SELATPANJANG - Dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Selatpanjang melakukan sosialiasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan, Senin (27/12/2021).
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan itu dihadiri Kepala DLHK Provinsi Riau,Dr Ir H Mamun Murod, Kepala UPT KPH Selatpanjang, Sri Irianto Shut. Selain itu hadir sebagai pemateri Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul Lapawesean Tendri Guling SIk MH, Kepala Daops Manggala Agni Siak, Ihsan Abdillah, Danramil 002 Tebingtinggi Mayor Inf Suratno dan Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti, Rizky Hidayat.
Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Grand Meranti itu seluruh Camat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, perwakilan perusahaan yang bergerak di bidang di bidang kehutanan diantaranya PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan juga Masyarakat Peduli Api (MPA) dari sejumlah desa.
Dalam sambutannya, DLHK Provinsi Riau, Dr Ir H Mamun Murod mengatakan bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah yang sangat rentan terjadinya kebakaran karena mayoritas lahan terdiri dari lahan gambut.
“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti ini yang 95 persennya terdiri dari lahan gambut. Jika kita tidak melakukan upaya yang kuat terhadap pengelolaan gambut dan praktek lainnya yang kurang ramah lingkungan, maka ini akan menyebabkan sangat rawan terjadinya kebakaran,” kata Murod.
Dikatakan saat ini, kabupaten yang masuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) ini mendapatkan perhatian serius dari pihak Provinsi Riau dan pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah bergambut.
”Kegiatan sosialiasasi ini sangat bermakna sekali dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman sekaligus juga pencerahan dan penyadaran terhadap pentingnya menjaga kawasan yang merupakan sebagian besar gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti ini dan tentu dimulai dari tingkat pemerintahan, TNI dan Polri,” kata Murod.
Mantan Kepala Bappeda Kepulauan Meranti ini juga menyinggung perlu didirikannya Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Kepulauan Meranti untuk memperkuat sinergitas di lapangan dalam hal pemadaman dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahayanya Karhutla.
“Selain pihak BPBD yang dibantu oleh pihak TNI dan Polri dalam hal melakukan pemadaman, kita juga dibantu oleh tim pemadam dari Manggala Agni Daops Siak. Dengan kondisi daerah seperti ini, harusnya kita sudah berdiri sendiri Manggala Agni nya, karena tim juga sering terlambat datang. Memang kita dulu sudah mengusulkan namun hingga saat ini belum dikabulkan oleh pihak kementerian. Namun mungkin nanti bisa lagi dilakukan koordinasi lanjutan terhadap pembentukan Manggala Agni di Kepulauan Meranti agar memudahkan penanganannya dan juga bisa mempercepat proses penanganan. Tetapi meskipun begitu kita juga tidak merupakan jasa-jasa Manggala Agni yang selama ini membantu pemerintah provinsi Riau khususnya di wilayah ini yang menjaga dan melindungi kita semua dari bahaya kebakaran,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla, Murod mengapresiasi program yang telah diinisiasi oleh beberapa lembaga dan perusahaan. Langkah ini pun dinilai berhasil melakukan pengendalian terhadap Karhutla, diantaranya program Kampung Iklim dan Desa Makmur Peduli Gambut oleh BRGM dan KLHK, program Desa Makmur Peduli Api (DPMA) oleh Arara Abadi dan program Desa Bebas Api oleh PT RAPP.
Disampaikannya, dari rentang tahun 2016-2019 upaya pencegahan cenderung naik sementara dari tahun 2019-2021 malah turun, hal itu pula didorong karena faktor alam yakni musim hujan lebih banyak daripada musim kering.
"Walaupun kita sangat bergantung dengan musim-musim, namun alangkah baiknya jika upaya pencegahan dapat dijalankan secara konsisten dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan karena kejadian karhutla telah menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara ekonomi, kesehatan dan lingkungan," ujar Murod
Ditambahkan, kepada pihak yang diberikan izin untuk mengelola hutan atau kawasan sesuai konstitusi yang telah diberikan untuk turut membantu melakukan pencegahan terhadap karhutla.
"Saya harap sinergitas ini sangat perlu ditingkatkan, dan ini juga sangat menjadi perhatian serius, mengingat jika terjadi kelalaian sangat banyak dampak yang akan ditimbulkan," ujarnya.
Berdasarkan data di DLHK Propinsi Riau, untuk Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 6 Kecamatan dan 27 desa yang sangat rawan terjadinya Karhutla. Untuk itu sangat prioritas dijadikan target dan prioritas pencegahan.
"Terhadap kecamatan dan desa yang rawan terjadinya Karhutla akan menjadi prioritas untuk dijadikan target pencegahan karhutla sebagaimana arahan Ibu menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan. Dimana Kabupaten Kepulauan Meranti ini juga harus didirikan Resort Pemangkuan Hutan yang nantinya akan dipusatkan di Desa Tanjung Medang. Itu dilakukan supaya lebih cepat dapat informasi dan penanganannya, selanjutnya akan dibangun demplot uji coba pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dapat dilakukan oleh KPH dan bersinergi dengan masyarakat," pungkasnya.
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul Lapawesean Tendri Guling SIk MH dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa penyebab karhutla secara umum ada dua, yakni karena alam dan disebabkan oleh manusia.
Masalah alam, ujarnya, terjadi di iklim subtropis seperti Amerika, Australia, Brazil, Kanada. Karena ada gangguan petir, kilat sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran.
