TELUK KUANTAN - Plt Bupati Kuansing, Suhardiman Amby memastikan tidak ada ruang untuk melakukan pemotongan terhadap Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kuansing.

Hal ini disampaikan Plt Bupati dalam pidatonya yang dibacakan Sekdakab Kuansing, Dedi Sambudi pada rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPj Pemkab Kuansing 2022, Senin (8/5/2023).

Sebelumnya fraksi Golkar menyoroti dan mempertanyakan tentang adanya kebijakan Plt Bupati Kuansing yang melakukan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen.

Bahkan terkait isu kebijakan ini, Plt Bupati Kuansing yang juga politisi Gerindra ini dilaporkan ke Kejati Riau.

Terkait hal itu dalam penjelasan Plt Bupati, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, sistem pembayaran keuangan daerah sudah menggunakan transaksi non tunai dan sudah dilakukan sejak 2017 lalu sesuai intruksi presiden No 10 tahun 2016.

Dengan demikian kata Plt Bupati, dipastikan tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan pemotongan.

Sedangkan terkait imbauan bagi ASN untuk berinfaq dan sadaqah secara sukarela dan tidak mengikat, dikatakan Plt Bupati, penggunaannya untuk fasilitas masjid/musala, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis: Ultra Sandi
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Ketum PWI Terpilih dan Rombongan Silaturahmi dengan Menko Marves Perpanjangan Kontrak Tower di Pematang Kapau Diprotes Warga, Pemilik Klaim Sudah Sesuai Aturan KPU Riau: Parpol Bisa Ganti Caleg Sebelum 4 November Pegadaian Borong 5 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2023 12 Orang Bersaksi, Fitria Nengsih Punya Peran Penting Dalam Pusaran Dugaan Korupsi Muhammad Adil		Tidak Ada Perintah dan Larangan dalam Memperingati Maulid Nabi Muhammad Kapal Bawa Bibit Sawit Karam di Sungai Indragiri, 2 Orang Hilang Lanud Roesmin Nurjadin Gelar Air Force Run 2023, Hadirkan Spot Bebas Polusi Syamsuar Pilih Nyaleg, Edy Natar Nasution Bakal Jadi Gubernur Riau APBD Perubahan Riau 2023 Disahkan Sebesar Rp10,8 Triliun