PEKANBARU - Sejumlah pihak mulai memberikan respon, pasca 'nyanyian' Sekdaprov Riau, SF Hariyanto yang menyebut ada yang tidak beres dalam mega proyek payung elektrik Masjid Raya Annur Riau senilai Rp42 miliar.

Diketahui sampai saat ini, pengerjaan payung elektrik ini tampak tak ada kemajuan dan terhenti, meski beberapa pekerja masih berada di lokasi.

Beredar informasi, Tim Subdit III Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Riau telah turun ke lokasi untuk mengecek proses pengerjaan payung elektrik tersebut.

Direskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Teguh Widodo mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempelajari terkait adanya unsur pelanggaran hukum dalam proses proyek tersebut.

"Masih dipelajari," ucap Teguh dilansir antarariau.com, Rabu (3/5/2023).

Perlu diketahui, proyek ini telah lewat masa pengerjaannya sejak kontrak awal yang harusnya selesai di akhir Desember 2022 lalu. Lantaran tak tuntas, kontraktor diberi waktu 50 hari untuk menyelesaikan hingga Kamis (16/2/2023).

Namun, sampai waktu yang ditentukan, PT Bersinar Jesstive Mandiri juga tak kunjung menyelesaikan pekerjaannya.

Dinas PUPR Riau kemudian kembali memberikan kesempatan kepada kontraktor hingga Selasa (28/3/2023).

Nyatanya, sampai kini proyek payung elektrik yang disebut-sebut meniru Masjid Nabawi Madinah ini kunjung juga selesai.(*)

BERITA LAINNYA
Pj Wako Janji Benahi Sistem Transportasi di Pekanbaru Laga Perdana Liga 2, PSPS Pekanbaru Tumbangkan Persikabo 1973 3-1 XL Axiata Beri Kesempatan Magang bagi 20 Penyandang Disabilitas Terpilih Rektor UIN Suska Riau Jadi Tersangka Sejak 30 Agustus Ahli Hukum Dewan Pers Angkat Bicara Soal Dugaan Pemerasan Oknum di Inhil		Hasil Sprint Race MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Asapi Bagnaia Toyota Luncurkan New Fortuner: Tetap Andalkan Dominasi di Pasar SUV Indonesia Warga Berterima Kasih Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang Kateman Sudah Diperjuangkan Seminar Nasional Pendidikan Inklusi, Bupati Pelalawan: Pahala Guru Terus Mengalir Mitigasi Risiko Bank, Pejabat BRK Syariah Ikuti Pelatihan Aspek Hukum