TEMBILAHAN- Praperadilan terkait status tersangka mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Indra Muchlis Adnan telah berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan. Kuasa hukum Indra Muchlis menghadirkan tiga saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan.

Dilansir dari AntaraRiau.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir mengapresiasi saksi ahli yang netral dalam memberikan pernyataan. "Kami malah berterimakasih pada penasehat hukum yang sudah menghadirkan beberapa ahli sehingga semua menjadi terang benderang," sebut Kepala Kejari Inhil, Rini Triningsih, Sabtu (9/7/2022).

Rini mengatakan beberapa poin yang disampaikan saksi ahli selama persidangan praperadilan memberi titik terang terhadap dalil gugatan oleh pemohon. Saksi mengatakan salah satu dokumen Kejari masuk dalam kriteria surat yang dapat dijadikan satu alat bukti dalam penetapan status tersangka.

“Dari ahli hukum pidana beberapa penjelasan justru menguntungkan kami, termasuk pernyataan yang membenarkan pimpinan mengeluarkan surat tugas ketika seorang jaksa penyidik pindah. Hal ini untuk melakukan penyidikan yang belum selesai. Yang penting hanya ada satu SPDP,” sebut Rini.

Rini menyampaikan pernyataan dari ahli hukum perusahaan bahwa pemegang saham tidak boleh ikut mengatur dan mengelola keuangan perusahaan sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab direksi. “Ya itu beberapa poin yang bisa kita ambil. Masih ada poin-poin yang justru menguntungkan kita. Karena disini ahli bersifat netral,” sebutnya.

Rini kembali membantah penetapan tersangka yang dianggap tidak sah sebab belum adanya hasil audit dari BPK dan BPKP. Bagi Rini penetapan tersangka pada proses penyidikan bisa dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara.

Hal tersebut juga dikatakan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian negara berdasarkan adanya minimal dua alat bukti yang sah. “Yang penting sudah ada pernyataan kerugian negara dari BPK. Lagian kita sudah ada alat bukti surat yang menyatakan adanya kerugian negara berikut jumlah kerugian negara,” tegasnya. (*)

BERITA LAINNYA
Akui Jam Operasional THM Sudah Tidak Relevan, DPRD Pekanbaru: Maksimalkan Aturan yang Ada Mobil Travel Tabrak Truk di KM 20 Tol Permai, Begini Penjelasan HK KPwBI Riau Dorong UMKM Menembus Pasar Global Melalui Business Matching Dugaan Korupsi Baznas, HMI Cabang Tembilahan Ajukan Audiensi ke Kejari Inhil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Gol Indah Marcelino Jaga Asa Garuda Lolos		Debat Publik Kedua Pilkada Dumai 2024 Digelar 21 November, Usung Tema Pelayanan Masyarakat Kasus Korupsi Hotel Kuansing, Sukarmis dan Jaksa Pikir-pikir Soal Vonis 12 Tahun Penjara Timnas Indonesia Kalahkan Arab Saudi: Marcelino Borong 2 Gol, Hubner Kartu Merah Tak Ikut SKD, 303 Pendaftar CPNS 2024 di Dumai Dinyatakan Gugur Ada Gelper Berkedok Car Wash di Pekanbaru, Pemko Sebut Wewenang Pemprov