PEKANBARU - Persoalan komunikasi dan dugaan praktik pungutan uang di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau turut mencuat dalam persidangan perkara korupsi yang menjerat mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Marjani.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengungkapkan, pernah mendatangi persoalan tersebut secara langsung dengan Abdul Wahid.
Bahkan, dalam pertemuan di rumah dinas Wakil Gubernur Riau itu, SF Hariyanto mengaku sempat menyinggung rekam jejak hukum Abdul Wahid, termasuk dugaan kasus korupsi PON Riau.
Kesaksian tersebut disampaikan SF Hariyanto saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara Marjani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Menurut SF Hariyanto, Abdul Wahid saat itu datang bersama dua orang dekatnya, yakni Dani M Nursalam dan Tata Maulana.
Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan keberatan karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan, sementara sejumlah pejabat yang dianggap dekat dengannya justru dipindahkan.
"Ketua, saya bilang gimana kita nih, saya tidak pernah diajak, orang-orang saya dipindahkan, apa salahnya," ungkap SF Hariyanto di hadapan majelis hakim.
Ia mengaku juga mengingatkan Abdul Wahid mengenai persoalan hukum yang pernah dikaitkan dengannya.
"Saya bilang dosa-dosa ketua itu banyak, saya tunjukkan handphone," jelasnya.
Ketika jaksa KPK menanyakan respons Abdul Wahid atas peringatan tersebut, SF Hariyanto menyebut mantan gubernur itu tidak menunjukkan rasa takut.
"Saya tidak takut katanya," beber SF Hariyanto menirukan jawaban Abdul Wahid.
Persidangan juga mengungkap upaya SF Hariyanto menyampaikan informasi mengenai dugaan praktik pungutan uang oleh sejumlah orang di lingkaran Abdul Wahid kepada Ustaz Abdul Somad (UAS).
Di hadapan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, SF Hariyanto mengaku memperoleh informasi tersebut dari pembicaraan masyarakat.
Isu yang beredar berkaitan dengan dugaan permintaan uang kepada pejabat yang ingin mendapatkan perpindahan maupun promosi jabatan.
"Saya dapat berita seliweran, dari masyarakat, kalau mau pindah atau naik jabatan, saya menghadap ke Ustaz Abdul Somad," katanya.
SF Hariyanto menyebut sejumlah nama yang pernah diingatkannya kepada UAS, di antaranya Tata Maulana dan Dani M Nursalam.
"Ada Tata, ada Dani, saya mengingatkan saja jangan sampai jadi masalah," ujarnya.
Saat ditanya apakah orang-orang tersebut masih berada di lingkungan Abdul Wahid, SF Hariyanto menjawab bahwa keduanya masih bertahan.
Namun, ia mendengar seorang ajudan bernama Dahri telah diberhentikan karena diduga menerima uang terkait perpindahan jabatan.
"Saya dengar ada satu ajudannya (yang diberhentikan), yang diketahui menerima duit untuk perpindahan, si Dahri," sebutnya.
Di luar kesaksian mengenai hubungan internal pemerintahan tersebut, dakwaan JPU KPK mengungkap dugaan pengumpulan uang sebesar Rp3,55 miliar dari sejumlah kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.
Uang tersebut diduga dikumpulkan melalui setoran yang dikaitkan dengan penambahan anggaran masing-masing UPT. Praktik itu disebut berlangsung sejak April hingga November 2025.
Sejumlah lokasi yang disebut dalam dakwaan antara lain Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, dan Kantor Bappeda.
Dalam konstruksi perkara, Marjani disebut menerima uang secara bertahap. Salah satu rangkaian penyerahan yang diuraikan jaksa terdiri atas lima transaksi senilai Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta, dan Rp100 juta.
Total uang yang disebut diterima Marjani dalam rangkaian tersebut mencapai Rp950 juta.
Jaksa juga mengungkap dugaan penyerahan uang Rp450 juta kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025.
Uang tersebut disebut berkaitan dengan kebutuhan operasional Abdul Wahid selama perjalanan, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan, Malaysia.
Kasus yang menjerat Marjani memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi yang sebelumnya menyeret Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam.
Ketiganya telah menjalani persidangan dan sempat divonis masing-masing dua tahun penjara pada tingkat pertama.
Putusan tersebut kemudian diperberat menjadi empat tahun penjara pada tingkat banding.
Sementara itu, Marjani menjalani proses hukum secara terpisah.
JPU KPK mendakwa Marjani melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ia juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