"Tetapi di Indonesia hanya 1 persen untuk hal yang demikian. Kebanyakan disebabkan oleh manusia, baik sengaja maupun karena kelalaian," ungkapnya.
Kapolres menyebutkan, selama tahun 2021 Polres Kepulauan Meranti hanya menangani 1 kasus karhutla yakni di bulan Februari dengan 1 tersangka.
"Kasus ini ditangani oleh Satreskrim. Jumlah lahan yang terbakar kurang lebih 5 hektar tepatnya di Kecamatan Rangsang, dan diduga terjadi akibat kesengajaan," jelas Andi Yul.
Musim panas yang berkepanjangan, lanjutnya, menjadi salah satu faktor pencetus terjadinya karhutla. Provinsi Riau terjadi musim kemarau dua kali dalam setahun, yakni awal tahun dan pertengahan hingga bulan Oktober.
"Butuh komitmen dan sinergitas kita bersama sehingga karhutla ini bisa dicegah sedini mungkin," ujarnya.
Lebih lanjut Andi Yul yang hampir 3,5 tahun menanggani kasus Karhutla sewaktu bertugas di Diskrimsus Polda Riau ini menjelaskan, bahwa penyebab kebakaran akibat ulah manusia, pertama karena manusia ingin cara yang cepat, mudah dan efisien. Seperti membakar sampah dan buka lahan dengan cara membakar.
"Mungkin saja dia tidak sengaja, tetapi dampaknya dapat merusak lingkungan dan kesehatan. Itu jelas-jelas sangat merugikan kita semua," kata Andi Yul.
Selain itu, ada juga yang melakukan pembakaran karena ingin mempercepat dan mempermudah penyelesaian masalah lahan karena ada sengketa, konflik dengan pemerintahan maupun perusahaan.
"Ini pernah terjadi di Kabupaten Siak, dimana ada salah satu perusahaan punya konflik lahan dengan masyarakat, sehingga masyarakat yang komplain tersebut melakukan pembakaran," lanjutnya.
Kemudian, ada juga akibat perusahaan yang sengaja membakar lahan tanaman yang tidak produktif dan ingin menggantikan dengan bibit yang baru.
"Ini tentunya sangat tidak dibolehkan. Bahkan semua perusahaan diwajibkan memiliki sarana pencegahan karhutla," tegas Andi Yul.
Sejauh ini, Polres Kepulauan Meranti juga telah melakukan sejumlah upaya antisipasi dan penanggulangan karhutla. Baik itu kegiatan preemtif, preventif maupun represif.
Preemtif seperti sosialisasi-sosialisasi, menyebarkan maklumat Kapolda, hingga pembentukan tim terpadu. Kemudian preventif, melaksanakan apel siaga bencana, patroli terpadu, patroli udara hingga membangun jaringan informasi dengan masyarakat.
Sedangkan refresif, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ini dilakukan setelah terjadinya kebakaran.
"Adanya masyarakat peduli api di desa-desa, dan program desa bebas api oleh perusahaan besar yang ada di Kepulauan Meranti, ini juga sangat membantu dan kita apresiasi," sebutnya.
Saat ini, pemantauan titik hotspot juga lebih mudah dengan adanya aplikasi Dashboard Lancang Kuning yang diluncurkan oleh Kapolda Riau pada tahun 2018 lalu.
"Aplikasi ini tentunya sangat membantu kita semua. Sehingga apabila muncul titik hotspot, bisa langsung dilakukan pengecekan oleh anggota di lapangan, baik bhabinkamtibmas, babinsa maupun relawan," paparnya.
Kapolres juga optimistis dengan berbagai upaya yang dilakukan Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi kabupaten bebas asap di tahun 2022 nanti.
"Untuk mewujudkan ini perlu sinergitas kita semua. Bersama kita selamatkan hutan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti agar tidak terjadi kebakaran," pungkas Andi Yul.
Danramil 002 Tebingtinggi Mayor Inf Suratno menambahkan bahwa pihaknya juga ditugaskan untuk melakukan pemadaman jika terjadi Karhutla. Hal itu dikatakannya bahwa prajurit TNI juga memiliki tugas menjalankan operasi militer selain perang yakni ikut membantu menanggulangi bencana dan menyalurkan bantuan.
Kepala Daops Manggala Agni Siak, Ihsan Abdillah menyinggung jika terjadi Karhutla, selain banyak yang dirugikan, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk melakukan pemadaman juga tidak sedikit.
Disebutkannya, jika lokasi Karhutla sangat sulit dijangkau dan mengharuskan menggunakan helikopter untuk water bombing, maka ada ratusan juta anggaran yang harus dikucurkan.
"Untuk sekali pemadaman melalui udara yakni water bombing itu biayanya berkisar Rp 400 juta. Sangat disayangkan anggaran sebanyak itu, untuk itulah kita berdayakan tim darat dengan menyalurkan kepada mereka peralatan pemadam sehingga upaya pemadaman bisa maksimal dan biaya yang dikeluarkan tidak besar," ujar Ihsan.
Sementara itu Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti, Rizky Hidayat menambahkan bahwa pihaknya akan membuat sebuah terobosan baru yakni akan melakukan pengelompokan yang akan melibatkan perusahaan pemegang konsesi untuk melaksanakan program pencegahan karhutla berbasis klaster sebagai solusi di tingkat tapak.
Penulis : Ali Imroen
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
