KUANSING - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi menetapkan eks Kepala Desa Simpang Raya Amran Mangunsong dan mantan Bendahara Desa Sri Handayani tersangka. Keduanya jadi tersangka karena diduga menilap dana desa Rp 444 juta.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Eliksander Siagian mengatakan Desa Simpang Raya memiliki sumber PAD dari BUMDes Bina Rakyat dan pendapatan lain periode 2018-2023 sebesar Rp 965 juta lebih. Namun yang disetorkan ke kas desa hanya Rp 520 jutaan.

"Sehingga terdapat PAD yang tidak disetor sejak anggaran 2018-2023 sekitar Rp 444 juta lebih. Bahkan dana itu digunakan tidak untuk kegiatan desa," kata Eliksander saat dikonfirmasi, Senin (9/12/2024).

Dana itu diduga dipakai oleh Amran dan Sri untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan terungkap dana desa digunakan Amran Rp 176 jutaan dan Sri sebanyak Rp 264 jutaan.

"Yang digunakan secara langsung oleh Kades Rp 176.703.124. Selain itu, uang lalu dipakai langsung oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Rp 267.749.430," kata Elik.

Akibat perbuatan tersebut, negara dalam hal ini keuangan desa merugi Rp 444.452.554. Kerugian ini berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Setelah semua bukti lengkap, keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya juga ditahan di Lapas Kelas II Taluk Kuantan selama 20 hari ke depan, seperti yang dilansir dari detik.(*)

BERITA LAINNYA
KPK Geruduk Dinas PUPR Riau, Edi Basri: Tekad Presiden Prabowo Bersih-bersih Korupsi Temuan DPRD, PT EPP Tak Bayar Uang BBM Mobil DLHK Pekanbaru RSUD Rokan Hulu Implementasikan Layanan SIPD E-BLUD BRK Syariah Diduga Terkait Payung Elektrik, KPK ke Masjid Annur Sebelum Geledah Dinas PUPR Riau BI Riau Fasilitasi Kerja Sama Ekspor UMKM dengan Malaysia: 2 Ton Madu Siap Dikirim		Gelombang Ancam Ribuan Hektare Lahan Inhil, DPRD Riau Minta Pemprov Pakai BTT KPK Bawa 4 Koper Usai Geledah Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau Minta Seluruh BUMD Dievaluasi, Komisi III Sorot Riau Petroleum: Jangan Hanya Jadi Agen PI PHR KPK Geledah Ruangan Kadis dan Sejumlah Ruangan di Kantor Dinas PUPR Riau Mardianto Manan Kritik Pedas Penanganan Sampah Pekanbaru: Kontrak Pihak Ketiga Perlu Dikaji Ulang