TEMBILAHAN - Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan, Kabupaten Inhil mengabulkan permohonan praperadilan kuasa hukum mantan Bupati Inhil 2 periode Indra Muchlis Adnan, Senin (11/7/2022). Hakim menyatakan penyidikan oleh Kejari Inhil dinilai cacat hukum sehingga penetapan tersangka ditolak.

Keputusan sidang prapradilan Indra Muchlis Adnan ini dipimpin Hakim Tunggal Jenner Christiandi Sinaga.

Juru Bicara PN Tembilahan, Habibi Kurniawan mengatakan, pengabulan permohonan pembatalan tersangka dilakukan dengan sejumlah keputusan, salah satunya surat penetapan tersangka Indra Muchlis Adnan pada Kamis (16/6/2022) lalu oleh Kejari Inhil dianggap tidak sah atau cacat hukum.

"Kita sudah mengabulkan permohonan-permohonan dari pemohon Indra Muchlis Adnan untuk sebagian," kata Habibi dilansir antaranews.com, Senin (11/7/2022).

Selain itu, Habibi menuturkan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan Kejari Inhil atas nama pemohon Indra Muchlis Adnan juga tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Berdasarkan keputusan tersebut, tersangka diperbolehkan pulang malam ini," tuturnya.

Salah satu kuasa hukum Indra Muchlis Adnan, Muhammad Arsyad mengucapkan terimakasih atas keputusan hakim. Karena keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan permohonan pihaknya.

"Artinya keputusan dan pertimbangan hakim jelas karena penetapan tersangka Indra Muchlis dalam perkara ini memang tidak memiliki dua alat bukti," sebut Arsyad.

Selanjutnya, surat perintah penahanan (Sprinhan) tersangka juga dibatalkan karena cacat hukum, karena adanya beberapa sprindik. "Itu inti yang menjadi pertimbangan oleh hakim," sambungnya Arsyad.

Diberitakan sebelumnya, Indra Muchlis Adnan melalui kuasa hukum mengajukan gugatan praperadilan di PN Tembilahan, atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejar Inhil terkait dugaan korupsi penyertaan modal pada BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (GCM) tahun 2004-2006.

Gugatan praperadilan ke PN Tembilahan terdaftar pada Selasa (21/6/2022) dengan nomor 2./Pid.Pra/2022/Pn.Tbh karena keberatan atas penetapan tersangka eks Bupati Inhil yang tidak sesuai Standard Operating Procedure (SOP) sehingga yang dinilai cacat formil.(*)

BERITA LAINNYA
Makin Sengit, Ini Klasemen Liga 2 Grup 1 Usai PSPS Pekanbaru Kalahkan PSMS Medan Stok Ludes Setiap Hari, Emas Antam di BELM Pekanbaru Jadi Incaran Warga Riau Sampah Masih Menumpuk di Pekanbaru, Pengamat: Ada yang Tak Beres Sepasang Kekasih Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap di Pekanbaru, Polisi Ungkap Kronologi Mengejutkan Uncertain Fate, Trans Metro Pekanbaru Buses are No Longer Operating		Terungkap Belasan Calon Jemaah Umrah di Padang Pakai Sertifikat Vaksin Meningitis Palsu PSPS Pekanbaru Menang, Peluang PSMS Medan Lolos ke-8 Besar di Ujung Tanduk Tahun Ini Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama di Riau Tidak Naik Polsek Simpang Kanan Intensifkan Cooling System untuk Jaga Kamtibmas Pasca Pilkada 2024 Mau Buat SIM? Ini Syarat, Proses dan Biaya Terbaru 2025