PEKANBARU  - Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, Akhmad Mujahidin ditetapkan sebagai tersangka. Dia sedang menjalani pemeriksaan dalam kasus pengadaan jaringan internet di kampus UIN.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pekanbaru Agung Irawan mengatakan, Akhmad Mujahidin menjadi tersangka atas dugaan korupsi Pengadaan Jaringan Internet tahun 2020-2021. Pengadaan internet itu dilakukan antara UIN Suska Riau dengan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom.

"Kasus dugaan korupsi tersebut terungkap setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara marathon. Hasilnya, penyidik menemukan ada penyimpangan. Berdasarkan analisa yuridis, maka kami tetapkan tersangka atas nama Akhmad Mujahidin," kata Agung, Jumat (21/10).

Menurut Agung, dana yang dikucurkan dalam pengadaan internet di kampus UIN Suska Riau yakni Rp3,6 miliar lebih. Dana itu bersumber dari APBN murni pada tahun 2020 sebesar Rp2,9 miliar.

Bahkan, UIN juga mendapat dana dari APBN tahun 2021 sebesar Rp734 juta lebih. Dana itu dikucurkan pemerintah pusat seluruhnya untuk internet di lingkungan kampus UIN Suska Riau di Pekanbaru.

"Jadi dalam pelaksanaannya, ada dua tahap pendanaan pengadaan internet di UIN Suska Riau. Pertama itu tahun 2020 sebesar Rp2.940.000.000. Selanjutnya di tahun 2021 periode bulan Januari-Maret sebesar Rp734.999.100," jelas Agung.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya 17 pegawai dan dosen UIN Suska Riau, 5 pegawai BUMN, seorang karyawan perusahaan swasta dan saksi ahli.

Muhahidin selaku Rektor UIN Suska periode 2018-2022 juga diperiksa beberapa kali. Mujahidin juga diberhentikan dari jabatannya oleh Kementerian Agama pada November 2020 lalu.

Agung menjelaskan, penyidik mengamankan 84 barang bukti mulai dari dokumen kontrak, perjanjian kerja hingga surat keputusan kerja sama. Di mana pengadaan internet itu dilakukan antara UIN Suska Riau dengan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom.

"Tersangka ini perannya menentukan, menunjuk seluruh kegiatan di UIN selama menjabat. Termasuk pengadaan internet di UIN Suska," jelas Agung.

Agung mengatakan, saat pengadaan itu, Mujahidin meminta diskon besar-besaran kepada PT Telkom. Sebagai rektor, Mujahidin disebut mengintervensi seluruh kegiatan di kampus UIN Suska itu, seperti yang dilansir dari merdeka.

"Maka dari itu, penyidik melihat ini sebagai pelanggaran kewenangannya sebagai rektor. Perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana tercantum Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf i UU Tipikor Juncto Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (1) KUHP," pungkasnya. (*)

BERITA LAINNYA
Susun Roadmap Pengurangan Emisi GRK, Menteri LH Hanif Kunjungi PT Musim Mas Curah Hujan di Kuansing Masih Tinggi, Sejumlah Desa Terendam Banjir Jelang Hari Pencoblosan Hasil Kongres, Ragil Ibnu Hajar Nahkodai IKA UIR 2024-2029 Heboh Dicurigai Rapat Pemenangan Paslon di Kantor Bupati Kuansing, Ini Faktanya Pj Gubri Ajak Masyarakat Jangan Sebar Fitnah dan Provokatif Selama Masa Tenang		Ratusan APK Masih Terpajang di Pekanbaru Saat Masa Tenang Masa Tenang Jelang Hari Pencoblosan, Tim Gabungan Gencar Penertiban APK di Pekanbaru Menteri Lingkungan Hidup Dukung PHR Percepat Pemulihan Lingkungan di Tahura SSH Siak Jembatan Ujung Batu Amblas, Polisi Minta Kendaraan Tonase Berat Lewat Jalur Alternatif Jembatan Ujung Batu Rohul Rusak Berat Diterjang Banjir, Akses ke Sumut Terganggu