat menganggu kinerja di OPD, terutama sekolah hingga proses belajar mengajar tak bisa berjalan optimal.

"Intinya sesuai dengan Tupoksi di DPRD, kita sudah meminta Bupati untuk tidak merumahkan honorer. Kita juga telah mengirimkan surat kepada Bupati, dimana dengan merumahkan pegawai honorer ini bisa berdampak mengganggu kinerja OPD," ujarnya.

Disampaikan Jack, dalam pertemuan yang dilakukan oleh Komisi I dengan tim evaluasi didapatkan beberapa kesimpulan. Dimana terkait persoalan tenaga honorer di Kepulauan Meranti bukanlah diberhentikan, melainkan ditangguhkan atau penundaan perpanjangan kontrak dengan dilakukan evaluasi.

Evaluasi yang dimaksudkan dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional secara jumlah riil yang dibutuhkan, kompetensi, dan kemampuan keuangan dengan menggunakan barometer yang sama bagi setiap OPD berdasarkan tipe yang nantinya akan melibatkan pihak independen.

Adapun jumlah tenaga honorer yang sudah diinventarisasi jumlah keseluruhannya adalah 3.987 orang dan sudah memasuki tahapan memanggil pimpinan setiap OPD. Terkait SK yang akan dikeluarkan nantinya, diberlakukan penanggalan mundur sehingga tidak terjadi persoalan SK.

Seleksi yang akan dilakukan pada tanggal 15 Januari secara langsung melibatkan peran Kepala OPD dalam prosesnya yang ikut serta dalam memberikan penilaian integritas terhadap honorer nya, karena kepala OPD yang lebih mengetahui kinerja honorer di instansi nya masing-masing.

"Setelah dilakukan evaluasi, Kemungkinan akan ada proses rekrutmen yang dibuka seleksi secara umum untuk seluruh putra putri Meranti yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi. Proses evaluasi dilakukan secara terukur dan objektif. Intinya dilakukan evaluasi terhadap pegawai honorer yang ada, tidak ada perekrutan yang baru, jika ada kalian boleh demo lagi," ungkap Jack.

Ketika diajak untuk bersama-sama melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati, ketua DPRD itu dengan tegas menolaknya. Menurut Jack, ia sudah bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Kita punya Tupoksi kerja, mari kita buat kerja kita masing-masing. Saya sudah bekerja sesuai dengan kewenangan sebagai ketua DPRD dan kita juga bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk itu jangan pernah bilang jika saya penakut," ungkap Jck lagi.

Selanjutnya massa aksi bergerak menuju Kantor Bupati. Mereka menggelar orasi di halaman kantor tersebut. Salah seorang massa aksi, Norman Gibran dalam orasinya mengatakan akibat dari kebijakan Bupati ini membuat sektor ekonomi menjadi lumpuh. Bagaimana tidak, ketika ribuan honorer ini tidak lagi digaji, maka perputaran uang yang dibelanjakan juga semakin sedikit, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tindakan kriminal.

"Dengan kebijakan yang dibuat Bupati ini banyak efek yang akan ditimbulkan selain tindakan kriminal, ekonomi masyarakat di pasar juga lumpuh, dimana ketika ada pegawai honorer yang digaji, maka disana akan ada uang yang dibelanjakan di pasar. Bupati jangan berselindung pada aturan hukum, daerah kita ini belum saatnya merumahkan pegawai honorer, daerah kita ini bukan daerah industri dan tujuan pariwisata sehingga 40 persen masyarakat masih ketergantungan pada APBD," ungkapnya.

Adapun surat edaran Bupati terkait tidak dilanjutkannya kontrak kerja pegawai honorer dianggap surat yang tidak sah secara hukum dan melukai hati masyarakat. Disebutkannya, jika Bupati tidak mampu memimpin daerah ini, maka sebaiknya mundur dengan teratur.

"Surat edaran terkait tidak dilanjutkannya kontrak kerja pegawai honorer itu batal demi hukum karena tidak ada tembusan. Selain itu isi surat tersebut sudah jelas melukai hati masyarakat. Kepada Bupati kami sampaikan, anda itu Babu, pelayannya masyarakat bukan malah minta dilayani. Kalau sekiranya tidak mampu memimpin sebaiknya mundur dengan kesatria kasihan masyarakat dengan kebijakan nyeleneh yang anda buat," ungkapnya.

Setelah beberapa lama melakukan orasi, tidak ada satupun pejabat kantor Bupati yang menemui massa aksi.

Sementara Bupati sedang tidak berada di tempat dan dikabarkan sedang di Pekanbaru karena ada pertemuan dengan pihak Bank Riau Kepri. Dan ini keduanya kalinya Bupati tidak berada ditempat saat massa aksi berusaha menemuinya.

Bobi Iskandar selaku penanggungjawab unjuk rasa mengatakan aksi yang mereka lakukan hari ini tidak ditunggangi pihak manapun, hanya saja mereka prihatin dengan kondisi yang terjadi hari ini. Untuk mengantisipasi aksi damai tersebut disusupi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, ia pun meminta peserta aksi mengenakan atribut.

"Aksi kami hari ini adalah meminta kepada Bupati untuk tidak merumahkan pegawai honorer ini terlebih dahulu, harapan kami seperti itu. Jika ini tidak diindahkan, maka akan ada massa aksi selanjutnya, kami sudah berkoordinasi dengan masyarakat lainnya, jadi kami harap Bupati dengarkanlah keluh kesah kami ini," ungkap Bobi.

Terkait penyegelan pintu masuk kantor Bupati, Bobi mengatakan ini berlaku sementara sampai Bupati mau menemui mereka.

"Penyegelan pintu masuk ini menurut kami perlu dilakukan, karena tidak ada yang mau menemui kami hari ini. Penyegelan ini bersifat sementara sampai Bupati mau menemui kami nantinya. Kita pun sedikit heran, ketika massa aksi hadir Bupati selalu menghilang, ini semacam main petak umpet," ujarnya.

Terkait dengan janji Bupati yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah akan ada perekrutan ulang terhadap pegawai honorer yang ada ini, Bobi mengatakan pihaknya tidak mempercayai sepenuhnya.

"Hari ini sama-sama kita ketahui bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati tidak konsisten dalam mengambil kebijakan, sehingga ini tidak menjadi tolak ukur untuk kami mempercayainya.
Seperti ada perekrutan ulang pegawai honorer yang disampaikan oleh Sekda. Bupati saja tidak konsisten apalagi anak buahnya," pungkasnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
BBPOM Pekanbaru Temukan Ribuan Kardus Kosmetik dan Obat Ilegal di Bekas Gudang Semen Usai Resmikan Sekretariat GPM-IKM Riau, Ade Hartati Bulatkan Tekat Maju Pilkada Pekanbaru 2024 Sekjen PWI Riau Ultah ke-37, TAF Harap Doni Dwi Putra Beri Inspirasi untuk Jurnalis Muda DPRD Dumai Gelar Paripurna Laporan Hasil Kerja Pansus B dan C Terkait 2 Ranperda Bupati Alfedri harap Lulusan SMK Yamatu Siak Bisa Langsung Kerja		UKW Angkatan XXIII PWI Riau Digelar, Ini Pesan Kapolda Irjen Pol M Iqbal Ngeri! Bus TMP Pekanbaru Tetap Beroperasi Meski Pintu Tak Bisa Ditutup Sempurna Komisi IV DPRD Pekanbaru Geram PT Sumatera Kemasindo Tak Kooperatif Bupati Siak: Jadikan Momentum MTQ ke-42 Riau Sebagai Ajang Uji Kompetensi Bengkalis Songsong Jembatan Megah, Ini Instruksi Bupati Kasmarni untuk PUPR