www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Bupati dan Polres Pelalawan Sepakati Pembinaan Siswa Berprestasi Persiapan Rekrutmen Polisi Berkualitas
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Kasus Korupsi Pembangunan Hotel Kuansing, Ada 10 Poin Penting Disampaikan Eks Kepala Bappeda
Jumat, 16 Februari 2024 - 14:22:13 WIB
Riski JP Poliang, Ketua tim Penasehat Hukum Eks Kepala Bappeda Kuansing, Hardi Yakub terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Hotel Kuansing (foto/ultra)
Riski JP Poliang, Ketua tim Penasehat Hukum Eks Kepala Bappeda Kuansing, Hardi Yakub terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Hotel Kuansing (foto/ultra)

Baca juga:

Sukarmis Eks Bupati Kuansing Divonis 12 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Besok, Hakim Putuskan Nasib Eks Bupati Sukarmis Kasus Korupsi Hotel Kuansing
Korupsi Hotel di Kuansing, Eks Bupati Sukarmis Dituntut di Atas 13 Tahun Bui

KUANSING - Eks Kepala Bappeda Kabupaten Kuansing 2011- 2013, Hardi Yakub saat ini terdakwa pada kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan Hotel Kuansing. Kamis (15/2/2024), ia telah menyampaikan eksepsi atau keberatannya pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru.

Melalui Ketua tim Penasehat Hukumnya, Riski JP Poliang, Jumat (16/2/2024) di Teluk Kuantan, ada 10 poin keberatan yang disampaikan dalam eksepsi tersebut.

Pertama, surat dakwaan jaksa penuntut umum melanggar ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Karena surat dakwaan JPU tidak memuat nama terdakwa dengan benar. Sehingga ia mempertanyakan siapa sebenarnya orang yang dimaksud JPU dalam dakwaannya, apakah itu kliennya atau bukan.

Kedua, Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan surat dakwaan dan turunan berkas perkara lengkap kepada terdakwa / penasihat hukumnya sesuai Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Karena Terdakwa / Penasihat Hukumnya beru menerima Surat Dakwaan sehari setelah pelimpahan dilakukan, dan turunan berkas perkara lengkap baru diterima Terdakwa / Penasihat hukumnya sehari setelah sidang pertama digelar.

Ketiga, JPU telah mengubah surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 144 KUHAP, dimana JPU melakukan perubahan surat dakwaannya telah melewati batas waktu tujuh hari sebelum sidang pertama dimulai, sedangkan dalam hal ini JPU mengubah dakwaannya pada saat sidang pertama digelar, tentu ini melanggar kuhap.

Hal serupa juga pernah terjadi beberapa waktu lalu di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bengkulu, dimana hakim melalui putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl mengabulkan eksepsi penasihat hukum dan menyatakan tindakan perubahan surat dakwaan yang telah melewati batas waktu ditentukan adalah hal yang melanggar hukum.

Keempat, Pengadilan Tipikor Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo, dikarena Hardi Yakub merupakan seseorang yang berkedudukan sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan. Sehingga terkait apapun tindakannya/kebijakannya yang dianggap melanggar hukum merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintahan.

Sehingga haruslah diuji terlebih dahulu salah tidaknya tersebut melalui mekanisme TUN, bukan ujuk-ujuk dibawa ke pengadilan tipikor, karena boleh jadi tindakan/kebijakan Hardi Yakub adalah kesalahan administrasi.

Kelima, dakwaan JPU tidak menguraikan secara jelas tentang tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung No. 004/J.A/11/1993;

Keenam, JPU dalam menyusun surat dakwaannya telah salah dalam menggunakan dasar hukum yang telah dicabut dan tidak berlaku, dimana JPU menyatakan terdakwa telah melanggar UU No. 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, padahal sesungguhnya UU tersebut bukanlah tentang UU Keuangan Negara melainnkan UU tentang Ormas.

Ketujuh, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum kabur (obscuur libel), karena tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, yaitu terjadi pertentangan-pertentangan dalam dakwaannya sehingga sangat kabur dalam kapasitas apa Hardi Yakub dipersalahkan, apa perannya dan bagaimana peran itu dilakukan, apa akibatnya, semua hal itu tidak diuraikan secara cermat dan jelas oleh JPU.

Kedelapan, dakwaan JPU cacat hukum karena menggunakan LHP BPKP yang diterbitkan setelah dilakukannya proses penyidikan, hal ini jelas menyalahi hukum, karena audit penghitungan kerugian negara seharusnya terbit terlebih dahulu sebelum adanya proses penyelidikan, hal ini sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa Hasil Audit BPK RI/BPKP merupakan sumber penyelidikan.

Kesembilan, peran Hardi Yakub yang diuraikan oleh JPU dalam dakwaannya adalah menjalankan perintah Sukarmis selaku Bupati saat itu. Jika perintah tersebut adalah hal yang melanggar hukum, maka tidak seharusnya penerima perintah saja yang ditarik menjadi terdakwa, seharusnya sukarmis selaku pemberi perintah juga ditarik menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Seperti diketahui, Hardi Yakub selaku mantan Kepala Bapeda Kuansing ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kuansing pada November 2023 lalu bersama mantan Kabag Pertanahan Setda Kuansing, Suhasman.

Hardi Yakub dan Suhasman diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan lahan pembangunan hotel Kuansing yang menggunakan APBD Kuansing tahun 2014.

Penulis: Ultra Sandi
Editor: Riki

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Bupati Pelalawan, Zukri, SE melakukan penandatanganan MoU bersama Polres Pelalawan (foto/Andy)Bupati dan Polres Pelalawan Sepakati Pembinaan Siswa Berprestasi Persiapan Rekrutmen Polisi Berkualitas
Bupati Zukri meninjau secara langsung becana longsor yang terjadi di Desa Delik (foto/Andy)Bencana Longsor di Delik, Bupati Pelalawan Berikan Bantuan Sembako
Rizky Bagus Oka, a member of Commission II of the Pekanbaru Regional PeopleCouncil Requests BPKAD to Finish Pekanbaru Non-Teacher PPPK TPP After Nearly a Year in Arrears
Komisi IV DPRD Pekanbaru ultimatum PT Ella Pratama Perkasa (EPP) tuntaskan masalah sampah (foto/Mimi)DPRD Ultimatum PT EPP Terkait Sampah dan TDS Ilegal, Harus Beres 31 Januari
Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil (foto/int)Gubri Terpilih Telah Ditetapkan, LAMR Minta Pemprov Perhatikan Budaya dan Tanah Ulayat
  Masriadi Hasan, the Chairman of the Riau National Zakat Amil Agency (photo/Yuni)The Riau National Zakat Agency Provides School Uniform Assistance to 2,750 High School Students
24-hour standby workshop at the PT DIPO Internasional Pahala Otomotif Pekanbaru dealer (photo/ist)Mitsubishi Fuso Makes Sure Customer Trucks Never Have Downtime by Opening a 24-Hour Standby Workshop in Pekanbaru
Yuliantini Wakil Bupati Inhil terpilih mendampingi, Herman pada saat Pilkada 2024 (foto/Ayendra)Wabup Terpilih Yuliantini Siap Jadi Ketua DPD Golkar Inhil
Lintas Riau-Sumbar tepatnya di Km 106 Desa Tanjung Alai, Kampar sudah dua arah (foto/Yuni)Perbaikan Terus Digesa, KM 106 Tanjung Alai Dibuka Dua Arah
Pisah sambut Kapolres Kabupaten Inhil (foto/Ayendra)Haru Pisah Sambut Kapolres Inhil dari AKBP Budi Setiawan-AKBP Farouk Oktora
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
DPMPTSP Riau-PT BSP Permudah Perizinan Pelaku Usaha UMKM
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2025 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved