PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah menghentikan penuntutan terhadap Adji Prasetyo, tersangka kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Siak.

Penghentian ini dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif setelah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas, bersama Direktur Oharda pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Nanang Ibrahim Soleh, memutuskan penghentian kasus ini.

Turut hadir dalam pengumuman tersebut adalah Plt Asisten Tindak Pidana Umum (Tipidum) Kejati Riau Martinus, serta beberapa koordinator, Kasi, dan staf di bidang Tipidum.

Kasipenkumas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto menyatakan, penghentian kasus dilakukan terhadap tersangka Adji Prasetyo bin Dedi Riswanto, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Adji Prasetyo yang belum memiliki SIM disangkakan melakukan tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya pada tanggal 26 desember 2023 di jalan pemda buatan-siak desa rantau panjang dengan memarkirkan kendaraan dump truck di pinggir jalan tanpa memasang rambu peringatan," ujar Bambang.

Akibat kelalaian ini, saksi korban Maulana Rizky Asyraf yang mengendarai mobil Mitsubishi box menabrak kendaraan tersangka dari arah belakang.

"Saksi korban berdasarkan hasil VER No.0185/NRSNR/VISUM II/2024 mengalami luka-luka. Atas perbuatan tersebut, tersangka melanggar pasal 310 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ," ungkapnya.

Penghentian penuntutan ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, setelah memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jampidum No 01/E/EJP/02/2022.

"Dengan alasan telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memberikan maaf kepada tersangka. Tersangka belum pernah dihukum dan ini adalah pelanggaran pertama kali yang dilakukan oleh tersangka," jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan bahwa ancaman pidana untuk kasus ini tidak lebih dari 5 tahun penjara.

Selain itu, tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan proses perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa syarat.

Kedua belah pihak telah saling memaafkan dan korban tidak menginginkan kasusnya dilanjutkan ke persidangan.

"Masyarakat juga merespon positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif," tambahnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Siak kemudian menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif justice, sebagai perwujudan kepastian hukum sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020.

Penulis: Sri Wahyuni
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Harga Emas Antam di Pekanbaru Melonjak Drastis, Penjualan Laris Manis di Akhir Pekan Kanit Intelkam Polsek Simpang Kanan Ajak Masyarakat Bagan Nibung Jaga Kamtibmas Kerugian Korban Jambret di Rumbai Pekanbaru Capai Rp11 Juta Drama Tanpa Gol Tambahan: PSPS Pekanbaru dan Persiraja Akhiri Fase Grup dengan Skor Imbang Manfaat dan Efek Samping Air Lemon: Apakah Aman Dikonsumsi Setiap Hari?		BMKG Pekanbaru Peringatkan Potensi Hujan Sepanjang Hari: Waspada Risiko Banjir Mobil Pajero Terbalik Masuk Parit di Pekanbaru, Diduga Akibat Jalan Licin Honda Siap Kenalkan New PCX160 di Pekanbaru, Hadirkan Standar Baru Berkendara Modern Inilah Tampang Suami Bunuh Istri gegara Ditegur saat Konsumsi Narkoba Resmi Dilantik, DPD Walubi Riau Siap Perkuat Harmoni dan Toleransi