PEKANBARU - Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang selama ini diperjuangkan akhirnya mulai dicairkan. Total ada 350 daerah di Indonesia yang menerima dana sebesar Rp3,4 triliun itu. 

Provinsi Riau menjadi daerah dengan jatah DBH sawit paling besar. Yakni dengan total Rp 308 miliar lebih itu hampir 10 persen dari total alokasi DBH sawit. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Emri Juli Harnis mengatakan, syarat pencairan DBH sawit ini adalah dengan melaporkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Yang mana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 91 tahun 2023, RKP tersebut berisi mengenai dua bidang. Yakni terkait dengan infrastruktur dan kegiatan pendukung lainnya, seperti pendataan perkebunan, BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan, dan kegiatan lainnya terkait mendukung perkebunan.

"Usulan Riau untuk 2023 dan 2024 sudah diusulkan dan sudah dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait, dan berproses akan dibahas lebih lanjut," kata Emri kepada halloriau.com, Kamis (16/11/2023). 

Dia menjelaskan, nantinya setelah RKP tersebut disetujui, Kementerian Keuangan baru akan mencair DBH sawit tersebut kepada daerah. 

"Menurut PMK, setelah disetujui bisa dilaksanakan, dan pencairan sesuai dengan pelaksanaan," pungkasnya. 

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Tunda Bayar Sejumlah Pembayaran dan Kegiatan 2024, Pemkab Kepulauan Meranti Berikan Solusi di Tahun Depan Dua Kecamatan di Inhil Dilanda Banjir Akibat Hujan Deras PT EPP Pernah Kena Blacklist, DPRD Pekanbaru Pertanyakan Keputusan Pemko		BKD Riau Umumkan Hasil Seleksi PPPK Besok, Kuota Masih Tersisa 628 Lowongan Lonjakan Trafik Tol Pekanbaru saat Libur Nataru 2025: Naik Hampir 50 Persen Pemko Dumai Luncurkan Aplikasi Si-Gemai, Dukung Kebijakan Kesetaraan Gender