SELATPANJANG - Di Kabupaten Kepulauan Meranti banyak infrastuktur setelah selesai dikerjakan oleh kontraktor, kondisinya sangat memprihatinkan. Selain itu banyak proyek-proyek yang dikerjakan tidak berkualitas alias asal jadi. Hal tersebut terbukti baru selesai dikerjakan kondisinya sudah rusak.

Infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tersebut kerap ditemukan di sejumlah desa di kabupaten termuda di Propinsi Riau itu. Infrastruktur yang telah dibangun itu tidak sampai lima tahun sudah hancur.

Seperti proyek peningkatan Jalan semenisasi Raja Laut Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu tahun 2014 lalu dengan anggaran Rp665 juta, kini jalan tersebut sudah rusak. Hal itu diperparah  dengan kondisi jalan yang berlubang yang bisa membahayakan pengendara.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Renak Dungun - Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau jalannya rusak dan banyak lubang padahal jalan semenisasi itu dibangun tahun 2016 yang lalu dibangun dengan anggaran Rp450 juta.

Tidak hanya di pelosok desa, jalan di area kompleks perkantoran bupati pun hancur, dimana jalan semenisasi ini dibangun pada tahun 2014 lalu dengan anggaran sebesar Rp1 miliar, saat ini jalan sudah rapuh dan terlihat banyak lubang yang menganga seperti kekurangan material.

Selain jalan semenisasi, pembangunan lain dan yang belum hilang dari ingatan yakni turap Box Culver Jalan Lingkar Dorak yang kondisinya sudah retak, pembangunan Boxculvert tersebut dikerjakan pada tahun 2017 lalu dengan menelan dana sebesar Rp741 juta.

Berdasarkan data di LPSE Kepulauan Meranti, dalam 5 tahun terakhir Pemkab Kepulauan Meranti banyak membangun jalan semenisasi, namun kondisi jalan tersebut banyak yang sudah rusak.

Selain banyak proyek yang terkesan dikerjakan asal jadi, di Kabupaten termuda di Propinsi Riau ini juga terdapat sejumlah proyek-proyek yang menjadi pertanyaan masyarakat yang sampai saat ini masih terbengkalai seperti kelanjutan jalan poros Lukun-Sungaitohor, jembatan Sungaitohor Kanan dan pelabuhan Sungaitohor Barat, termasuk juga pembangunan Pelabuhan Dorak, serta pembangunan Jembatan Selat Rengit.

Terkait hal ini, Wakil DPRD Kepulauan Meranti, Muzammil Baharuddin tidak mau berkomentar banyak, namun dia mengatakan untuk pembangunan jalan semenisasi sudah ada besteknya.

"Kalau jalan semenisasi itu sudah ada besteknya masing masing, Memang jalan semenisasi cepat rusak, itulah mengapa periode ini kami mengurangi anggaran untuk pembangunan jalan semenisasi, namun lebih konsen pada jalan Hot Mix," kata Muzammil.

Dia juga menginginkan, pihak kontraktor tidak mengabaikan kualitas pekerjaan, kemudian meminta konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum bisa memperketat pengawasan kualitas pekerjaan.

"Kualitas dari suatu pekerjaan itu sangat penting, karena jika terjadi pengurangan kualitas pekerjaan itu sudah masuk ranah hukum," kata Muzammil lagi.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi mengungkapkan kondisi seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Buktinya, setiap anggota dewan melakukan peninjauan atau pansus kelapangan sering ditemukan sedikit kejangggalan dan keluhan dari masyarakat.

"Kita ingin kualitas terbaik dari pengerjaan proyek aspal jalan itu, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pekerjaan mereka dalam waktu yang lama. Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat, tapi mau diapakan, kami turun ke lapangan itu setelah proyek selesai dikerjakan," kata Dedi.

Sementara itu disisi lain katanya, yang dilupakan pemerintah daerah adalah standar biaya umum dari nilai pekerjaan proyek.

"Yang dikeluhkan oleh para kontraktor itu adalah nilai SBU nya yang kecil, yakni hanya Rp300 ribu per meter apalagi kondisi kita daerah berpulau. Selain itu kita sudah setiap tahun mengingatkan agar pemerintah memperketat pengawasan," kata Dedi lagi.

