www.halloriau.com  
BREAKING NEWS :
Dinas PUPR Pekanbaru: Jalan Rusak Akibat IPAL Baru Pulih Awal Tahun 2023
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
KPK Berencana Gabungkan Penuntutan Surya Darmadi dengan Kejagung
Kamis, 18 Agustus 2022 - 21:49:19 WIB
Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi menggunakan kursi roda keluar dari gedung Jampidsus Kejagung usai jalani pemeriksaan terkait kasus korupsi dan penyerobotan lahan di Inhu.(foto: int)
Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi menggunakan kursi roda keluar dari gedung Jampidsus Kejagung usai jalani pemeriksaan terkait kasus korupsi dan penyerobotan lahan di Inhu.(foto: int)

JAKARTA - KPK membuka peluang kasus dugaan korupsi Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi yang ditangani pihaknya untuk dilimpahkan ke Kejagung, sehingga nantinya tuntutan terhadap tersangka bisa dijadikan satu dalam berkas perkara yang sama.

"Memang ada suatu pemikiran kalau tuntutannya disamakan menjadi lebih bagus. Apakah dari kami yang dilimpahkan ke Kejagung, ya tentunya saya rasa kalau kita ini, di KPK ini perkaranya lebih sederhana, karena ini suap," ujar Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto dilansir republika.co.id, Kamis (18/8/2022).

Karyoto menuturkan, perkara dugaan korupsi Surya Darmadi yang ditangani Kejagung terkait dengan pengembalian kerugian negara. Hal ini dinilai lebih rumit dibandingkan dengan kasus yang diusut di KPK.

"Kalau di Kejagung merupakan perkara menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga pemenuhan asset recovery dan keterkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara akan lebih bagus di Kejagung," tuturnya.

Karyoto mengungkapkan, sangat memungkinkan kasus Surya Darmadi untuk disatukan. Namun, ia menyebut, dilihat dari bobot perkaranya, maka kemungkinan KPK yang melimpahkan kasus ini ke Kejagung.

"Sangat memungkinkan nanti akan dituntut secara bersama-sama. Jadi salah satu, kalau nggak kami yang melimpahkan, tapi kalau Kejagung melimpahkan ke sini (KPK) kayaknya tidak ya. Karena dilihat dari bobot perkaranya lebih rumit yang di Kejagung," ungkapnya.

Karyoto melanjutkan, pihaknya masih mendiskusikan terlebih dahulu secara internal langkah apa yang bakal diambil. "Nanti kami akan diskusikan dengan pimpinan juga apa langkah yang terbaik ya. Kita tidak ada istilahnya rebutan perkara, tidak ada," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata tidak membantah kemungkinan untuk menggabungkan penuntutan terhadap Surya Darmadi bersama dengan Kejagung. Menurut dia, hal ini bakal lebih efektif dalam proses penegakan hukumnya.

"Saya kira karena perkara suap di KPK itu kan mirip kaitannya atau sejalan dengan perkara yang sekarang ditangani Kejagung itu menyangkut proses perizinan kawasan hutan seperti itu," jelas Alexander.

"Nah, kalau di KPK yang kita tangani suapnya. Saya enggak tahu perkara di Kejaksaan seperti apa. Kalau itu bisa digabungkan kenapa tidak, pasti juga akan lebih efektif akan lebih optimal di dalam proses penegakan hukum," sambungnya.

Alex menambahkan, penggabungan penuntutan ini juga dinilai lebih efektif dan adil bagi tersangka. Sebab, Surya Darmadi tidak perlu menjalani persidangan beberapa kali dengan perkara yang sejenis.

"Jangan sampai itu tadi, sidang KPK kemudian disidang lagi di sana (Kejagung), padahal mungkin modusnya nggak jauh-jauh beda juga seperti itu, masalah perizinan kawasan hutan seperti itu," urainya.

"Supaya lebih efektif dan berkeadilan buat tersangka ya. Kan nggak adil juga kalau untuk hal yang sejenis menyangkut tersangka yang sama itu disidang beberapa kali," pungkasnya.

Diketahui, dalam penyidikan KPK, Surya Darmadi diduga memberi sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Kabupaten Inhu, Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada tahun 2014.

Kini, Surya Darmadi resmi ditahan tim penyidik Jampidsus di Kejagung, sejak Senin (15/8/2022) lalu terkait statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan dan penguasan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, seluas 37 ribu hektare di Inhu, Riau yang diduga merugikan negara Rp78 triliun.(*)

  Berita Terkait

 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA    
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.
Dinas PUPR Pekanbaru: Jalan Rusak Akibat IPAL Baru Pulih Awal Tahun 2023
ilustrasi7 Ciri-ciri Pasangan Selingkuh, Perhatikan Beberapa Perubahan Ini
Pj Wali Kota Pekanbaru MuflihunPemko Pekanbaru Tinjau Kembali Rencana Pembelian Mobil Listrik
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tokoh Masyarakat Riau Apresiasi Ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Tangani Kasus Duren Tiga
ilustrasiBLT Gaji Tahap 4 Cair Minggu Depan, Dapat atau Tidak? Begini Cara Ceknya!
  Presiden RI, Joko Widodo mengumpulkan para menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah se IndonesiaTindak Lanjuti Arahan Presiden, Gubri Rapat Pengendalian Inflasi di Riau
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pria BudiNapi Lapas Pekanbaru Jadi Pengendali 17.000 Butir Ekstasi
ilustrasi1 Oktober, 4 SPBU di Riau Ujicoba Penggunaan QR Code untuk Pembelian Biosolar
Jadwal sementara MotoGP 2023Jadwal Sementara MotoGP 2023 Resmi Dirilis, Sirkuit Mandalika Gelar Balapan Oktober
Tampilan website resmi DPRD Riau saat diserang hacker.(foto: int) Diskominfo Pekanbaru Tingkatkan Keamanan Website
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Kontraktor IPAL Mulai Rekondisi Jalan
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2022 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved