BATAM - Satreskrim Polresta Barelang mendalami kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas fiktif di DPRD Kota Batam tahun 2016. Belasan anggota dan staf DPRD telah diperiksa polisi.

"Saat ini kasus dugaan perjalanan fiktif tahun 2016 tersebut telah naik sidik. Sudah dilakukan pemeriksaan belasan orang ada anggota DPRD pada masa itu dan beberapa staf di DPRD," ucap Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono dilansir detik.com, Rabu (15/3/2023).

Budi menuturkan, kasus tersebut diselidiki atas temuan yang didapat penyidik. BPK RI juga diketahui tengah melakukan perhitungan terkait kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut.

"Yang sedang disidik ini kasus dugaan korupsi perjalanan dinas anggaran tahun 2016. BPK RI juga saat ini tengah melakukan perhitungan kerugian negara," ujarnya.

Budi menyebutkan, pihaknya belum bisa memberikan informasi detail terkait kasus tersebut karena masih dalam pengembangan.

Menurutnya setelah didapat perhitungan kerugian negara maka akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.

"Untuk siapa saja tersangka belum bisa dipastikan karena masih perhitungan kerugian negara. Nanti setelah dihitung kerugian negara lalu kami gelar dan baru bisa ada penetapan tersangka. Nanti kalau sudah ada kami sampaikan," tuturnya.

Sebelumnya DPRD Batam juga pernah diterpa kasus korupsi pada tahun 2020 lalu. Kasus itu menimpa mantan Sekwan DPRD Batam, Asril terkait korupsi anggaran nasi kotak dan kudapan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Asril awalnya dihukum 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang. Namun oleh PT Pekanbaru diperberat menjadi 10 tahun penjara atau 2 tahun di atas tuntutan jaksa. Asril merupakan Sekwan DPRD Batam periode 2016-2019.(*)

BERITA LAINNYA
Sindikat Jual Bayi Online di Pekanbaru Dibongkar, 6 Orang Ditangkap Polisi Warga Diminta Waspada Banjir, Kapolsek Tualang Sebut Debit Air Masih Terkendali Suzuki Indonesia Terus Berinovasi, dari Kendaraan Menyemai Kehidupan yang Lebih Baik Sungai Kampar Meluap, 11 Ribu Lebih Jiwa di Pelalawan Terdampak Banjir Kapolres Inhil dan Bea Cukai Tembilahan Perkuat Sinergitas		Commission III Highlights Riau Petroleum: Dont Just Be an Agent for PHR Participating Interest PT EPP Fails to Pay Fuel Costs for Environmental and Forestry Service Official Vehicles in Pekanbaru Allegedly Linked to Electric Umbrellas, KPK Visits Annur Mosque Before Searching Riau Public Works Office Zulkardi Minta Masterplan Pengendalian Banjir Pekanbaru Direvisi Ajukan Banding, Mantan Plt Kadis Perkimtan-LH Meranti dan Rekan Penyedia Bibit Kopi Malah Divonis 9 Tahun Penjara