PEKANBARU - Sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dari Pemerintah Pusat, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar surati Komisi XI DPR RI.

Gubri Syamsuar mengatakan, pihaknya menyurati Komisi XI DPR RI karena saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD).

"RUU tersebut pengganti UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah," kata Gubri, Jumat (3/9/2021).

Lebih lanjut dikatakan Gubri, pada prinsipnya Pemprov Riau mendukung RUU tersebut. Namun pihaknya ingin menyampaikan tambahan usulan terhadap RUU tersebut.

"Hal ini juga menindaklanjuti pertemuan gubernur daerah penghasil sawit di Indonesia beberapa waktu lalu," ujar Gubri.

Lebih lanjut dikatakannya, tambahan usulan yang disampaikan tersebut pertama yakni mengenai DBH sawit. Dimana sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit, Riau belum bisa sepenuhnya menikmati hasilnya terutama dari sektor pungutan ekspor.

"Untuk mendapatkan DBH tersebut, kuncinya adalah merubah UU. Karena itu daerah penghasil sawit di Riau sepakat untuk mengusulkan hal tersebut," ujar Gubri.

Dongkrak Perekonomian Riau
Sementara itu, dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang mencapai 4,172 juta hektar terbentang di Bumi Lancang Kuning, membuat komoditi sawit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi percepatan ekonomi di Wilayah Riau. Terlebih dari jutaan hektar itu, sekitar 60 persennya dikelola langsung oleh pekebun secara perorangan.

Dr Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan data tersebut menunjukkan betapa luar biasanya manfaat ekonomi dan sosiologi.

Lanjut Gulat, luasan lahan perkebunan yang dikelola petani tadi tentu dapat mendukung pemulihan ekonomi di Riau. Menurut Gulat, jika dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Kalimantan yang sama-sama merupakan daerah penghasil sawit, perekonomian Riau masih dominan.

"Artinya multyplayer efek ekonomi kelapa sawit ini akan lebih jauh manfaatnya jika minat masyarakat Riau untuk berkebun sawit tinggi," kata Gulat, saat Poadcast di Studio  Haidir Anwar Tanjung, Dinas Kominfo Pemprov Riau, beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini hampir 24 jam hidup masyarakat tak terlepas dari sawit. Mulai dari obat-obatan hingga energi yang digunakan. Malah saat ini terang Gulat, negara India tengah meningkatkan kandungan CPO menjadi energi.

"CPO ini diminati dunia, bukan hanya negara yang menghasilkan dan mengolah CPO ada juga negara yang tidak menghasilkan namun mereka membeli dan menjual kembali. Ini justru ikut meningkatkan perputaran CPO yang nantinya berimbas pada TBS," katanya dilansir mcr.

Selain harga CPO tadi, harga TBS yang cenderung stabil juga cukup dipengaruhi oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait harga TBS. Hingga saat ini harga TBS terbaik terdapat di wilayah Riau.

"Dengan hal ini maka lebih baik kita meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Ini adalah sisi bisnis. Dan saat ini negara memanggil untuk itu," paparnya.(*)

BERITA LAINNYA
Hana Hanifah Diduga Terima Hampir Rp1 M, Polisi Terus Dalami Aliran Dana Een Marfizas Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Karang Taruna Kepulauan Meranti Masa Bhakti 2024-2029 Komisi II Langsung Datangi PT Pertamina Buntut Solar Langka di Pekanbaru		Tinjau Langsung Pos Pengamanan Nataru, Ini Pesan Kapolda Riau Jalan Lintas Riau-Sumbar KM 90 Amblas, Pengguna Diminta Waspada dan Lewat Tol Hana Hanifah Terseret Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Diduga Terima Rp900 Juta