PEKANBARU – Pemilik Sanel Tour and Travel, Santi, kembali mangkir dari panggilan rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPRD Kota Pekanbaru pada Jumat (9/5/2025). Agenda rapat tersebut membahas dugaan penahanan ijazah puluhan mantan karyawan oleh pihak perusahaan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, menyayangkan ketidakhadiran Santi yang telah dua kali diundang secara resmi.

“Ini panggilan kedua. Undangan resmi sudah kami sampaikan sejak Senin, tapi tetap tidak hadir dan tanpa ada konfirmasi,” ujar Tekad kepada wartawan usai rapat.

Ia menilai sikap perusahaan mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap lembaga legislatif. Menurutnya, DPRD hanya ingin meminta klarifikasi langsung atas pengaduan mantan karyawan terkait dugaan penahanan ijazah.

“Kami ingin dengar penjelasannya langsung. Tapi hingga kini tidak ada itikad baik. Ini jelas bentuk tidak menghargai DPRD dan proses penyelesaian yang tengah berjalan,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, DPRD Pekanbaru akan melayangkan surat pemanggilan ketiga. Jika kembali diabaikan, DPRD akan menempuh langkah pemanggilan paksa sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau panggilan ketiga juga tidak digubris, kita akan gunakan hak kami untuk melakukan pemanggilan paksa,” kata Tekad.

Selain itu, Komisi III berencana mengevaluasi aspek legalitas operasional Sanel Tour and Travel, termasuk izin usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Diketahui, dugaan penahanan ijazah di perusahaan yang beroperasi di Pekanbaru, Riau, ini mencuat setelah 12 mantan karyawan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau. Isu ini bahkan menarik perhatian Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang sempat melakukan inspeksi mendadak ke kantor perusahaan.

Seiring berjalannya waktu, jumlah pengadu bertambah. Berdasarkan data pengaduan yang diterima DPRD Pekanbaru, tercatat sebanyak 44 mantan karyawan melaporkan bahwa ijazah mereka ditahan oleh pihak perusahaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Santi belum memberikan tanggapan resmi terkait ketidakhadirannya maupun dugaan yang ditujukan kepada perusahaannya, seperti yang dilansir dari kompas.(*)