INHIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) memutuskan untuk tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Keputusan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Ery Putra, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usai melalui serangkaian rapat evaluasi mendalam.

Menurut Ery Putra, langkah tersebut diambil berdasarkan sejumlah faktor penting yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Salah satu dasarnya adalah kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam aturan tersebut, perubahan anggaran hanya diperbolehkan jika terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau kondisi yang memerlukan penyesuaian anggaran mendesak.

"Dalam situasi saat ini, tidak ada kondisi yang mengharuskan perubahan anggaran," ungkap Ery, Senin (30/9/2024).

Salah satu alasan utama tidak dilakukannya perubahan APBD adalah defisit keuangan yang mencapai angka signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi semester pertama, defisit anggaran 2024 cukup besar, mencapai Rp 397 juta.

Ini memicu kebijakan pemangkasan anggaran hingga 40%. Namun, pemangkasan tersebut sulit direalisasikan karena berbagai proyek dan kegiatan telah berjalan.

"Kami sudah menghadapi defisit yang cukup besar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya tidak mencukupi untuk menutupinya," jelas Ery.

Meski tidak melakukan perubahan APBD 2024, Pemerintah Kabupaten Inhil tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal melalui berbagai strategi keuangan. Salah satunya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerapan kebijakan "self-blocking" pada belanja yang dianggap tidak prioritas.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program-program prioritas pemerintah, seperti layanan publik, meski di tengah tekanan fiskal yang berat.

"Kami bersama TAPD dan Pimpinan DPRD sudah mendiskusikan hal ini secara matang. Tujuan kami adalah mengelola anggaran seefisien mungkin, demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," tambah Ery.

Dengan tidak dilakukannya perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Inhil berharap dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi pijakan kuat untuk pemulihan ekonomi daerah di tahun-tahun mendatang.

Penulis: Ayendra
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Instiawati -Taufik Tawarkan Solusi Konkret Atasi Pengangguran di Pekanbaru Melalui Pendidikan Cuaca di Riau Hari ini: Hujan Lokal hingga Potensi Petir, Waspada Juga Angin Kencang Generasi Terbaru Hyundai Tucson Resmi Meluncur, Harga Rp 600 Jutaan Mandiri Utama Finance (MUF) Bidik Pembiayaan Baru Rp25 Triliun pada 2025 BFI Finance Ungkap Prospek Pembiayaan 2025, Berharap Stimulus Pemerintah		Riau Nihil Titik Panas, Pagi ini Hanya Ada 5 Hotspot di Sumatera Pengamat Politik Unilak Sebut Bawaslu Patut Selidiki Dugaan Bagi-bagi Uang di Kandis Transformasi Honda Scoopy Jadi Sorotan Komunitas Modifikasi BPDPKS Pangkas Target Pungutan Ekspor Sawit jadi Rp24 Triliun pada 2024 Kapolda Ingatkan Peran Penting TNI-Polri saat Kunjungan Kerja ke Rokan Hulu