JAKARTA - Karir Andhi Pramono sebagai ASN atau PNS berakhir sudah. Mantan Kepala Bea-Cukai Makassar itu resmi ditahan KPK atas kasus dugaan pencucian uang dan gratifikasi.

Pada Jumat (7/7/2023), Andhi Pramono meninggalkan ruang pemeriksaan pada pukul 16.38 WIB sudah memakai rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya Andhi sudah diborgol. Selain itu, Andhi Pramono juga sudah dipecat sebagai PNS Kementerian Keuangan.

"AP sudah diberhentikan sebagai ASN tanggal 5 Juli 2023," kata Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dikutip dari detikcom, Jumat (7/7/2023).

Ia dijerat sebagai tersangka dalam dua kasus. Dia ditetapkan sebagai tersangka di kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebagai informasi, Andhi terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 23 Februari 2023 untuk periodik 2022 pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pada laporan tersebut Andhi punya harta kekayaan mencapai Rp14,87 miliar. Sebagian besar harta kekayaannya ini berupa tanah dan bangunan. Andhi juga tercatat punya 15 aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp7,12 miliar.

Aset berupa tanah dan bangunan miliknya ini tersebar di pulau Jawa hingga Batam. Mulai dari Salatiga, Karimun, Batam, Bekasi, Jakarta Pusat, Bogor, Banyuasin, dan Cianjur.

Andhi juga memiliki sembilan mobil dan empat unit motor dengan total nilai mencapai Rp 1,86 miliar. Kendaraan yang dimilikinya berupa mobil Mini Moris Sedan, Fiat Sedan, Toyota Corolla, Honda Brio, Ford Sedan, Chevrolet Sedan, Austin Sedan, dan Toyota Jeep. Sedangkan untuk motor dirinya tercatat memiliki Honda Sepeda Motor, Honda Beat, dan dua unit Piaggio Vespa.

Kemudian Andhi Pramono juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 711,5 juta, surat berharga senilai Rp 4,22 miliar, hingga kas dan setara kas 944,6 juta.

Sementara itu, Andhi tercatat tidak memiliki hutang dalam bentuk apapun. Jadi bila dihitung secara keseluruhan, total harta kekayaan yang dimiliki Andhi Pramono mencapai Rp14,8 miliar. (*)

BERITA LAINNYA
KPK Bawa 4 Koper Usai Geledah Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau Minta Seluruh BUMD Dievaluasi, Komisi III Sorot Riau Petroleum: Jangan Hanya Jadi Agen PI PHR KPK Geledah Ruangan Kadis dan Sejumlah Ruangan di Kantor Dinas PUPR Riau Mardianto Manan Kritik Pedas Penanganan Sampah Pekanbaru: Kontrak Pihak Ketiga Perlu Dikaji Ulang Tanggal Pelantikan Gubri Masih Abu-abu, Pemprov Riau Tunggu Keputusan Pusat		RSUD Rokan Hulu Implementasikan Layanan SIPD E-BLUD BRK Syariah Diduga Terkait Payung Elektrik, KPK ke Masjid Annur Sebelum Geledah Dinas PUPR Riau BI Riau Fasilitasi Kerja Sama Ekspor UMKM dengan Malaysia: 2 Ton Madu Siap Dikirim BREAKING NEWS: KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Riau, Ada Apa? Transparansi PAD Parkir, Komisi II DPRD Pekanbaru Panggil Pengelola dan Dishub