www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Polres Dumai Gelar Rapat Internal Kesiapan Ops Ketupat Lancang Kuning 2025
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Disoroti Panja Mafia Tanah DPR, PT DSI: Kami Hanya Ingin Tegakkan Putusan MA
Rabu, 19 Juli 2023 - 18:02:52 WIB

PEKANBARU - Konflik lahan perkebunan antara masyarakat di tiga kecamatan di Siak dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI) menjadi sorotan Komisi II DPRD Riau. 

Sekretaris Komisi II DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan, pihaknya telah memanggil PT DSI untuk rapat dengar pendapat (RDP) pekan lalu. Namun, pihak perusahaan itu tidak hadir.

Karena itu, para legislator menganggap PT DSI tidak memiliki itikad baik serta tidak menghargai pemerintah tempat mereka beroperasi.

Legislator pun menyorot Hak Guna Usaha (HGU) PT DSI dan perusahaan-perusahaan lain yang berkonflik dengan masyarakat. 

Seringnya, jelas Husaimi, perusahaan sudah menggarap lahan hanya bermodalkan izin operasional dan izin perkebunan walaupun HGU masih dalam pengurusan.

Akibatnya, HGU tak sesuai dengan kondisi di lapangan sebab di banyak kasus luas lahan yang ditanam secara ril dan di dalam HGU sudah berbeda. Inilah yang kemudian bergesekan dengan masyarakat.

"Harusnya secara logika kita, HGU itu persyaratan wajib membuka kebun untuk mengetahui titik koordinatnya. Kalau seperti ini kasihan masyarakat, mereka hanya mencari makan kok," kata dia, Rabu (19/7/2023).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau Zulfi Mursal juga menyayangkan konflik antara PT DSI dan masyarakat tersebut. Bahkan kasus ini disebutnya sudah menjadi perhatian Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI.

"Ini yang kita sayangkan kadang-kadang perusahaan ini dengan kekuatan ekonominya dia bisa membayar orang untuk menakut-nakuti masyarakat entah itu dari oknum APH (Aparat Penegak Hukum), premanisme dan sebagainya kita tak tahu," kata dia.

Tak tanggung-tanggung, persoalan ini disebut Zulfi sudah disampaikan oleh Komisi II DPR RI ke Kapolri.

Menanggapi itu, Direktur PT DSI, Misno, menganggap permasalahan ini telah digiring ke opini yang menyudutkan pihaknya saja. Sementara keadaan sebenarnya di lapangan, kata dia, berbeda dari apa yang diberitakan. 

Menurut Misno, masalah sebenarnya ada hubungannya dengan PT Karya Dayun. Sehingga sebenarnya ini bukan sengketa antara masyarakat dengan PT DSI, melainkan dengan PT Karya Dayun.

Ia menceritakan bahwa persoalan bermula ketika PT DSI bermasalah dengan PT Karya Dayun terkait sengketa 1.300 hektare lahan perkebunan antara kedua belah pihak di tahun 2012.

Kasus ini, katanya, diselesaikan lewat jalur hukum di pengadilan. Setelah melalui proses hukum,  tahun 2015 kasus ini inkrah dengan keputusan Mahkamah Agung (MA)  yang amar putusannya menyerahkan kepemilikan lahan kepada PT DSI.

"Kami dimenangkan MA terkait lahan ini. Dalam putusannya, PT DSI juga diminta membayar ganti rugi tanaman sekitar Rp 26 miliar. Uang tersebut sudah kami titipkan di pengadilan. Jadi kasus ini clear dan sudah berkekuatan hukum," tegas Misno.

Maka itu, Misno menganggap aneh jika ada masyarakat yang tiba-tiba muncul dengan sertifikat atas lahan tersebut pasca putusan MA  akan dieksekusi. 

