MEDAN - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong agar petani sawit lebih terlibat lagi dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Khususnya di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang ini.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan swasembada energi yang disokong oleh sawit menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai antisipasi risiko konflik global. Kesiapan akan bahan baku menjadi fokus mengingat ada penurunan produktivitas kebun sawit selama beberapa tahun terakhir.

Data Gapki menunjukkan pada tahun perdana peluncurannya PSR hanya mampu menyasar 13.337 hektare (ha) lahan dari 20.780 ha yang ditargetkan. Realisasi PSR sempat meningkat hingga menjadi 91.433 ha dari 180 ribu ha lahan yang ditarget pada tahun 2020, namun kembali turun pada tahun-tahun setelahnya.

Hingga November, realisasi PSR secara nasional baru berkisar 30.102 ha. Padahal, target PSR tahun 2024 mencapai 120 ribu ha, turun dari target tahun sebelumnya yang rata-rata 180 ribu ha per tahun.

“Ini sangat memprihatinkan. Kalau tidak segera dibenahi, ini akan sangat bahaya,” kata Eddy dalam Focus Group Discussion (FGD) Spotlight Indonesia Oil Palm Issues 2024 di Medan, Rabu (13/11/2024).

Adapun, program peremajaan sawit rakyat digagas dan diluncurkan pemerintah pada 2017 sebagai langkah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perkebunan milik rakyat melalui pemberian dana hibah untuk melakukan replanting.

Namun, tampaknya pemerintah masih perlu berupaya lebih keras untuk mengerek target peremajaan kebun petani yang sudah tak produktif lagi itu mengingat realisasi tahunan PSR yang masih jauh dari target.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Heru Triwidarto membenarkan rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat yang mendominasi 40% luas tutupan sawit di Indonesia. Dia bahkan menyebut bahwa produksi kebun sawit negara maupun perusahaan besar juga masih jauh di bawah potensinya.

Heru mengatakan, semua harus bekerja sama mengingat ada kebijakan baru terkait swasembada energi yang salah satunya mengenai pengembangan biodiesel dari B40 menjadi B50.

“Pemerintah mendorong perusahaan besar, perusahaan negara dan pekebun rakyat bersama-sama meningatkan produksi untuk mendukung swasembada energi dan swasembada pangan. Ada peluang bagi pelaku perkebunan kelapa sawit. Untuk proyek energi naik jadi B-50 saja kita butuh tambahan minyak sawit 6,6 juta ton, kalau melakukan ekstensifikasi butuh 2,3 juta hektare lahan baru untuk perkebunan dan itu sangat sulit dilakukan,” ujar Heru via zoom meeting dalam agenda yang sama.

Heru menambahkan bahwa hal yang paling mungkin dan mudah dilakukan untuk mendukung program swasembada energi itu ialah dengan meningkatkan produktivitas di kebun yang telah ada. Para petani, lanjutnya, perlu disokong agar produksi kebun dari komoditas penyumbang utama devisa negara ini terus membaik.

“Saya mengajak pemerintah dan perkebunan besar agar punya perhatian kepada pekebun rakyat dan berupaya bersama-sama mengangkat produktivitas kebun rakyat lewat program PSR,” tambah Heru, seperti yang dilansir dari mcr.(*)

BERITA LAINNYA
Pemprov Riau Raih Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 dari Ombudsman RI Emak-emak Antusias Dengarkan Program Wahid-Hariyanto, Siap Tuntaskan Drainase Jalan Hangtuah Menteri Nusron Peringatkan Oknum Tindak Pidana Pertanahan: Saya Sendiri yang Antarkan ke Aparat		Indosat dan GoTo Luncurkan Sahabat-AI, Ekosistem AI Open-Source Pertama Berbahasa Indonesia Telkomsel Gelar Inkubasi Startup NextDev ke-10: Dukung Transformasi Digital Indonesia Gratis Cek Motor di Bengkel Resmi Honda se-Riau