JAKARTA - Ombudsman RI menyarankan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengubah instruksi larangan tilang manual menjadi Peraturan Kapolri (Perkap) agar aturan ini bisa lebih mengikat.

"Prinsipnya kebijakan Kapolri harus konkret dan mengikat dengan sanksi yang jelas dan tegas. Seharusnya Perkap," kata Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dilansir detik.com, Minggu (30/10/2022).

Jika hanya instruksi, Johanes khawatir penerapan aturan tidak maksimal sebagaimana tujuannya. Dia menyarankan agar instruksi larangan tilang manual disertai pengawasan.

"Kalau sekedar imbauan atau instruksi saja tidak cukup, termasuk kebijakan peniadaan tilang manual. Selebihnya harus diikuti dengan sistem pengawasan yang efektif dan penegakan aturan yang konsisten dan tidak diskriminatif," tuturnya.

Menurutnya, penghapusan tilang manual harus diikuti dengan penyempurnaan sistem tilang elektronik. Sehingga, ruang pungutan liar (pungli) bagi anggota benar-benar tertutup rapat.

"Penghapusan tilang manual harus diikuti juga dengan perbaikan sistem tilang elektronik. Khususnya menutup ruang-ruang pungli oleh aparat," ucapnya.

Johanes menuturkan alasan dirinya menyarankan instruksi larangan tilang manual dinaikkan menjadi perkap, karena tanpa perkap, anggota yang bermental oknum masih dapat melakukan penyimpangan dengan berbagai alasan, apalagi jumlah kamera ETLE saat ini dinilainya belum merata di seluruh daerah.

"Seharusnya (dibuat Perkap). Dengan berbagai alasan, masih bisa disimpangi di lapangan. Salah satunya karena masih terbatasnya jumlah kamera di jalanan umum," pungkasnya.(*)

BERITA LAINNYA
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Pekanbaru Pastikan APK Bersih H-1 Pemungutan Suara Banjir Bandang Landa 3 Kabupaten di Sumbar, Ribuan Warga Terisolasi ASITA Trail Run 2025 Digelar di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Promosikan Keindahan Alam Riau Ratusan APK Masih Terpajang di Pekanbaru Saat Masa Tenang Masa Tenang Jelang Hari Pencoblosan, Tim Gabungan Gencar Penertiban APK di Pekanbaru		Liburan Akhir Tahun ke Tanah Suci Bersama Butik Umrah Pekanbaru, Ada Harga Spesial Sanksi Berat Politik Uang, Bawaslu Riau: Pemberi dan Penerima Bisa Kena Pidana Susun Roadmap Pengurangan Emisi GRK, Menteri LH Hanif Kunjungi PT Musim Mas Curah Hujan di Kuansing Masih Tinggi, Sejumlah Desa Terendam Banjir Jelang Hari Pencoblosan Hasil Kongres, Ragil Ibnu Hajar Nahkodai IKA UIR 2024-2029