JAKARTA - Aparat kepolisian melakukan tindakan represif terhadap masyarakat adat Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari). Itu terjadi saat mereka aksi di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (26/11/2021).

"Aliansi gerakan rakyat tutup TPL yang menyampaikan aspirasi di kantor KLHK, pada sore ini pukul 17.40 WIB di angkut oleh pihak aparat kepolisian," kata Koordinator Gerak Tutup TPL Hengky Manalu seperti dikutip dari suara.com, Jumat (26/11/2021).

Ia menuturkan perwakilan yang di bawa paksa oleh polisi sekitar puluhan masyarakat adat yang datang dari kawasan danau Toba.

"(Mereka) hendak beraudiensi dengan Ibu menteri Siti Nurbaya dari KLHK," katanya.

Selain itu, aparat kepolisian juga disebut membawa paksa beberapa anggota organisasi masyarakat sipil dan rombongan masyarakat adat.

"Beberapa anggota organisasi masyarakat sipil yang tergabung dengan aliansi gerak tutup TPL juga ikut di bawa bersama dengan rombongan masyarakat adat," katanya lagi.

Mereka menyebut tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan gambaran negara yang sangat represif terhadap masyarakat yang hendak bertemu dengan menteri LHK.

"Orang-orang tua yang hadir dari perwakilan masyarakat adat juga mengalami kekerasan dari aparat kepolisian," kata dia.

Berikut nama-nama masyarakat adat dan anggota organisasi masyarakat sipil yang dibawa paksa aparat kepolisian :

Sahala Pasaribu

Abriani Siahaan

Marsinondang Simanjuntak

Hemat Purba

Suhunan Siregar

Saputra Huta Soit

Bintang Simatupang

Jemil Sitanggang

Manukkun Simamora

Juaksa Siagian

Roganda Simanjuntak

Darman Siahaan

Maruli Tua Simanjuntak

Fernando Simanjuntak

Vilarian

Rudi Situmorang

Yerico Manurung

Krismon Gultom

Reza

Franki Situmorang

Valdo souisa

Aksi di KLHK

Sebelumnya, Masyarakat adat Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) menggelar aksi di depan Gedung KLHK, Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Dalam aksinya mereka meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk mencabut izin operasional PT TPL yang merupakan tanah adat.

"Hari ini kami berkumpul mengajukan tuntutan perihal persoalan tanah. Kami berharap agar Menteri Siti dibukakan hatinya agar izin TPL segera dicabut," ujar salah satu orator aksi di Gedung Kementerian LHK, Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Selain menuntut Menteri LHK, dalam aksinya mereka juga menuntut Presiden Jokowi dan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk segera mengembalikan wilayah adat, mencabut izin dan menutup PT. TPL.

Menurut perwakilan masyarakat adat, Siti Nurbaya dan Luhut, Jokowi merupakan orang yang bertanggung jawab terkait izin konsesi TPL.

"Persoalan soal konsensi yang mengeluarkan konsesi TPL yakni manusia yang pertama (Yang bertanggungjawab adalah Menteri LHK karena beliau yang mengeluarkan surat keputusan itu (Izin PT TPL), kedua Menteri Marinves bapak Luhut, dan ketiga adalah Presiden Jokowi," tutur orator. (*)

BERITA LAINNYA
IOH dan Mastercard Umumkan Kemitraan Cybersecurity Center of Excellence, Ini Targetnya Begini Nasib Bripda YI yang Mabuk dan Kecelakaan Saat Bawa Mobil Kasat Narkoba Pelalawan Wow, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Melejit Jadi Rp1.345.000 16 Ribu Wisatawan Kunjungi Taman Rekreasi Alam Mayang Saat Libur Lebaran Titik Api di Riau Nihil, Hotspot Sumatera Terdeteksi di 4 Provinsi Pagi Ini		City Rolling Honda Stylo 160: Santai dan Elegan, Enak Dibawa karena Tarikannya Lebih Halus Sempat Nyungsep, Kini Harga Cabai Merah di Pekanbaru Mulai Pedas Lagi Jelang Peresmian, Pj Gubri Minta Kasatpol PP Kerahkan Personel Pantau Quran Center Peringatan Dini: Waspada Hujan Lebat Mengguyur Riau Sore Ini Kapolres Pelalawan Awasi Langsung Proses Penerimaan Calon Anggota Polri