JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Mardiansyah bersama enam orang lainnya, Rabu (19/2/2025).

Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota (Pemko) Kota Pekanbaru yang menjerat tiga tersangka yaitu Eks Pj Wako Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Kota Indra Pomi Nasution dan Plt Kepala Bagian Umum, Novin Karmila.

"Hari ini Rabu (19/2/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait Pengelolaan Anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (19/2/2025).

Tessa menyebut, pemeriksaan dilakukan di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau. "Pemeriksaan dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Riau," katanya dilansir riaupos.co.

Enam saksi lainnya adalah TS selaku tenaga honorer di Bagian Umum Pemerintah Kota Perkanbaru, Kasubbag Keuangan BPKAD WF, Kabid Anggaran SY, Kabid Perbendaharaan inisial H, Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru inisial I dan Z selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Seperti diketahui Risnandar Mahiwa dan Indra Pomi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama tujuh orang lainnya pada Senin, (2/12) lalu. KPK berhasil mengamankan uang sebanyak Rp6,8 miliar. Setelah menjalani pemeriksaan, ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Hampir sepekan setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik KPK melakukan penggeledahan secara maraton pada 12 rumah pribadi yang berada di Kota Pekanbaru, tiga rumah berlokasi di Jakarta Selatan dan Depok dan enam kantor di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE), 60 unit barang (perhiasan, sepatu dan tas) dan uang senilai Rp1,5 miliar dan USD 1.021 yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(*)