PEKANBARU - Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau saat ini masih terus mendalami dugaan kredit fiktif Rp1,8 miliar di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Pembantu Duri, Kabupaten Bengkalis.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ferry Irawan, mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh BPKP.

"Kita masih tunggu perhitungan kerugian negara oleh BPKP," kata Ferry saat dikonfirmasi halloriau.com, Rabu (30/11/2022) pagi.

Ferry mengungkapkan bahwa penyidik juga belum menetapkan tersangka dalam kasus yang terjadi di bank plat merah itu.

Sebelumnya, Kepala Subdit II Reskrimsus Polda Riau, Kompol Teddy Ardian, mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 19 orang saksi, yang mana 2 di antaranya merupakan saksi ahli dari Kementerian Keuangan serta Ahli Pidana.

Disebutkan, peningkatan status perkara dari penyidikan ke penyidikan dilakukan setelah gelar perkara oleh tim penyidik, belum lama ini. "Dari hasil gelar perkara, kami menemukan ada dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara," kata Teddy.

Teddy menjelaskan, nilai kerugian negara pada kasus ini sekitar Rp1,8 miliar tapi pihaknya juga masih menunggu penghitungan yang sedang dilakukan oleh pihak Badan PKP Perwakilan Provinsi Riau. "Nilai kredit itu sekitar kurang lebih Rp1,8 miliar, tapi pastinya kita menunggu hasil BPKP," kata Teddy.

Teddy memaparkan, modus penyimpangan yang terjadi yakni uang yang dicairkan dari pinjaman tidak digunakan oleh debitur atau tidak sesuai peruntukan. "Kami juga akan mendalami keterlibatan para pihak," ungkap Teddy.

Untuk diketahui, pengusutan dugaan korupsi ini bermula dari adanya laporan pihak bank terkait pemberian fasilitas murabahah atau kredit syariah ke debitur.

Pihak BRK Syariah di Duri menyebut kredit fiktif itu terjadi dalam kurun waktu 2013-2014. Ada empat orang debitur yang menerima fasilitas kredit syariah. Diduga pemberian fasilitas itu tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet.

Dalam kasus ini, diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Bawaslu Ingatkan Delapan Calon Petahana Pilkada 2024 di Riau Hati-hati Bertindak Pada Masa Tenang New Experience with New Honda Scoopy, Sensasi Gaya Berkendara Unik dan Fashionable KPK Sebut Gubernur Bengkulu Ancam Copot Bawahan jika Tak Terpilih Lagi Liburan Akhir Tahun ke Tanah Suci Bersama Butik Umrah Pekanbaru, Ada Harga Spesial Sanksi Berat Politik Uang, Bawaslu Riau: Pemberi dan Penerima Bisa Kena Pidana		Prakiraan Cuaca Riau Hari ini: Waspadai Hujan dan Potensi Petir di Beberapa Wilayah Ratusan TPS Pilkada di Riau Terancam Terendam Banjir, Begini Rencana KPU Riau Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Pekanbaru Pastikan APK Bersih H-1 Pemungutan Suara Banjir Bandang Landa 3 Kabupaten di Sumbar, Ribuan Warga Terisolasi ASITA Trail Run 2025 Digelar di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Promosikan Keindahan Alam Riau