Dedi juga mengakui pihak rekanan yang mempunyai kerja pasti mencari keuntungan. Ia khawatir jika lemahnya pengawasan maka kejadian-kejadian yang tidak diinginkan muncul, seperti pihak rekanan akan mengabaikan kualitas pembangunan yang akan dibangun dan itu tentu akan merugikan masyarakat banyak maupun daerah.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kepulauan Meranti di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Syafrizal yang ditemui beberapa waktu lalu mengatakan dirinya sangat risau dengan kondisi pembangunan infrastruktur di negeri berjuluk Negeri Sagu ini. Menurutnya kualitas pembangunan lebih bagus pada zaman Bengkalis, saat daerah ini menjadi bagian di dalamnya.

"Menurut saya, Kabupaten Kepulauan Meranti, kalau bisa janganlah setiap tahun hanya memikirkan pembangunan saja, tapi kualitas dari pembangunan itu sendiri lah yang harus diperhatikan," katanya.

Dia mencontohkan, infrastruktur yang dibangun pada zaman Bengkalis yang dibangun puluhan tahun lalu masih bisa digunakan sampai saat ini, sedangkan infrastuktur yang baru dibangun oleh Pemkab Meranti sudah terlihat hancur.

"Coba kita lihat sewaktu kabupaten ini masih menjadi bagian Kabupaten Bengkalis. Pembangunan di zaman Bengkalis kualitasnya sangat bagus dan kokoh, bahkan sampai saat ini bangunannya yang sudah menjadi aset Kepulauan Meranti masih bisa digunakan, nah pembangunan di zaman Kepulauan Meranti, baru saja selesai dibangun sudah terlihat hancur dan rapuh. Cobalah kalian plesiran ke kampung kampung, banyak pembangunan yang terkesan asal jadi, dimana jalan yang baru selesai disemenisasi sudah terlihat berlobang lobang," kata Syafrizal.

Para Pejuang Pemekaran Meranti Sangat Risau

Berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti akhir-akhir ini membuat para tokoh pejuang pemekaran makin risau. Apalagi setelah melihat begitu banyaknya proyek pembangunan infrastruktur bermasalah dan tidak selesai dikerjakan.

"Sekarang, Meranti sudah berusia sembilan tahun. Jika dikalkulasikan, maka hampir 10 miliar Rupiah lebih anggaran yang sudah dikelola selama sembilan tahun tersebut, tapi hasilnya tak nampak. Hari ini masyarakat makin miskin. Berbagai persoalan terus terjadi. Apa masalahnya," kata Tarmizi, salah seorang tokoh yang juga mantan Sekretaris Perjuangan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti ketika berbincang dengan wartawan akhir pekan kemarin.

Karenanya, Tarmizi berharap Pemkab Meranti segera melakukan evaluasi. Dia menilai bahwa tidak ada alasan bagi rekanan atau OPD terkait untuk tidak menyelesaikan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Selain merugikan negara, karena menghabiskan anggaran daerah yang tidak sedikit, pekerjaan yang seperti itu juga merugikan masyarakat Meranti. Selama ini masyarakat terus berharap banyak pada Pemkab dalam membangun infrastruktur jalan, pelabuhan dan lainnya. Harapan itu juga seiring dengan cita-cita perjuangan; mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tarmizi juga menyadari bahwa tidak semua kesalahan tersebut bisa dibebankan pada Pemkab melalui instansi terkait. Persoalan tidak selesainya proyek juga terjadi akibat tidak komitmennya rekanan kontraktor.

"Memang, tidak semua kesalahan itu terjadi akibat kelemahan pemerintah daerah. Bahkan kita yakin Pemda Meranti punya kemampuan. Tinggal serius atau tidaknya lagi dalam mengelola anggaran dan membangun infrastruktur," pungkas Tarmizi.

Menurut dia, apa yang disampaikannya saat ini juga pernah ia ungkapkan ketika dengar pendapat bersama DPRD Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu.

Selain membahas kasus Selat Rengit dan sejumlah proyek bermasalah alias terbengkalai, dirinya bersama sejumlah tokoh lain juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari wakil rakyat. Karena mereka yakin, jika fungsi pengawasan itu benar-benar dijalankan, maka tidak akan terjadi persoalan seperti sekarang ini di Meranti.

"Sewaktu datang ke dewan, kami juga sempat meminta dewan menggelar dengar pendapat antara OPD terkait dengan tokoh pejuang Meranti. Tapi dewan sendiri tidak menyanggupinya," cerita Tarmizi.

Agar persoalan serupa tidak terulang kembali, Tarmizi juga meminta Pemkab Kepulauan Meranti agar lebih fokus. Seluruh proyek bermasalah atau tidak siap tersebut dapat dilanjutkan kembali dan segera diselesaikan. Dia juga tidak menginginkan persoalan itu malah menjadi preseden buruk dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada Pemkab Meranti.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah