PEKANBARU - Polda Riau, melakukan pemeriksaan maraton sebanyak 400 orang saksi terkait dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD fiktif di Sekwan DPRD Riau.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan maraton terhadap ratusan saksi.

Saksi yang diperiksa mulai dari THL, hingga pegawai Sekwan DPRD Riau.

“Sudah dikirim panggilan kepada 400 saksi. Saat ini juga proses pemeriksaan sedang berlangsung,” ungkap Kombes Anom, Senin (7/10).

Anom mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan secara maraton. Dugaan korupsi SPPD Foktif DPRD Riau ini termasuk pada kejahatan luar biasa.

Maka dari itu, tidak ada alasan tertentu sehingga perkara dapat dihentikan atau ditunda penyelidikannya.

“Karena ini kasus korupsi termasuk pada Extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sama seperti narkoba, terorisme, dan tertangkap tangan,” jelas Anom.

Bahkan, dalam waktu dekat Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau, akan melakukan pemeriksaan ratusan saksi.

Polda Riau, melakukan pemeriksaan maraton sebanyak 400 orang saksi terkait dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekwan DPRD Riau.

“Kami akan memeriksa ratusan saksi terkait kasus SPPD Fiktif ini,” ungkapnya.

Anom membeberkan bahwa Tim BPKP juga sudah mengaudit langsung berkas yang disita dari kantor Sekwan DPRD Riau, untuk mengetahui kerugian negara ditimbulkan akibat SPPD Fiktif yang terjadi saat zaman Covid-19.

“BPKP sudah datang mengaudit barang bukti yang kami sita. Barang bukti akan diperiksa dan akan dialihkan ke potensi kerugian negara. Jika sudah ada kerugian negara, baru bisa melangkah ke upaya paksa (penetapan tersangka) ,” bebernya.

Anom mengungkap ada anggaran cukup besar di DPRD Riau. Namun, serapannya terbanyak justru di Sekretariat DPRD Riau.

Di sana ada anggaran perjalanan dinas sebanyak Rp 143 miliar, kemudian realisasi sekitar Rp 140 miliar-an dan realisasi di Setwan ini besar sekali yakni Rp 92 miliar.

“Sedangkan realisasi di DPRD cuma Rp 48 miliar sekian itu di tahun 2020," lanjutnya.

Selanjutnya pada tahun 2021 ada anggaran perjalanan dinas Rp 175 miliar, terealisasi Rp 133 miliar.

Untuk realisasi di Setwan Rp 114 miliar dan realisasi di DPRD hanya Rp 18 miliar di masa Covid-19, seperti yang dilansir dari jpnn.(*)