JAKARTA - Pengusaha Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang tidak kondusif hingga membuat industri sawit tertekan. Salah satunya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terutama pasal 110A dan 110B.

Ketua GAPKI Eddy Martono mengatakan 3,4 juta lahan sawit masuk dalam kawasan hutan. Sebanyak 2,4 juta lahan sawit terindikasi masuk dalam pasal 110B yang berimbas pada pengenaan denda dan pengembalian lahan.

Dia mengaku para pengusaha sawit sudah ada yang menerima surat pemberitahuan mengenai denda. Dalam surat itu, diketahui denda yang dikenakan sekitar 110-130 juta per hektare.

"Kebun-kebun yang dimasukkan dalam kawasan hutan dari data ada 3,4 juta hektare. Kami dapat informasi ada terindikasi 2,4 juta masuk pasal 110B. Ada anggota kami yang sudah mendapatkan surat cinta. Dendanya hingga 110-130 juta per hectare," katanya dalam Eddy dalam acara Halal Bihalal Gapki dengan Media, Jakarta (30/4/2024).

Dia menjelaskan lahan tersebut tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan. Padahal sebagian besar pengusaha telah mengurus izin, termasuk izin lokasi, sertifikat hak milik, hingga izin hak guna usaha (HGU).

Dia mengakui masih ada sebagian pengusaha yang belum punya HGU. Hal ini disebabkan karena tata ruang lahan tersebut masih belum jelas sehingga menghambat proses mendapatkan izin HGU.

"Kalau dibaca undang-undang itu yang tidak punya izin. Sementara, kami semua punya izin lokasi, IUP juga punya, tapi yang belum punya memang HGU. Tiba-tiba dalam perjalanannya mengurus pelepasan kawasan hutan, dianggap belum punya izin pelepasan kawasan hutan," jelasnya.

Alhasil, pengusaha hanya dapat menggunakan lahan sawit hanya 1 kali daur atau 25 tahun. Setelah itu, sebanyak 2,4 juta lahan akan dikembalikan sebagai kawasan hutan dan ditanami pohon. Apabila lahan tersebut dikembalikan ke negara, Eddy menyebut produksi sawit akan menurun hingga 3 juta ton per hektar.

"Kalau sudah berjalan 15 tahun berarti tinggal 10 tahun lagi umurnya. Jadi, 10 tahun lagi nanti harus dikembalikan ke negara. Kalau kita rata-ratakan punya produksi minyak sawit per hektar 3 ton maka tinggal kalikan saja 2,4 juta. Itu yang akan hilang," imbuhnya, seperti yang dilansir dari detik.(*)

BERITA LAINNYA
Kejari Pelalawan Musnahkan Barang Bukti TPU yang Telah Inkracht Permudah Masyarakat Urus Paspor, Imigrasi Selatpanjang Gelar Layanan Ketupat Lusa, Pj Gubri Lantik Pj Wako Pekanbaru, Nama Risnandar Mahiwa Mencuat		DPRD Pertanyakan Anggaran Lelang Mobil Dinas yang Tak Dilaporkan, Ada Indikasi Penyelewengan BPOM Dumai Beri Edukasi Pelaku Usaha Obat Tradisional Bagansiapiapi Kritik Biaya UKT, Hamdani: Peningkatan Pendidikan Jadi Alasan, Harusnya Gratis