PEKANBARU - Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih terus berupaya membongkar kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. 

Setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, kali ini penyidik melakukan penggeledahan dan langsung melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki tiga perusahaan yang terlibat dalam kasus itu yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. 

Adapun tiga perusahaan tersebut di antaranya adalah PT Wilmar Nabati Indonesia atau Wilmar Group yang berada di Gedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kota Medan.

Kemudian Kantor Musim Mas yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso KM 7.8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Serta Kantor PT Permata Hijau Group (PHG) yang berada di Jalan Gajahmada Nomor 35, Kota Medan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan, usai melakukan penggeledahan, penyidik kemudian langsung melakukan penyitaan terhadap aset-aset tiga perusahaan itu. 

Pertama, penyidik menyita Kantor Musim Mas atau Musim Mas Group (MMG), berupa tanah dengan total 277 bidang seluas 14.620,48 hektare. Kemudian Kantor PT Wilmar Nabati Indonesia atau Wilmar Group (WG), berupa tanah dengan total 625 bidang seluas 43,32 hektare.

Selanjutnya penyidik juga menyita Kantor PT Permata Hijau Group (PHG) berupa tanah dengan total 70 bidang seluas 23,7 hektare. 

Kemudian mata uang rupiah sebanyak 5.588 lembar dengan total Rp385.300.000, mata uang dollar USD sebanyak 4.352 lembar dengan total USD435.200, mata uang ringgit Malaysia sebanyak 561 lembar dengan total RM 52.000, dan mata uang dollar Singapura sebanyak 290 lembar dengan total SGD 250.450.

"Adapun penyitaan dan penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-1334/F.2/Fd.1/07/2023 tanggal 5 Juli 2023," ungkap Ketut, Sabtu (8/7/2023).

"Penyitaan dan penggeledahan dilaksanakan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampai dengan April 2022," pungkasnya. 

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Terpuruk di MotoGP 2024, Honda Terus Berjuang Tanpa Marquez 769 Mahasiswa Unilak Diwisuda, Ini Pesan Rektor Suhartono Mantap Maju Lawan Incumbent dan Calon Bupati Lainnya di Pilkada Siak 2024 NETA Auto Indonesia Catatkan 108 SPK di PEVS 2024 Mantap Maju Pilkada 2024, Suyadi Incar Jadi Calon Wakil Gubernur Riau		Hewan Kurban di Pekanbaru Jalani Pemeriksaan Kesehatan Jelang Idul Adha Indonesia Perjuangkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengentasan Kemiskinan di Sidang CSW ke-68 PBB Sudah Salurkan Rp23,6 Miliar, BRK Syariah Buka Peluang Petani Dapat Dana Peremajaan Sawit Topaz, Bibit Sawit Unggul dari Asian Agri, Andalan Petani Sawit di Riau Bacalon Walikota Pekanbaru Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PKB dan Nasdem