JAKARTA - Sempat heboh Bupati nonaktif, M Adil menggadaikan Kantor Bupati Kepulauan Meranti ke bank. Kemudian pihak Bank Riau Kepri Syariah menyebut yang digadaikan Kantor Dinas PUPR Meranti bukan Kantor Bupati.

Kejadian ini membuat geram Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Ia menyentil Bupati Kepulauan Meranti nonaktif M Adil menggadaikan tanah dan bangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti ke bank senilai Rp100 miliar.

"Itu perlu kita kaji nanti. Menggadaikan itu untuk apa untuk kepentingan pribadi atau apa," sebut Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2023) dikutip dari Detikcom.

Dia menilai aset negara tidak bisa digadaikan tanpa alasan jelas. Yasonna menduga ada penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Adil dalam tindakan penggadaian itu.

Selain itu Yasonna juga menyoroti peran dari DPRD Kepulauan Meranti sebagai pengawas Pemprov Meranti. Menurutnya, penggadaian aset kantor Bupati Kepulauan Meranti itu harus diketahui dan melalui persetujuan DPRD Meranti.

"Dan juga ada (persetujuan) nggak dari DPRD-nya. Kalau itu sudah menyangkut aset yang ada ketentuan lebih berapa itu harus persetujuan DPRD. Jadi nggak bisa seenak udelnya aja," tutur Yasonna.

Kasus ini juga tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai fenomena itu baru pertama kali terjadi di Indonesia.

"Bila hal itu benar, ini fenomena menarik dan sepengetahuan kami baru kali terjadi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (17/4/2023).

Ali menyebut penggadaian yang dilakukan M Adil itu menarik itu didalami. KPK pun tengah menelusuri perihal aspek hukum dari tindakan tersebut.

"Kami nanti coba dalami aspek hukumnya melalui pendalaman pada proses penyidikan yang sedang kami selesaikan sekarang ini," tutur Ali.

Terungkapnya aset negara digadaikannya tanah dan bangunan kantor itu dibenarkan Plt Bupati AKBP (Purn) Asmar. Terkait informasi itu, Asmar mengaku akan memanggil pihak BRK untuk meminta penjelasan hingga akhirnya bangunan dan tanah tersebut bisa jadi jaminan. (*)

BERITA LAINNYA
KPK Seizes Important Documents From The PBJ at The Riau Governor Office Regarding Alleged SKA Flyover Corruption KPU Riau Tunggu Perpres Pelantikan Gubernur dan Walikota/Bupati 6 Februari 2025 Bukan IKN, Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Dilantik Presiden Prabowo di Jakarta KPK Rilis Hasil Skor Integritas 2024, Riau Dapat Nilai Rendah PWNU Riau Komitmen Sosialisasikan Produk BRK Syariah di Pondok Pesantren		Mahasiswa yang Meninggal Tenggelam di Sungai Gansal Ternyata Anak Dosen UIN Suska Riau Fokus Bayar Utang Pemko Pekanbaru, Pj Wako: Ada Pergeseran Anggaran Kasus SPPD Fiktif, 30 Pegawai Setwan DPRD Riau Kembalikan Rp2,17 M Mahasiswa UIN Suska Riau Terseret Arus Sungai Gansal Ditemukan Meninggal Menangis, Ibu Korban Minta Selebgram Pekanbaru Cut Salsa Ditahan