PEKANBARU – Polisi terus menyelidiki dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tahun 2020-2021.

Beberapa hari lalu, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menggeledah kantor Sekretariat DPRD Riau dan menyita 36 kontainer berisi dokumen serta perangkat elektronik sebagai barang bukti.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini masih berfokus pada Sekretariat DPRD Riau dan belum mengarah pada pimpinan atau anggota DPRD Riau.

"Fokus saat ini memang di Sekretariat DPRD Riau. Sejauh ini, tidak ada atau belum ada keterlibatan pimpinan atau anggota DPRD," ujar Anom dalam wawancara di Pekanbaru, Kamis (19/9/2024).

Meskipun demikian, Anom memastikan bahwa tim penyidik bekerja secara profesional dan transparan, sehingga semua pihak yang terlibat akan diusut.

Ia juga menambahkan, penggeledahan yang dilakukan tim Ditreskrimsus fokus pada ruang Sekretariat DPRD Riau, setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 12 Juli lalu.

Proses penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena polisi harus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi.

"Proses penyelidikan membutuhkan waktu lama karena harus melalui tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyelidikan," jelas Anom.

Anom mengungkapkan, anggaran perjalanan dinas di DPRD Riau cukup besar.

Pada 2020, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 143 miliar, dengan realisasi sebesar Rp 140 miliar, Rp 92 miliar di antaranya diserap oleh Sekretariat DPRD Riau. Sementara, realisasi anggaran di DPRD Riau hanya sekitar Rp 48 miliar.

Pada 2021, anggaran perjalanan dinas meningkat menjadi Rp 175 miliar, dengan realisasi Rp 133 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 114 miliar diserap oleh Sekretariat DPRD Riau. Sementara DPRD Riau hanya merealisasikan Rp 18 miliar, terutama pada masa pandemi Covid-19, seperti yang dilansir dari kompas.(*)