INHIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) memutuskan untuk tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Keputusan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Ery Putra, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usai melalui serangkaian rapat evaluasi mendalam.

Menurut Ery Putra, langkah tersebut diambil berdasarkan sejumlah faktor penting yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Salah satu dasarnya adalah kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam aturan tersebut, perubahan anggaran hanya diperbolehkan jika terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau kondisi yang memerlukan penyesuaian anggaran mendesak.

"Dalam situasi saat ini, tidak ada kondisi yang mengharuskan perubahan anggaran," ungkap Ery, Senin (30/9/2024).

Salah satu alasan utama tidak dilakukannya perubahan APBD adalah defisit keuangan yang mencapai angka signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi semester pertama, defisit anggaran 2024 cukup besar, mencapai Rp 397 juta.

Ini memicu kebijakan pemangkasan anggaran hingga 40%. Namun, pemangkasan tersebut sulit direalisasikan karena berbagai proyek dan kegiatan telah berjalan.

"Kami sudah menghadapi defisit yang cukup besar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya tidak mencukupi untuk menutupinya," jelas Ery.

Meski tidak melakukan perubahan APBD 2024, Pemerintah Kabupaten Inhil tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal melalui berbagai strategi keuangan. Salah satunya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerapan kebijakan "self-blocking" pada belanja yang dianggap tidak prioritas.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program-program prioritas pemerintah, seperti layanan publik, meski di tengah tekanan fiskal yang berat.

"Kami bersama TAPD dan Pimpinan DPRD sudah mendiskusikan hal ini secara matang. Tujuan kami adalah mengelola anggaran seefisien mungkin, demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," tambah Ery.

Dengan tidak dilakukannya perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Inhil berharap dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi pijakan kuat untuk pemulihan ekonomi daerah di tahun-tahun mendatang.

Penulis: Ayendra
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Ongkos Tetap Sama, Rute Baru Bus TMP Pekanbaru-Kampar Dimulai November Mendatang Menteri LHK Resmikan Taman Ekoriparian di Pekanbaru: Solusi Lingkungan dan Pusat Edukasi Defisit Anggaran Rp397 Juta, Pemkab Inhil Tak Bahas Perubahan APBD 2024 Kapolsek Simpang Kanan Berikan Imbauan Pilkada Damai ke Aparat Kepenghuluan, Kepsek dan Pemuda Collabonation Talent Hunt IM3 di Pekanbaru: Ajang Musisi Muda Menuju Panggung Nasional		Cek Muara Sungai Dumai dan Pintu Air, Pjs Wako Segera Gelar Gotong Royong Hotspot di Pulau Sumatera Tersisa Belasan Titik, BMKG: Riau Masih Nihil Pemko Belum Tunjuk Pengganti Kepala Damkar Pekanbaru yang Pensiun 12 Tersangka Ditangkap, Polda Riau Musnahkan Narkoba Senilai Rp96,5 M Pemko Pekanbaru Segera Buka Seleksi PPPK 2024, Tawarkan 350 Formasi Tenaga Teknis