JAKARTA - Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej membuka suara terkait status tersangka suap oleh KPK. Eddy Hiariej mengaku belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK.

Sehingga ia tidak mengetahui secara langsung tentang penetapan tersangka terhadap dirinya. Maka itu Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamankumham) Eddy mengaku terkejut pada alur penyidikan yang tak dikenalnya.

Itu diungkap Koordinator Humas Setjen Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman. Ia menyampaikan pernyataan dari Eddy Hiariej.

"Beliau tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP," ujar Erif dalam keterangan tertulis pada Jumat (10/11/2023) dikutip dari CNNIndonesia.com.

Erif juga menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pemberian bantuan hukum kepada Eddy Hiariej.

"Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap," sebut Erif.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan penetapan empat tersangka, termasuk Wamenkumham Eddy Hiariej, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pada Kamis (9/11/2023) malam.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej telah ditandatangani sekitar dua minggu yang lalu. (*)

BERITA LAINNYA
Status Pekanbaru Darurat Sampah Dikritik, Ini Respon Pj Wako Polres Inhil Tangkap 3 Bandar dengan Ratusan Butir Ekstasi dan Sabu Banjir Mempura Siak Rendam Ratusan Rumah, Warga Butuh Bantuan Segera PT KPI Dumai dan Perumdam Tirta Dumai Gelar Seremonial Penerimaan Air Bersih Metro Riau Group Dukung Keselamatan Kerja Melalui Peluncuran Buku K3 Karya Dr Julnaidi		PT Bumi Siak Pusako Selesaikan Survei Seismik 2D Sepanjang 156 Km di Rohil dengan Aman Ini Kronologi Harimau Sumatera Masuk Camp Pekerja di Pelalawan Waspada Penyakit Akibat Tumpukan Sampah, Meiza: Jangan Sampai Pekanbaru Darurat Penyakit Kementerian ATR/BPN dan Kementerian HAM Bahas Legalisasi Tanah yang Berdampak Terhadap HAM UIN Suska Riau Resmi Buka Penjaringan Calon Rektor, Ini Jadwal dan Syaratnya