PEKANBARU – Ketua Umum (Ketum) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, secara tegas meminta pemerintah menunda pengenaan Pajak Ekspor (PE) atas Crude Palm Oil (CPO) di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang tengah melanda.

Permintaan ini disampaikannya saat membuka Forum Andalas V Tahun 2025 yang digelar di SKA Co Ex Pekanbaru, Riau, pada 22–23 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Eddy menyoroti konflik geopolitik antara India dan Pakistan—dua negara pengimpor utama CPO dari Indonesia—sebagai salah satu faktor krusial yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menerapkan kebijakan PE.

“Di tengah tekanan global seperti saat ini, pengenaan pajak ekspor hanya akan menambah beban industri sawit nasional,” tegas Eddy.

Forum yang mengusung tema "Hambatan, Tantangan, dan Sinergi dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan" ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan solusi bagi industri sawit, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun tekanan internasional. Kegiatan ini disponsori oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor sawit.

Eddy menekankan pentingnya sinergi antara pelaku industri dan pemerintah demi mempertahankan daya saing sektor sawit yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan perekonomian nasional.

“Di saat industri lain mengalami krisis dan pemutusan hubungan kerja pada 2021–2022, industri sawit tetap bertahan. Ini menunjukkan resiliensi yang perlu dijaga,” ujarnya.

Mewakili Menteri Pertanian, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, turut menyampaikan harapannya agar forum ini menjadi wadah untuk menyampaikan masukan konkret bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan industri. Heru juga menyoroti dampak tekanan global, seperti konflik India-Pakistan dan kebijakan proteksionis Amerika Serikat, yang berpotensi menghambat ekspor sawit nasional.

“Kita butuh sinergi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan nasional,” ujar Heru.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang hadir mewakili Gubernur Riau, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum ini di Riau, provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Ia berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Ini momentum penting untuk mendorong perbaikan ekosistem industri sawit dari hulu ke hilir,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Forum Andalas V, Dede Putra Kurniawan, menyebutkan bahwa forum ini bukan hanya tempat berdiskusi, tetapi juga ajang pameran inovasi teknologi dan produk sawit unggulan. “Kami ingin menjadikan forum ini sebagai ruang kolaboratif dan edukatif untuk semua pemangku kepentingan,” jelasnya.

Berbagai perusahaan besar di sektor perkebunan dan pengolahan sawit turut berpartisipasi, menampilkan teknologi ramah lingkungan dan inisiatif keberlanjutan. Kegiatan ini juga membuka ruang promosi dan peluang kemitraan bisnis untuk mendorong transformasi industri sawit Indonesia yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan semangat sinergi yang diusung, Forum Andalas V diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah serta pedoman pengembangan industri sawit nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Editor: Riki