INHIL - Dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang cukup besar, sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dana yang dikenal dengan Dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) ini, memiliki jumlah berbeda di setiap anggota DPRD.

Program itu sesuai dengan usulan atau program yang disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD. Di mana setiap anggota tidak memegang dana untuk pembangunan itu sendiri.

Namun pada pengaplikasiannya di duga masih sering terjadi penyelewengan. Di mana dana hanya disalurkan untuk kepentingan kelompok. Ini tentu saja berimbas kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Maka itu, Muridi Susandi yang merupakan tokoh masyarakat Tembilahan menantang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk segera mengusut penyelewengan yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

"Terlalu banyak dana aspirasi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok sehingga pembangunan di Inhil tidak sesuai harapan, silahkan saja di croscek," ujar Sandi sapaan akrabnya, Jumat (3/1/2025).

Menurut Sandi, ini bisa dilihat dengan banyak infrastruktur di Kabupaten Inhil yang kondisinya sangat memprihatinkan, terutama infrastruktur di desa-desa.

"Masyarakat juga berharap dari wakil mereka di dapil bisa ikut membangun, karena dana desa saja tidak bisa membangun infrastruktur," tutur Sandi.

Terakhir, Sandi berharap ini bisa menjadi perhatian Kejati Riau serta pihak berwajib lainnya demi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Dana aspirasi harusnya memberi manfaat kepada banyak orang, bukan golongan tertentu saja. Saya tantang pihak berwajib untuk menelusurinya," tutupnya.

Penulis: Ayendra
Editor: Riki