PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya indikasi dugaan penyimpangan dalam penerbitan izin lingkungan dan dugaan gratifikasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau.

Dugaan ini mencakup penerimaan gratifikasi dalam penerbitan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada periode 2020-2023.

Dalam kurun waktu tersebut, total ada 134 dokumen yang diurus, terdiri dari 47 dokumen AMDAL/DELH dan 87 dokumen UKL-UPL/DPLH.

Atas temuan ini, KPK merekomendasikan kepada Pemprov Riau untuk melakukan audit investigasi bersama.

KPK bahkan telah mengirimkan surat kepada Pj Gubernur Riau beberapa waktu lalu. Surat tersebut ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan diakui Pemprov Riau.

"Iya, suratnya sudah kita terima dan sudah kita lapor kan ke pimpinan. Sesuai petunjuk dan arahan pimpinan segera kami proses sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku," ucap Kepala Inspektorat Riau, Sigit Juli Hendrawan dilansir tribunpekanbaru.com,  Senin (15/7/2024).

Sigit menambahkan, pihak Inspektorat telah berkoordinasi dengan pimpinan untuk menindaklanjuti surat dari KPK tersebut.

Sebelumnya, Pemprov Riau telah melakukan audit investigasi dan memanggil beberapa saksi, baik yang diduga sebagai pemberi maupun penerima gratifikasi. Beberapa di antaranya telah mengembalikan dan menyetorkan ke kas negara.

"Hasil dari pemeriksaan tersebut perlu dilakukan pendalaman dan ditingkatkan dengan melakukan joint audit investigasi bersama," ujarnya.

Menurut Sigit, saat ini pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun proses klarifikasi dan audit bersama diperlukan untuk menjawab informasi yang beredar terkait beberapa dugaan penyimpangan tersebut.

Surat dari KPK RI kepada Pj Gubernur Riau berisi rekomendasi kepada Pemprov Riau untuk mengajukan audit investigasi bersama kepada Inspektorat Jendral Kemendagri RI. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti Pemprov Riau.

Hal ini mengacu pada pasal 6 huruf b, Pasal 8 huruf a dan c UU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi terkait hasil Audit Investigasi/Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Kerugian Keuangan Negara di Provinsi Riau bersama Inspektorat Provinsi Riau.(*)

BERITA LAINNYA
Pemko Pekanbaru Fokus Perbaikan Jalan Rusak, Overlay Jadi Prioritas 2025 Pemko Pekanbaru Siapkan Pemindahan 277 Pengungsi Rohingya ke Lokasi Lebih Layak Jelang Masa Tenang Pilkada, Pj Gubri Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas KPU Kepulauan Meranti Ajak Warga Gunakan Hak Pilih pada 27 November 2024, Begini Mekanismenya Reses dr Meiza di Tangkerang Utara, Warga Keluhkan Banjir, Jalan Rusak hingga Sampah		Polisi Ungkap 16 Kasus TPPO di Riau, Selamatkan 41 Korban Curah Hujan Tinggi Tak Signifikan Tingkatkan Debit Waduk PLTA Koto Panjang Pj Wako Pekanbaru Harap Zero PSU di Pilkada Serentak 2024 Suzuki Luncurkan Jimny 5-Door White Rhino Edition, Perpaduan Elegan dan Ketangguhan di GJAW 2024 Paslon Muflihun-Ade Siapkan Sistem Satu Dashboard Terintegrasi