PEKANBARU - Pemprov Riau mempertimbangkan langkah-langkah memberikan perlindungan sosial kepada pekerja kebun sawit melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau pada Jumat (7/10/2023) lalu, rencana ini dibahas secara intensif.

Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy mengungkapkan, pertimbangan terkait peraturan yang ada. Sebagai alternatif terhadap pembuatan peraturan daerah baru yang memakan waktu lama.

Masrul Kasmy mengusulkan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 15 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi .

Pergub tersebut menyatakan, Peserta Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah.

"Daripada kita membuat Perkada yang baru dan memakan waktu lama, lebih baik kita revisi Pergub yang sudah ada. Kita dapat menyisipkan perlindungan sosial bagi pekerja kebun sawit ke dalam peraturan ini," jelas Masrul Kasmy dilansir mcr, Senin (9/10/2023).

Masrul menekankan, revisi Pergub dapat dilakukan hanya jika perubahan yang diajukan tidak melebihi 50 persen isi dari Pergub asli.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa berlaku program ini yang hanya dua tahun.

"Apakah selama dua tahun masyarakat kita dapat mandiri? Atau cukup setahun, lalu pekerjanya sudah bisa mandiri?" tanya Masrul.

Masrul meminta seluruh OPD yang terlibat segera melaksanakan tugas mereka. Ia berharap masalah ini bisa terselesaikan pada akhir Oktober.

"Bappeda, segera bentuk tim koordinator untuk rapat pembahasan dengan kabupaten/kota, Disnaker dan biro hukum untuk segera merevisi Pergub. Semoga akhir oktober bisa tuntas dan evaluasi dapat dilakukan dalam dua bulan," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan Masrul tentang kemandirian masyarakat setelah bantuan selesai, Kabid Hubungan Industrial Disnaker, Devi Rinaldi menyatakan, akan ada program sosialisasi untuk mendidik penerima bantuan agar bisa mandiri.

"Idealnya, penerima tidak diberikan bantuan seumur hidup. Sasarannya diusulkan sekitar 2 tahun. Ini hanya untuk memberikan stimulus pada masyarakat," terang Devi.

"Setelah bantuan diberikan, pihak BPJS TK (ketenagakerjaan) akan memberikan edukasi. Harapannya, penerima dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan mandiri," pungkasnya.(*)

BERITA LAINNYA
Pastikan Keamanan Debat Calon Bupati Pelalawan 2024, Ini Pesan Penting Kapolres Polres Pelalawan Tangkap Begal, Curat dan Pencabulan Anak di Bawah Umur Investasi di Pekanbaru Tembus Rp4 T, Optimis Capai Target di Akhir Tahun		Riau Mulai Bahas UMP 2025, Serikat Pekerja dan Pengusaha Diajak Diskusi Atlet Muda Pekanbaru Harumkan Nama Indonesia di Selangor Skate Challenge 2024 Pjs Wako Dumai: Pemuda Harus Jadi Pelopor Pembangunan Nasional