PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Senin (2/12/2024) malam.

Salah satu pejabat yang terjaring dalam operasi itu adalah Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

Menanggapi hal itu, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Triono Hadi menyatakan keprihatinannya. Ia menilai tindakan Risnandar tidak hanya mencoreng nama baik pribadi, tetapi juga mempermalukan Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Ini sangat memprihatinkan. Sebagai Pj Wali Kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, seharusnya ia menjadi teladan dalam integritas dan profesionalisme. Namun, yang terjadi justru memperburuk citra pemerintah daerah di Riau," ujar Triono.

Triono menegaskan bahwa kasus ini menjadi cerminan masih lemahnya integritas di kalangan penyelenggara pemerintahan, termasuk yang berasal dari pusat. Ia berharap ada evaluasi serius terhadap mekanisme penunjukan pejabat, khususnya di daerah.

Selain itu, Triono mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja para pejabat publik.

"Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegak hukum. Peran aktif masyarakat juga sangat penting," katanya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi menyebutkan Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan segala proses hukum kepada lembaga berwenang.

"Kita menyerahkan segala permasalahan hukum kepada aparat penegak hukum. Kita berharap hal serupa tidak terjadi lagi di pemerintahan kita," kata Pj Gubri Rahman Hadi, Selasa (3/12/2024).

Rahman Hadi berharap tidak terjadi kekosongan jabatan dalam waktu yang lama. Mengingat salah satu jabatan sebagai kepala daerah.

"Tidak boleh ada kekosongan jabatan di kepala daerah. Dan Pemerintah Pusat telah mengambil langkah dalam menetapkan ini," katanya.

Dirinya mengimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Riau maupun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk bekerja jujur dan bersih dari kasus korupsi dalam bentuk apapun.

"Kita berharap tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi. Karena sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh masyarakat harus terlibat dalam menciptakan pemerintahan yang clean government," pungkasnya.

Penulis: Yuni
Editor: Riki