SELATPANJANG - Ratusan massa yang tergabung kedalam Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti akan berdemo di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (3/1/2022) besok.

Aksi tersebut meminta penjelasan kepada Bupati, H Muhammad Adil terkait tidak dilanjutkannya kontrak bagi pegawai honorer per 31 Desember 2021 kemarin.

Adapun mereka yang tidak dilanjutkan kontraknya merasa sedih, pasalnya banyak diantara mereka yang merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi anak dan istri.

Pada saat situasi menghadapi bencana Covid-19, seyogyanya masyarakat membutuhkan pekerjaan. Apalagi kondisi ekonomi dan lapangan pekerjaan yang sulit. Sikap kesal juga ditunjukkan pegawai honorer, bagaimana tidak, alih-alih menepati janji kampanye akan membayar honor tenaga non PNS dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 2 juta perbulan, ternyata malah diturunkan menjadi Rp 780 ribu perbulan dan sekarang malah diberhentikan.

"Kami mengajak untuk hadir bersuara menjaga marwah negeri menegak keadilan melawan penguasa. Apakah kita mau penonton di negeri sendiri atau melawan penindasan. Kebijakan Bupati merumahkan honorer adalah bentuk mematikan mata pencaharian orang banyak dan terkesan memiskinkan rakyat serta ini berpotensi memperbanyak kejahatan," kata ketua Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Jefrizal, Minggu (2/1/2022).

Jefrizal juga menyebutkan, saat melancarkan unjuk rasa nantinya, bersama dengan ratusan honorer lainnya menyodorkan beberapa poin tuntutan dan meminta kepada Bupati H Muhammad Adil untuk mengambil sikap atas keputusan yang telah ditetapkannya. Disebutkannya, salah satu keberhasilan Pemkab Kepulauan Meranti tidak jauh dari kontribusi tenaga honorer. Karena itu mereka meminta Pemkab agar tidak merumahkan para tenaga honorer.

"Kami meminta Bupati dan ini sebuah harga mati untuk mempertahankan tenaga honorer atau memperpanjang kontrak kerja honorer demi kemajuan dan kestabilan Birokrasi. Selain itu bersikap profesional, tidak terkesan kolusi dan nepotisme dalam membuat kebijakan dan juga tidak terkesan diktator dan monopoli dalam menentukan kebijakan untuk kemajuan negeri. Kalau pun harus diberhentikan, kami minta Bupati carikan solusi untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lain," ujar Jefrizal.

Dikatakan Jefrizal, Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdiri pada 19 Desember 2008 itu tujuan hanya satu, yakni meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan sesuai cita-cita pemekaran. Bukan malah menambah pengangguran.

"Kabupaten ini dibentuk untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan yang ada, jika sudah begini kami menyatakan mosi tidak percaya dengan Bupati Kepulauan Meranti dan meminta Meranti dikembalikan saja pada kabupaten induk Bengkalis dan jika perlu membuat petisi segenap masyarakat untuk minta masukkan ke wilayah negeri Malaysia, akibat menderita dengan kebijakan Bupati dan sekiranya pemerintah pusat tidak mampu mengakomodir permintaan kami ini," ujarnya lagi.

Terkait aksi yang akan dilakukan, massa mengancam bermalam di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Selain itu aksi dengan tema 'Merumahkan honorer adalah langkah meningkatkan kejahatan dan pemiskinan' itu juga akan menggelar teaterikal aksi soal kemiskinan, kediktatoran dengan menampilkan sosok pocong yang menandakan matinya sebuah keadilan.

"Sembari melakukan orasi bergiliran, kami meminta Bupati untuk hadir dan jika tidak bisa diwakilkan saja oleh DPRD. Rencana awal kita akan bertahan disana dan juga akan bermalam di sana dengan menggunakan tenda. Selain itu massa juga akan melakukan aksi membakar baju honorer serta lambang kartu AOK yang didalamnya ada tujuh program yang dijanjikan," pungkasnya.

Sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil mengatakan, penyebab dirumahkannya para tenaga honorer dikarenakan APBD yang mengalami devisit.

Berbeda dengan kebijakan Bupati sebelumnya yang belum mau mengambil keputusan untuk 'merumahkan' para tenaga honor. Karena selama ini bupati masih memikirkan sosial kehidupan para tenaga honorer.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Dalam Satu Malam, Mata Elang Polres Kuansing Ungkap 2 Kasus Narkoba Gebyar Gernas BBI/BBWI dan Lancang Kuning Carnival Segera Digelar, Catat Tanggalnya Ambil Formulir di Demokrat dan PKB, Edy Natar Jadi Bacalon Gubri yang Pertama Daftar ke Parpol Debit Air Terus Menyusut, 2 Pintu Waduk PLTA Koto Panjang Ditutup Disediakan Gratis, Ini Link Pendaftaran Stand UMKM di Gernas BBI/BBWI Riau		Harga Pinang Kering di Riau Tembus Rp4.400 per Kg PDIP Hanya Buka Penjaringan untuk Calon Wakil Bupati Bengkalis HK Optimalkan PMN 2024 untuk Keberlanjutan Penugasan Tol Trans Sumatera Proses Pembangunan Flyover Panam Pekanbaru Masih Tahap Pengadaan Tanah Incar Sertifikasi FSC, RAPP Gelar Dialog dan Konsultasi Publik Bersama Masyarakat Kuansing