SURABAYA - Pemberitaan industri kelapa sawit membutuhkan verifikasi ketat agar media tidak menjadi saluran penyebaran informasi yang membentuk opini publik tanpa dasar fakta.
Jurnalis diminta tidak mudah menerima klaim yang menyudutkan sawit, tetapi juga tidak menjadikan media sebagai alat promosi industri.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI, Rabu (18/11/2026).
Menurut Usman, tantangan utama pemberitaan sawit bukan sekadar menghadapi kampanye negatif, melainkan memastikan setiap informasi diuji secara independen.
Media harus memberi ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, tuduhan kerusakan lingkungan akibat perkebunan sawit harus diperiksa melalui penelitian dan data lapangan.
Sebaliknya, pernyataan positif dari perusahaan maupun asosiasi industri juga tidak boleh diterima begitu saja tanpa pengujian jurnalistik.
“Jadi kita semua, orang-orang media, ikut memperkuat,” ujar Usman, merujuk pada temuan studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), mengenai kontribusi media dalam membentuk persepsi negatif terhadap sawit.
Usman menilai tekanan kecepatan di media daring kerap menjadi persoalan dalam menjaga akurasi.
Berita yang terbit tanpa konfirmasi berpotensi membangun persepsi negatif sebelum pihak yang diberitakan memperoleh kesempatan memberikan penjelasan.
Persoalan semakin besar ketika pembaca hanya menangkap judul tanpa membaca keseluruhan isi berita.
Karena itu, pemilihan judul dan framing harus mempertimbangkan ketepatan informasi, bukan sekadar mengejar perhatian pembaca.
Dalam konteks tersebut, Usman mengingatkan pentingnya mekanisme koreksi dan hak jawab apabila media melakukan kesalahan.
“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown,” tegasnya.
Ia mengingatkan penghapusan berita secara sepihak dapat membuka peluang penyalahgunaan, termasuk praktik pemerasan terhadap pihak yang diberitakan.
Usman juga meminta pelaku industri sawit tidak membawa persoalan pemberitaan yang dianggap melanggar kode etik jurnalistik ke ranah kepolisian.
Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etik harus disampaikan kepada Dewan Pers, sedangkan pelanggaran kode perilaku wartawan dilaporkan kepada organisasi pers.
Di tengah perdebatan mengenai dampak lingkungan, aspek produktivitas menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pemberitaan industri sawit.
Peneliti Ahli Madya bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara, Dr Nuzul Hijri Darlan, memaparkan produktivitas minyak sawit mencapai 3,6–4,0 ton per hektare setiap tahun.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah tanaman penghasil minyak nabati lainnya.
Rapeseed menghasilkan sekitar 0,6–0,8 ton per hektare, kedelai 0,4–0,6 ton, sedangkan bunga matahari berkisar 0,4–0,5 ton per hektare per tahun.
Nuzul menjelaskan, Indonesia memiliki kondisi agroklimat yang mendukung pertumbuhan kelapa sawit, antara lain paparan sinar matahari sepanjang tahun, curah hujan 2.000–3.000 milimeter per tahun, serta suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius.
“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.
Data produktivitas tersebut menjadi salah satu landasan untuk melihat posisi sawit dalam persaingan minyak nabati global.
Namun, keunggulan produksi tetap perlu ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas, termasuk tata kelola perkebunan dan dampak lingkungan.
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Dr Bandung Sahari memaparkan, minyak sawit menyumbang sekitar 35 persen kebutuhan minyak nabati dunia dengan penggunaan lahan kurang dari 10 persen dari total lahan tanaman penghasil minyak.
Besarnya kontribusi tersebut berhadapan dengan peningkatan kebutuhan global dan keterbatasan lahan produksi.
Bandung menyebut, jika produksi Indonesia bertahan pada tingkat 2025, negara ini diproyeksikan menghadapi defisit pasokan sawit hingga 27 juta ton pada 2050.
Untuk menghindari tekanan terhadap kebutuhan lahan baru, produktivitas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) perlu ditingkatkan dari 3,3 ton menjadi 5 ton per hektare per tahun.
Dengan demikian, peningkatan produktivitas menjadi pekerjaan strategis bagi industri. Namun, target tersebut juga harus disertai penerapan prinsip keberlanjutan agar pertumbuhan produksi tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Bandung menyebut, dari 1.211 sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) secara nasional, sebanyak 587 sertifikat berasal dari anggota GAPKI.
“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang,” tulis Bandung dalam materinya.
GAPKI, lanjutnya, membuka kesempatan bagi jurnalis untuk mengakses data dan melihat langsung praktik pengelolaan perkebunan.
Selain menuntut media bekerja secara profesional, Usman juga meminta industri sawit memperbaiki pola komunikasi publik.
Menurut dia, komunikasi tidak cukup dilakukan ketika muncul persoalan atau pemberitaan negatif.
GAPKI didorong membangun strategi komunikasi terpadu melalui konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar jurnalis dapat melakukan pemeriksaan secara independen, termasuk memperoleh akses terhadap data dan narasumber industri.
Usman mengakui upaya membangun komunikasi publik membutuhkan anggaran dan tidak mudah dilakukan.
Namun, langkah tersebut perlu dijalankan secara berkelanjutan di tengah persaingan minyak nabati dunia dan berbagai regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan sawit.
Ia juga menyinggung tekanan dari kebijakan Uni Eropa, termasuk RED II, fat tax, serta pelabelan produk bebas minyak sawit.
Menurutnya, isu tersebut tidak terlepas dari persaingan komoditas minyak nabati seperti rapeseed dan kedelai.