"Semuanya memiliki lahan di atas 50 hektare. Anehnya lagi, dari 23 nama pemilik sertifikat terdiri dari satu keluarga. Bahkan ada anak yang baru berusia 13 tahun sebagai pemilik sertifikat, atas nama Wilson Laurent," pungkasnya.

Melihat hal ini, PT DSI kemudian mengajukan pembatalan atas sertifikat tersebut. Permohonan itu, kata Misno, telah direspon Badan Pertanahan Negara (BPN) Siak. 

"Melalui rapat kordinasi dengan melibatkan semua unsur terkait, BPN Siak setuju dilakukan pembatalan atas sertifat itu, karena memang banyak kejanggalan dan bukan pada titik kordinat yang disengketakan," paparnya.

Dalam perjalanannya, Misno melanjutkan, Komisi II DPR RI melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dipimpin Junimart Girsang, keberatan dengan putusan ini, karena dianggap PT DSI sebagai mafia tanah. 

Hal ini kemudian berlanjut di DPRD Riau yang menarasikan hal yang sama, yaitu PT DSI telah merugikan masyarakat dan bertindak sebagai mafia tanah.

"Kami benar-benar merasa dirugikan. Padahal kami hanya ingin menegakkan putusan pengadilan. Saya khawatir Komisi II tidak mendapatkan informasi yang benar dan rinci atas kasus ini. Apalagi keberatan pemilik sertifikat ditolak pengadilan. Kami tidak ingin muncul anggapan putusan MA sebagai lembaga peradilan di negara ini tidak dihormati. Kemana lagi kita mencari keadilan?" pungkasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Riki

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Polres Dumai menggelar Rapat Internal Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025 di Gedung Wicaksana Laghawa (foto/bambang)Polres Dumai Gelar Rapat Internal Kesiapan Ops Ketupat Lancang Kuning 2025
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Fauzi Asni (foto/diana)Plh Sekda Fauzi Minta Warga Ramaikan TPS dan Sukseskan PSU Pilkada Siak
BRI RO Pekanbaru salurkan sembako ke Panti Asuhan dan Panti Werdha (foto/yuni)BRI RO Pekanbaru Berbagi Bahagia, Salurkan Sembako ke Panti Asuhan dan Panti Werdha
Foto bersama Kapolres Inhil dengan anak penerima bantuan. (Foto: Ayendra)Polres Inhil Gelar Buka Puasa Bersama Forkopimda dan Tokoh Masyarakat, Pererat Silaturahmi di Bulan Ramadan
BEM FEB UNRI menggelar sosialisasi QRIS dan branding usaha bagi UMKM di Desa Terantang. (Foto: Sri Wahyuni)BEM FEB UNRI Dorong Digitalisasi UMKM di Desa Terantang dengan QRIS
  Umri bantu korban banjir Pekanbaru dengan relawan dan bantuan logistik (foto/int)Umri Beri Bantuan dan Layanan Kesehatan Gratis ke Korban Banjir di Pekanbaru
Waka Polres Pelalawan, Kompol Asep cek penurunan banjir Jalintim Km 83 (foto/Andy)Banjir Jalintim KM 83 Turun 5 Cm, Personel Pelalawan Masih Siaga di Lokasi
BAIC resmikan dealer ke-9 di Pekanbaru, siap perkuat pasar otomotif di Riau (foto/riki)BAIC Resmikan Dealer di Pekanbaru, Perkuat Pasar Otomotif dengan BJ40 Plus dan X55
Bhabinkamtibmas Bukit Selamat melakukan pengecekan kebun terong warga di Pulau Serdang. (Foto: Afrizal)Bhabinkamtibmas Bukit Selamat Pantau Ketahanan Pangan dengan Cek Kebun Terong di Pulau Serdang
Ilustrasi sambal goreng ati ampela kentang. (Foto: Cookpad)Resep Sambal Goreng Ati Ampela Kentang, Hidangan Spesial untuk Berbuka Puasa
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Tingkatkan Kualitas SDM, PT BSP - UMRI Teken MoU
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2025 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved