PEKANBARU - Kanwil Kemenkumham Riau bersama aparat penegak hukum menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023 di Ballroom Hotel Arya Duta Pekanbaru, Selasa (7/3/2023).

Kakanwil Kemenkumham Riau, M Jahari Sitepu mengatakan, jumlah pengungsi atau refugee di Pekanbaru totalnya mencapai 803 orang, dan tinggal di delapan Community House yang ada di Pekanbaru.

Keberadaan para pengungsi ini, terkadang menimbulkan persoalan tersendiri di tengah masyarakat, seperti melakukan unjuk rasa, melanggar tata tertib dengan meninggalkan tempat community house atau bertempat tinggal di luar wilayah yang telah ditentukan dan bahkan melakukan tindak pidana.

Seperti pemalsuan data kependudukan untuk mendapatkan paspor yang dilakukan pelaku pemegang kartu pengungsi dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

"Sebagai upaya dalam peningkatan sinergitas pengawasan terhadap pengungsi, maka kami melakukan rapat tim Pora bersama aparat penegak hukum," kata Jahari dilansir mcr.

Ia menyampaikan, dasar pelaksanaan rapat mengacu pada Perpres No 25 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

"Melalui rapat ini kita dapat merumuskan langkah-langkah lebih lanjut yang disepakati secara bersama dalam penanganan terhadap pengungsi sebagai upaya meminimalisir dampak negatif dari keberadaan pengungsi di wilayah riau," tuturnya.

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Pengawasan orang asing dilakukan secara terkoordinir diantara instansi pemerintah yang terkait dengan orang asing melalui Tim Pora baik di pusat maupun di daerah.

"Untuk itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergitas dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Jangan sampai niat baik kita dalam memberi bantuan kepada warga asing bukannya memberi manfaat malah membawa mudarat bagi bangsa dan negara," tegasnya.

Turut hadir Ferdianand Siagian selaku Analis Keimigrasian Ahli Utama, Hendriyadi Wijaya Kusuma Selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Intelkom Polda Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Riau, Kementerian Agama Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau, serta perwakilan dari instansi/lembaga pemerintah terkait lainnya.(*)

BERITA LAINNYA
PPDB SMPN Pekanbaru 2024 Dimulai 15 Juli, Ini Kata Kadisdik Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan		AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai