PEKANBARU - Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang selama ini diperjuangkan akhirnya mulai dicairkan. Total ada 350 daerah di Indonesia yang menerima dana sebesar Rp3,4 triliun itu. 

Provinsi Riau menjadi daerah dengan jatah DBH sawit paling besar. Yakni dengan total Rp 308 miliar lebih itu hampir 10 persen dari total alokasi DBH sawit. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Emri Juli Harnis mengatakan, syarat pencairan DBH sawit ini adalah dengan melaporkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Yang mana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 91 tahun 2023, RKP tersebut berisi mengenai dua bidang. Yakni terkait dengan infrastruktur dan kegiatan pendukung lainnya, seperti pendataan perkebunan, BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan, dan kegiatan lainnya terkait mendukung perkebunan.

"Usulan Riau untuk 2023 dan 2024 sudah diusulkan dan sudah dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait, dan berproses akan dibahas lebih lanjut," kata Emri kepada halloriau.com, Kamis (16/11/2023). 

Dia menjelaskan, nantinya setelah RKP tersebut disetujui, Kementerian Keuangan baru akan mencair DBH sawit tersebut kepada daerah. 

"Menurut PMK, setelah disetujui bisa dilaksanakan, dan pencairan sesuai dengan pelaksanaan," pungkasnya. 

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
DPRD Pekanbaru Bahas Opsi Libur Sekolah dan Pengurangan Jam Belajar saat Ramadan Jembatan Sungai Rokan Miring Selama 2 Bulan, Perbaikan Terkendala Debit Air Tinggi Kasus PMK di Riau Meningkat: 60 Hewan Ternak Terjangkit, Peternak Diminta Ambil Langkah Antisipasi		Kepala Daerah Riau Dilantik Presiden Prabowo di Jakarta, Pemprov Pastikan Persiapan Matang Hasil Reses DPRD Pekanbaru Diserahkan ke Pemko, Aspirasi Warga Akan Masuk Musrenbang Meski Debit Sungai Kampar Surut, Banjir Masih Genangi Jalintim KM 83 Pelalawan