KUANSING - Pemkab Kuansing dihadapkan dengan defisit anggaran pada akhir tahun 2024 ini, yang membuat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpaksa harus menunda pembayaran sejumlah kegiatan hingga tahun 2025 mendatang.

Pj Sekdakab Kuansing, Fahdiansyah mengungkapkan, defisit ini terjadi akibat beberapa dana dari pemerintah pusat dan provinsi belum ditransfer ke kas daerah.

"Hal itu membuat kas kita kosong. Beberapa kegiatan harus tunda bayar jika hingga akhir Desember ini dana tersebut belum juga masuk," ujar Fahdiansyah dilansir tribunpekanbaru.com, Minggu (29/12/2024).

Menurut Fahdiansyah, pihaknya terus berupaya menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat terkait anggaran yang belum terealisasi.

Ia berharap dana yang ditunggu dapat segera dicairkan sebelum tahun anggaran berakhir.

"Namun dengan waktu yang singkat ini, kecil kemungkinan hal tersebut dapat terlaksana," tambahnya.

Pemkab Kuansing pun telah menyusun jadwal ulang pembayaran kegiatan yang terdampak defisit untuk direalisasikan pada tahun 2025.

Kondisi ini tak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga berdampak langsung pada para rekanan yang terlibat dalam proyek pemerintah serta keberlanjutan program pembangunan di Kuansing.

Namun, Fahdiansyah menegaskan, situasi keuangan Kuansing masih lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain di Riau.

"Jika ada kabupaten lain yang memotong gaji honorer hingga 4 bulan, honorer di Kuansing masih bernafas lega. Di tempat lain hanya dianggarkan untuk delapan bulan, sedangkan di sini penuh 12 bulan," jelasnya.

Meski situasi ini memunculkan tantangan besar, Pemerintah Kabupaten Kuansing optimis dapat melewati masa sulit ini.

Fahdiansyah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat terus diperkuat demi menjaga stabilitas keuangan daerah.

Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kuansing menjadi prioritas utama di tengah kondisi sulit yang sedang dihadapi.

Pemkab juga berjanji akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada semua pihak terkait.(*)

BERITA LAINNYA
KPK Geruduk Dinas PUPR Riau, Edi Basri: Tekad Presiden Prabowo Bersih-bersih Korupsi Temuan DPRD, PT EPP Tak Bayar Uang BBM Mobil DLHK Pekanbaru RSUD Rokan Hulu Implementasikan Layanan SIPD E-BLUD BRK Syariah Diduga Terkait Payung Elektrik, KPK ke Masjid Annur Sebelum Geledah Dinas PUPR Riau BI Riau Fasilitasi Kerja Sama Ekspor UMKM dengan Malaysia: 2 Ton Madu Siap Dikirim		Gelombang Ancam Ribuan Hektare Lahan Inhil, DPRD Riau Minta Pemprov Pakai BTT KPK Bawa 4 Koper Usai Geledah Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau Minta Seluruh BUMD Dievaluasi, Komisi III Sorot Riau Petroleum: Jangan Hanya Jadi Agen PI PHR KPK Geledah Ruangan Kadis dan Sejumlah Ruangan di Kantor Dinas PUPR Riau Mardianto Manan Kritik Pedas Penanganan Sampah Pekanbaru: Kontrak Pihak Ketiga Perlu Dikaji Ulang