Bupati Meranti Menghilang Saat Massa Pertanyakan Kebijakannya, Ini Penjelasan Sekda
SELATPANJANG - Puluhan pemuda yang tergabung kedalam massa aksi menolak kebijakan Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil dengan mendatangi kantor Bupati, Senin (3/1/2022) pagi.
Mereka yang terdiri dari Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti melakukan aksi damai, untuk meminta kejelasan terkait tidak dilanjutkannya kontrak bagi pegawai honorer per 31 Desember 2021 kemarin.
Diluar ekspektasi, mereka yang melakukan aksi tidak semuanya terdiri dari tenaga honorer yang notabene langsung merasakan sebab akibatnya. Adapun mereka adalah aktivis, mahasiswa dan anggota organisasi yang ikut prihatin atas kondisi tersebut.
Massa awalnya berkumpul di persimpangan Jalan Pramuka Selatpanjang, sebelum akhirnya menuju Kantor Bupati dengan berjalan kaki yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Peserta massa aksi ditandai dengan mengenakan atribut lengan yang diikatkan menggunakan kain berwarna merah.
Mereka juga tampak membawa spanduk yang berisikan tuntutan dan mengecam keras tindakan Bupati. Sebagai bentuk protes mereka memajang foto Bupati yang menggunakan penutup mata sebelah seperti seorang lanun atau bajak laut.
Selain itu mereka juga mengutuk kebijakan Bupati yang merumahkan honorer. Mantan anggota DPRD Riau itu dinilai telah menzolimi masyarakat.
Sembari menyampaikan aspirasi di depan kantor bupati dengan menggunakan pengeras suara, koordinator massa aksi, Jefrizal dengan lantang mengatakan Bupati adalah seorang pengecut dan takut ingin bertemu dengan perwakilan massa.
Sebenarnya massa sudah mengetahui bahwa Bupati H Muhammad Adil telah pergi meninggalkan ibukota kabupaten dan memilih untuk berlibur ke kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau bersama keluarga.
"Bupati Kepulauan Meranti pengecut, dia lebih memilih berbulan madu disana daripada harus berhadapan dengan kami masyarakat nya yang susah akibat kebijakan yang telah dibuatnya," kata Jefrizal.
Jefrizal menyebutkan aksi yang mereka laksanakan itu sama sekali tidak ada kepentingan. Aksi ini murni atas rasa terpanggil akan nasib tenaga honorer.
Setelah bergiliran melakukan orasi, massa bergerak ke halaman kantor Bupati dan melakukan aksi membakar seragam honorer. Mereka juga menampilkan sosok pocong yang menandakan matinya sebuah keadilan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, poin tuntutan yang disuarakan tidak berubah. Secara garis besar, mereka meminta Bupati untuk tetap mempertahankan tenaga honorer atau memperpanjang kontrak kerja honorer demi kemajuan dan kestabilan Birokrasi. Kalau pun harus diberhentikan, mereka minta Bupati mencarikan solusi untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lain.
Selanjutnya massa aksi meminta dan mendesak untuk dihadirkan perwakilan dari Pemkab Kepulauan Meranti dan DPRD. Alhasil sekitar pukul 10:30 WIB, massa langsung ditemui Penjabat Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto, didampingi sejumlah pejabat teknis lainnya seperti Asisten I, Irmansyah, Asisten III, Sudandri Jauzah, bersama Plt kepala Satpol PP, Masdiana dan Sekretaris BKD, Bakharuddin.
Setelah beberapa lama menunggu, massa aksi tidak ingin berkomunikasi dengan pejabat terkait sembari menunggu kedatangan anggota DPRD. Sampai pada akhirnya mereka menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada pejabat bersangkutan untuk memberikan penjelasan karena dianggap tidak bisa memberikan solusi.
Sebelumnya, pihak DPRD lewat jalur konstitusionalnya sudah menyurati pengambil kebijakan, hanya saja Bupati tidak bergeming terhadap keputusannya itu.
Setelah ditinggal pergi, massa terus saja berorasi. Bahkan mereka mengancam akan melakukan aksi serupa sampai dengan tuntutan yang mereka sampaikan diakomodir oleh Bupati sebagai pengambil kebijakan.
Massa aksi hanya meminta pejabat ini mendengar apa yang menjadi suara hati mereka, karena tidak berhasil menemui Bupati, massa mengancam akan bermalam di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti seraya mendirikan tenda.
"Jika tuntutan kami tidak diakomodir, maka kami akan melakukan aksi ini lebih besar lagi dan melakukan sholat hajat untuk memberantas pemimpin yang zholim," teriak salah satu massa.
"Jika kami dirumahkan, bagaimana nasib keluarga kami, nasib anak-anak kami, dan orang tua kami. Bupati anda dipilih bukan dilotre, hargai suara rakyat yang telah menjadikan anda orang nomor satu di Meranti ini," teriak salah seorang perempuan peserta aksi.
Lebih jauh koordinator aksi, Jefrizal mengatakan pihaknya akan terus bertahan sampai dengan tuntutan mereka diterima.
"Kita akan bertahan sampai dengan tuntutan kita diterima dan jika perlu didengar oleh pemerintah provinsi dan pusat, seharusnya Bupati mempertimbangkan kebijakannya yang salah dan menyesatkan itu. Kita juga paham kondisi APBD jika harus dibebankan semua untuk tenaga honorer, untuk itu kita meminta yang aktif silahkan dipekerjakan lagi dan yang tidak silahkan dibuang, bukan malah merumahkan semuanya. Jika terjadi kekosongan, bagaimana dengan pelayan publik," ujar Jefrizal.
Ditempat lain, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto dalam keterangannya pada sejumlah wartawan mengatakan jika seluruh pegawai honorer di setiap OPD termasuk guru dilakukan evaluasi.
Adapun evaluasi yang dimaksudkan adalah Pemkab Kepulauan Meranti akan merekrut kembali pegawai honorer sesuai dengan kemampuan bidang dan disiplin ilmu yang dimilikinya. Sementara guru honorer linear dengan mata pelajaran yang diajarkannya.
Untuk perekrutan ulang nantinya, Pemkab Kepulauan Meranti akan melibatkan pihak ketiga dalam hal tim akademis dari perguruan tinggi. Sekda menjamin tidak akan melakukan perekrutan yang baru, melainkan terhadap honorer yang sudah lama mengabdi. Mereka yang terpilih itu nantinya dibayarkan menggunakan anggaran pagu indikatif masing-masing OPD, karena porsinya memang tidak dianggarkan secara khusus.
"Terhadap pegawai honorer ini tidak ada yang kita rumahkan dan diberhentikan, hanya saja dilakukan evaluasi sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimilikinya. Penempatannya juga sesuai dengan analisis jabatan, begitu juga dengan guru yang kita lakukan mapping terhadap kebutuhannya. Selanjutnya perekrutan ulang dengan mekanisme melibatkan tim akademis dan itu dilakukan transparan, namun keputusannya tetap berada di pemerintah daerah. Ini kita buka untuk honorer yang ada saat ini, bukan yang baru, setelah ada hasilnya nanti barulah kita lanjut dan diperpanjang kontraknya," ujar Bambang.
Dikatakan Sekda, evaluasi itu juga dilakukan dalam rangka untuk merapikan data tenaga honorer yang terkesan amburadul. Setelah itu maka pegawai honorer akan diakomodir untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Salah satu syarat untuk diajukan dalam kuota P3K, harus dirapikan dulu datanya sesuai dengan kebutuhan dan bobot kerja di OPD bukan berdasarkan keinginan, selama ini kan tidak dilakukan. Untuk itu mulai sekarang kita berbenah, yang layak kita layakkan. Ini juga untuk memanusiakan honorer yang akan kita gaji berdasarkan jenjang pendidikannya sesuai janji bupati," ujarnya lagi.
Terhadap honorer yang tidak lagi dipakai, dikatakan Sekda Pemkab Kepulauan Meranti akan mengakomodir dengan sejumlah program bantuan UMKM.
"Terhadap honorer yang tidak lagi dipakai tenaganya, Pemkab Kepulauan Meranti sudah memikirkan hal itu. Mereka akan diberikan bantuan UMKM jika ingin jadi entrepreneur dan beasiswa jika ingin kuliah, tetap ada opsi tapi tidak memuaskan sesuai kebutuhan. Intinya kita tidak membiarkan kondisi ini, tetap menyikapi, ini harus dilakukan, kita diberikan batas waktu sampai 2023 untuk merapikan ini semua," ungkap Bambang.
Ditambahkan Bambang, hal itu terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019. Dimana Pemkab diminta melakukan penghapusan status tenaga honorer di instansi pemerintah hingga 2023.
Dalam jangka waktu tersebut, para tenaga honorer bisa mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Sementara, bagi yang tidak memenuhi persyaratan CPNS, dipersilakan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau PPPK.
"Yang jelas perekrutan ini selesai dan diputuskan tanggal 15 nanti. Sementara untuk diikutsertakan dalam seleksi P3K, ini harus kita lakukan tahapannya terlebih dahulu, jika tidak percuma saja kita minta kuota P3K itu nantinya. Selain itu kita juga diberikan tenggang waktu sampai 2023 untuk merapikan ini semua, jika tidak akan terjadi persoalan kedepannya," jelasnya.
Terkait tuntutan yang meminta kehadiran Bupati H. Muhammad Adil untuk menemui massa aksi, Bambang mengatakan saat ini bupati sedang berada di Kota Pekanbaru untuk menghadiri serah terima jabatan dan pisah sambut Kapolda Riau yang baru.
"Tidak benar jika dikatakan bupati sengaja menghindar. Beliau sedang memenuhi undangan Sertijab Kapolda baru bersama kepala daerah kabupaten/kota lainnya di Pekanbaru," pungkasnya.
Penulis : Ali Imroen
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
 (13).jpeg)
