PEKANBARU - Penjualan aset anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau berbuntut panjang. PT Riau Power, anak perusahaan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), melaporkan insiden tersebut ke polisi.

Kasus ini berawal pada tahun 2012 ketika PT Riau Power, dalam kemitraan dengan konsorsium PT ZUG Industri Indonesia, mendirikan sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Investasi yang disuntikkan ke perusahaan ini tidak tanggung-tanggung, mencapai lebih dari Rp 90 miliar, bersumber dari berbagai pihak dan instrumen investasi.

Namun, usaha tersebut tidak berjalan mulus. Menurut pengacara PT Riau Power, Topan Meiza Romadhon, operasional perusahaan terpaksa dihentikan pada tahun 2018 karena kinerja yang kurang memuaskan.

Penghentian operasi ini kemudian menimbulkan masalah hukum baru, yaitu gugatan ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) di Pekanbaru, yang berakhir dengan Mahkamah Agung memutuskan untuk mengganjar mantan karyawan dengan hak sebesar Rp 4,1 miliar.

Eksekusi hukum ini diperkuat dengan penetapan sita eksekusi pada 8 Maret 2023, yang melarang segala bentuk pemindahan atau pengalihan hak atas aset tersebut sebelum pelaksanaan lelang. Pelanggaran terhadap perintah ini diancam dengan sanksi pidana.

"Seluruh aset yang dibangun dengan dana pajak rakyat Provinsi Riau harusnya dilakukan penilaian yang layak oleh pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pihak terkait lainnya," jelas Topan.

Namun, kenyataan yang muncul menunjukkan adanya dugaan penjualan aset secara sepihak tanpa melalui proses lelang yang sah. Ini berdasarkan surat perjanjian jual beli aset tertanggal 7 Agustus 2023.

Selain itu, terdapat juga dugaan perusakan dan pembongkaran aset secara ilegal di lahan milik PT PIR yang berlokasi di Jalan PT Bangkinang Nomor 29, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru.

Atas berbagai dugaan tersebut, Topan dan timnya telah melaporkan kejadian ini ke Polda Riau. Laporan polisi telah diajukan dengan Nomor: LP/B/79/III/2024/SPKT/POLDA RIAU pada 19 Maret 2024 dan Laporan Pengaduan Nomor: 050/TMR-PKU/IV/2024 pada 27 April 2024.

"Langkah hukum ini kami tempuh demi keadilan dan kepastian hukum terkait aset yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat Riau," tegas Topan dikutip dari detiksumut. (*)

BERITA LAINNYA
Termasuk 7 Sengketa Pilkada di Riau, MK Sidang Perdana 8 Januari Kilang Kayu dan Solar di Pekanbaru Ludes Terbakar, Damkar Sempat Kesulitan Pemadaman Penyakit Hewan Meningkat di Riau Sepanjang 2024, Kampar Wilayah Terparah Kecelakaan Maut Tewaskan Satu Keluarga di Pekanbaru, DPRD Geram THM Buka Sampai Pagi Fenomena Tunda Bayar di Kepulauan Meranti : Tagihan Rp 45 Miliar, Tapi Uang Masuk ke Kas Daerah Hanya Rp 1.000		Jeritan Keluarga Korban Kecelakaan Maut di Pekanbaru, Tuntut Hukuman Berat untuk Pelaku Buka-Tutup Lagi, Lintas Riau-Sumbar Km 106 Tanjung Alai yang Amblas Belum Ada Perbaikan Telaga Air Merah Disulap dari Waduk PDAM Menjadi Destinasi Wisata Favorit, Dikunjungi 7.000 Orang Saat Libur Nataru Marak Perilaku Menyimpang Remaja, Komisi III DPRD Pekanbaru Minta Aturan Hotel dan THM Diperketat Gubernur Riau Terpilih Kirim Bantuan Korban Banjir di Inhil